Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela

7 Januari 2010 | 13.58 WIB

Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela






JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar per unit bagi pejabat dilakukan atas nama peningkatan kinerja. Namun apakah para pejabat dijamin dapat bekerja secara optimal ketika mereka menerima fasilitas mewah? Tidak juga.

Aktivis "Gerakan Tolak Mobil Dinas Mewah" Lalu Hilman mengatakan, banyak sekali pemimpin yang dapat bekerja produktif dengan tetap menjalankan hidup prihatin dan sederhana. Sebut saja Mahatma Gandhi dari India dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Keduanya berhasil menorehkan sejarah perjuangan bangsa tanpa hidup bermewah-mewah.

Gandhi, misalnya, berhasil mengangkat harkat hidup masyarakat dari kasta rendah, Sudra. Sementara Mandela berhasil mengangkat harkat hidup orang kulit hitam. "Jadi, banyak sekali pemimpin yang tetap berprestasi dalam melayani rakyat meskipun hidup sederhana," ujar Lalu pada acara pendeklarasian gerakan tersebut, Kamis (7/1/2010) di Jakarta.

Aktivis lain, Masinton Pasaribu mengatakan, pejabat yang masih bersikeras menggunakan mobil 100 persen buatan Jepang ini merupakan tipe pemimpin yang tidak sensitif dengan penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin mereka tega hidup bermewah-mewah sementara masih banyak rakyat miskin yang makan nasi aking dan tidak mampu bersekolah.

"Pemimpin seharusnya peka dan mampu memperjuangkan nasib rakyat dan memenuhi rasa keadilan," ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan mantan KASAD pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. "Pejabat seharusnya mengutamakan orang-orang yang dipimpinnya, yaitu rakyat," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, pemimpin harus memperhatikan satunya kata dengan perbuatan. Janji-janji para pemimpin untuk mengangkat hidup rakyat jangan sekadar menjadi retorika belaka. Masinton bahkan mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku tidak tahu-menahu terkait pengadaan mobil mewah dengan nilai pajak Rp 62 miliar per tahun tersebut.

"Telinga SBY sangat tipis jika mendengar hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaannya. Tapi, SBY gagal mendengar penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin dirinya tidak mengetahui pengadaan mobil tersebut?" ujarnya.

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.01.07.13581987