6.000 Orang Akan Kepung Istana Negara
Peringati 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono
Sabtu, 23 Januari 2010 | 00:43 WITA
JAKARTA, Tribun - Elemen massa yang tergabung dalam Petisi 28 tak menghiraukan kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuh pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Mereka akan tetap turun jalan menggelar demo pada hari ke-100 pemerintahan SBY-Boediono, Kamis (28/1).
Berbagai elemen masyarakat akan mengepung Istana Negara pada hari tersebut.
Salah satu anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, kemarin, mengungkapkan, sudah 6.000 massa dari berbagai elemen yang akan ikut dalam aksi demontrasi nanti yang akan mengusung tema, kegagalan pemerintahan SBY-Boediono.
Persda Network, Jumat (22/1), mendapatkan dokumen pertemuan perwakilan elemen massa terkait rencana aksi tersebut. Dokumen itu tertanggal 03-01-2010 pukul19.30 WIB. Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan. Lokasi rapatnya di Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dalam dokumen itu dijelaskan para anggota peserta Petisi 28 yang hadir disebut inisial.
Hadir, antara lain, ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI), HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).
Kemudian terdapat beberapa nama purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.
Resume pertemuan antara lain; persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945.
Lalu, akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk Posko untuk melakukan aksi besar-besaran. Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.
Terkait isi dokumen ini, Masinton Pasaribu membantah bila pertemuan juga diikuti oleh para purnawirawan TNI/Polri. "Memang ada rapat, tapi rapatnya tidak seperti yang dijelaskan dalam dokumen itu. Rapat hanya dihadiri oleh elemen gerakan. Rapat itu untuk menyikapi program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono yang kami anggap gagal," ujar Masinton.
Dirinya kemudian membantah saat ditanya para purnawirawan TNI maupun Polri yang ikut nimburung dalam pertemuan itu. Masinton menjawab diplomatis, kalaupun ada pertemuan dengan para purnawirawan, hanya sebatas diskusi saja.
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan rencana aksi kami. Aksi kami adalah murni gerakan rakyat dan tidak diintervensi oleh siapapun," katanya.(Persda Network/yat)
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/72160
Tidak ada komentar:
Posting Komentar