Selasa, 26 Januari 2010 | 19:18 WIB
Palmerah, Warta Kota
Isu "penumpang gelap" menjelang unjuk rasa yang akan digelar Kamis (28/1) dinilai sengaja diembuskan pemerintah untuk memecah belah aktivis antikorupsi.
Menurut anggota Petisi 28 Masinton Pasaribu, modus seperti itu merupakan pola lama dan tidak akan membuat para aktivis ciut nyali. "Isu penumpang gelap adalah strategi atau pola lama yang selalu dimainkan pemerintah. Tapi kami tidak akan terprovokasi oleh isu-isu tersebut," katanya, melalui telepon, Senin (25/1).
Juru bicara Petisi 28 Adhie Massardi mengatakan, aksi itu akan diikuti sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Mereka antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pengamat politik Yudi Latif, serta Effendi Gazali, Franky Sahilatua, Usman Hamid, Ali Mochtar Ngabalin, dan Ray Rangkuti.
"Sedikitnya 20.000 orang dari 45 organisasi akan ikut aksi pada hari ke-100 pemerintahan SBY itu. Kami akan sampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah," kata Adhie.
Sebelumnya, Mennegpora Andi Mallarangeng mempersilakan pemuda dan mahasiswa melakukan unjuk rasa pada 28 Januari mendatang. Namun, katanya, aksi itu harus tetap pada koridor aturan yang berlaku dan tidak anarkis.
"Silakan demo asal tertib, damai, dan sesuai aturan," kata Andi seusai membuka loka karya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, kemarin.
Mantan juru bicara kepresidenan itu memperingatkan agar para mahasiswa berhati-hati terhadap munculnya penumpang gelap yang akan mengacaukan aksi tersebut.
Sementara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto mengingatkan agar Petisi 28 dalam melakukan aksi mematuhi koridor hukum dan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya dalam memperoleh keamanan. "Pemerintah tidak pernah melarang demo, asal tertib," katanya seperti dilansir Antara. (jan)
http://wartakota.co.id/read/warta/20538
Rabu, 27 Januari 2010
Senin, 25 Januari 2010
6.000 Orang Akan Kepung Istana Negara (AYO BERGABUNG)
6.000 Orang Akan Kepung Istana Negara
Peringati 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono
Sabtu, 23 Januari 2010 | 00:43 WITA
JAKARTA, Tribun - Elemen massa yang tergabung dalam Petisi 28 tak menghiraukan kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuh pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Mereka akan tetap turun jalan menggelar demo pada hari ke-100 pemerintahan SBY-Boediono, Kamis (28/1).
Berbagai elemen masyarakat akan mengepung Istana Negara pada hari tersebut.
Salah satu anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, kemarin, mengungkapkan, sudah 6.000 massa dari berbagai elemen yang akan ikut dalam aksi demontrasi nanti yang akan mengusung tema, kegagalan pemerintahan SBY-Boediono.
Persda Network, Jumat (22/1), mendapatkan dokumen pertemuan perwakilan elemen massa terkait rencana aksi tersebut. Dokumen itu tertanggal 03-01-2010 pukul19.30 WIB. Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan. Lokasi rapatnya di Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dalam dokumen itu dijelaskan para anggota peserta Petisi 28 yang hadir disebut inisial.
Hadir, antara lain, ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI), HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).
Kemudian terdapat beberapa nama purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.
Resume pertemuan antara lain; persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945.
Lalu, akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk Posko untuk melakukan aksi besar-besaran. Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.
Terkait isi dokumen ini, Masinton Pasaribu membantah bila pertemuan juga diikuti oleh para purnawirawan TNI/Polri. "Memang ada rapat, tapi rapatnya tidak seperti yang dijelaskan dalam dokumen itu. Rapat hanya dihadiri oleh elemen gerakan. Rapat itu untuk menyikapi program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono yang kami anggap gagal," ujar Masinton.
Dirinya kemudian membantah saat ditanya para purnawirawan TNI maupun Polri yang ikut nimburung dalam pertemuan itu. Masinton menjawab diplomatis, kalaupun ada pertemuan dengan para purnawirawan, hanya sebatas diskusi saja.
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan rencana aksi kami. Aksi kami adalah murni gerakan rakyat dan tidak diintervensi oleh siapapun," katanya.(Persda Network/yat)
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/72160
Peringati 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono
Sabtu, 23 Januari 2010 | 00:43 WITA
JAKARTA, Tribun - Elemen massa yang tergabung dalam Petisi 28 tak menghiraukan kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuh pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Mereka akan tetap turun jalan menggelar demo pada hari ke-100 pemerintahan SBY-Boediono, Kamis (28/1).
Berbagai elemen masyarakat akan mengepung Istana Negara pada hari tersebut.
Salah satu anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, kemarin, mengungkapkan, sudah 6.000 massa dari berbagai elemen yang akan ikut dalam aksi demontrasi nanti yang akan mengusung tema, kegagalan pemerintahan SBY-Boediono.
Persda Network, Jumat (22/1), mendapatkan dokumen pertemuan perwakilan elemen massa terkait rencana aksi tersebut. Dokumen itu tertanggal 03-01-2010 pukul19.30 WIB. Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan. Lokasi rapatnya di Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dalam dokumen itu dijelaskan para anggota peserta Petisi 28 yang hadir disebut inisial.
Hadir, antara lain, ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI), HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).
Kemudian terdapat beberapa nama purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.
Resume pertemuan antara lain; persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945.
Lalu, akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk Posko untuk melakukan aksi besar-besaran. Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.
Terkait isi dokumen ini, Masinton Pasaribu membantah bila pertemuan juga diikuti oleh para purnawirawan TNI/Polri. "Memang ada rapat, tapi rapatnya tidak seperti yang dijelaskan dalam dokumen itu. Rapat hanya dihadiri oleh elemen gerakan. Rapat itu untuk menyikapi program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono yang kami anggap gagal," ujar Masinton.
Dirinya kemudian membantah saat ditanya para purnawirawan TNI maupun Polri yang ikut nimburung dalam pertemuan itu. Masinton menjawab diplomatis, kalaupun ada pertemuan dengan para purnawirawan, hanya sebatas diskusi saja.
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan rencana aksi kami. Aksi kami adalah murni gerakan rakyat dan tidak diintervensi oleh siapapun," katanya.(Persda Network/yat)
Tribun Timur, Selalu yang Pertama
http://www.tribun-timur.com/read/artikel/72160
Sabtu, 23 Januari 2010
Aktivis Cium Bau Persekongkolan SBY
RAPAT ISTANA BOGOR
Aktivis Cium Bau Persekongkolan SBY
Jumat, 22 Januari 2010
23:41:18 WIB
Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Aktivis mencium pertemuan SBY dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor (Kamis, 21/1), sebagai bentuk persekongkolan tingkat tinggi.
"Pertemuan para pimpinan lembaga tinggi negara di Bogor tidak lain adalah ajakan persekongkolan tingkat tinggi yang dilakukan oleh Presiden SBY kepada pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir untuk bersama-sama mengamini skandal korupsi Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dan berbagai kegagalan pemerintah,” kata Aktivis Petisi 28, Masinton, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 22/1).
Menurut Masinton, tujuan pesekongkolan itu agar skandal Century tidak menyentuh kalangan Istana yang diduga turut serta merekayasa dan menerima aliran dana bailout Century. Masinton berharap, Pansus Centurygate tidak terpengaruh dengan manuver dan kooptasi kekuasaan. Sebab, katanya, dukungan rakyat terhadap Pansus tidaklah gratis.
“Rakyat berharap Pansus DPR berani membongkar skandal korupsi Bank Century seterang-terangnya dan berani memberikan sanksi politik kepada siapapun yang terlibat termasuk SBY. Pansus harus mampu menciptakan dan membuat sejarah baru dengan berada di garis pro perubahan bersama rakyat ketimbang berada di kelompok segelintir elit yang pro status quo,” kata Masinton. [yan]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86901
Aktivis Cium Bau Persekongkolan SBY
Jumat, 22 Januari 2010
23:41:18 WIB
Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Aktivis mencium pertemuan SBY dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor (Kamis, 21/1), sebagai bentuk persekongkolan tingkat tinggi.
"Pertemuan para pimpinan lembaga tinggi negara di Bogor tidak lain adalah ajakan persekongkolan tingkat tinggi yang dilakukan oleh Presiden SBY kepada pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir untuk bersama-sama mengamini skandal korupsi Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dan berbagai kegagalan pemerintah,” kata Aktivis Petisi 28, Masinton, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 22/1).
Menurut Masinton, tujuan pesekongkolan itu agar skandal Century tidak menyentuh kalangan Istana yang diduga turut serta merekayasa dan menerima aliran dana bailout Century. Masinton berharap, Pansus Centurygate tidak terpengaruh dengan manuver dan kooptasi kekuasaan. Sebab, katanya, dukungan rakyat terhadap Pansus tidaklah gratis.
“Rakyat berharap Pansus DPR berani membongkar skandal korupsi Bank Century seterang-terangnya dan berani memberikan sanksi politik kepada siapapun yang terlibat termasuk SBY. Pansus harus mampu menciptakan dan membuat sejarah baru dengan berada di garis pro perubahan bersama rakyat ketimbang berada di kelompok segelintir elit yang pro status quo,” kata Masinton. [yan]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86901
Jumat, 22 Januari 2010
Beredar, Dokumen Aksi Besar Petisi 28. Paspampres Siap Hadapi Aksi "Petisi 28"
21/01/2010 - 01:47
Beredar, Dokumen Aksi Besar Petisi 28
INILAH.COM, Jakarta - Sebuah dokumen, yang berisi tentang rencana aksi besar-besaran beredar. Targetnya: pemerintah saat ini.
Dokumen ini diterima INILAH.COM dalam bentuk fax, Kamis (21/1). Dari tanggal yang ada, dokumen itu diketahui dibuat tanggal 03-01-2010/19.30 WIB.
Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan. Lokasi rapatnya di Bulak Rantai.
Di situ disebutkan, peserta Petisi 28 adalah: ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI),
HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).
Di situ juga disebutkan inisial beberapa purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.
Resume pertemuan antara lain berisi:
1. Persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh.
2. Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945.
3. Akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media manapun.
5. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk posko untuk melakukan aksi besar-besaran.
Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.[irv/ims]
Paspampres Siap Hadapi Aksi "Petisi 28"
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Brigjen TNI Marciano Norman mengatakan, pihaknya siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, terkait aksi "Petisi 28".
"Kita senantiasa waspada, siap dan siaga menghadapi segala perkembangan situasi yang ada, termasuk untuk keadaan terburuk sekali pun," katanya, usai peringatan Hari Bakti ke-64 Paspampres di Jakarta, Kamis (21/1).
Marciano mengatakan, pengamanan yang dilakukan khususnya menghadapi aksi "Petisi 28" selalu berkoordinasi dengan unsur Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.
"Di luar itu masih ada pasukan kewilayahan dari kodam jaya, dari polda metro jaya, unsur-unsur lain. Kita yang berada di lingkar dalam (ring satu) pasti sudah mengantisipasi segala hal. Kita lihat saja perkembangan situasi yang terjadi," katanya.
Pada 28 Januari akan menjadi puncak dari gerakan massa yang menamakan diri "Petisi 28" dengan menggelar aksi jalanan besar-besaran.
Petisi 28 merupakan gabungan elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang mengevaluasi kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono, sekaligus menuntut mundur karena dinilai gagal memperbaiki kondisi bangsa. [*/bar]
http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/21/295141/beredar-dokumen-aksi-besar-petisi-28/
http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/21/297032/paspampres-siap-hadapi-aksi-petisi-28/
Beredar, Dokumen Aksi Besar Petisi 28
INILAH.COM, Jakarta - Sebuah dokumen, yang berisi tentang rencana aksi besar-besaran beredar. Targetnya: pemerintah saat ini.
Dokumen ini diterima INILAH.COM dalam bentuk fax, Kamis (21/1). Dari tanggal yang ada, dokumen itu diketahui dibuat tanggal 03-01-2010/19.30 WIB.
Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan. Lokasi rapatnya di Bulak Rantai.
Di situ disebutkan, peserta Petisi 28 adalah: ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI),
HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).
Di situ juga disebutkan inisial beberapa purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.
Resume pertemuan antara lain berisi:
1. Persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh.
2. Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945.
3. Akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media manapun.
5. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk posko untuk melakukan aksi besar-besaran.
Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.[irv/ims]
Paspampres Siap Hadapi Aksi "Petisi 28"
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Brigjen TNI Marciano Norman mengatakan, pihaknya siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, terkait aksi "Petisi 28".
"Kita senantiasa waspada, siap dan siaga menghadapi segala perkembangan situasi yang ada, termasuk untuk keadaan terburuk sekali pun," katanya, usai peringatan Hari Bakti ke-64 Paspampres di Jakarta, Kamis (21/1).
Marciano mengatakan, pengamanan yang dilakukan khususnya menghadapi aksi "Petisi 28" selalu berkoordinasi dengan unsur Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.
"Di luar itu masih ada pasukan kewilayahan dari kodam jaya, dari polda metro jaya, unsur-unsur lain. Kita yang berada di lingkar dalam (ring satu) pasti sudah mengantisipasi segala hal. Kita lihat saja perkembangan situasi yang terjadi," katanya.
Pada 28 Januari akan menjadi puncak dari gerakan massa yang menamakan diri "Petisi 28" dengan menggelar aksi jalanan besar-besaran.
Petisi 28 merupakan gabungan elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang mengevaluasi kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono, sekaligus menuntut mundur karena dinilai gagal memperbaiki kondisi bangsa. [*/bar]
http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/21/295141/beredar-dokumen-aksi-besar-petisi-28/
http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/21/297032/paspampres-siap-hadapi-aksi-petisi-28/
Rabu, 13 Januari 2010
Program 100 Hari Dinilai Gagal, Petisi 28 Desak SBY Mundur
Berita Utama
04 Januari 2010
Program 100 Hari Dinilai Gagal
Petisi 28 Desak SBY Mundur
JAKARTA - Petisi 28 menilai program 100 hari pertama pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono gagal memenuhi harapan rakyat.
Atas kegagalan tersebut, SBY tidak layak diberi kesempatan lagi dan didesak mengundurkan diri sebagai presiden. ”Program 100 hari pertama SBY-Boediono gagal. SBY sebaiknya lempar handuk karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan semakin menempatkan posisi sebagai neokolim. Rakyat harus diselamatkan dari bencana ekonomi,” kata juru bicara Petisi 28, Lalu Hilman Afriandi saat membacakan ”Maklumat Pemuda” di Doekoen Coffe, Pancoran, Minggu (3/1).
Sebelum acara dimulai, tokoh Petisi 28, antara lain, Bonni Hargens, Haris Rusly, Beotro Suryansi, Masinton Pasaribu, Jon Helmi Mempi, dan Lalu Hilman Afriandi sempat menggelar hening cipta mengenang dua tokoh demokrasi yang baru meninggal dunia: Gus Dur dan Frans Seda.
Haris menjelaskan, persoalan-persolan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah fakta, bukan gosip, fitnah atau asumsi yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan SBY.
Dia menyebut Indonesia mengalami empat krisis semenjak SBY berkuasa. ”Pertama, krisis kebangsaan. Saat ini harga diri bangsa Indonesia hilang. Indonesia hanya menjadi persembahan bagi bangsa lain,” katanya.
Krisis Kenegaraan Kedua, saat ini Indonesia bukan mengalami kritis politik, melainkan krisis kenegaraan, akibat amandemen UUD 1945 yang amburadul. Indikasinya, banyak UU yang bertabrakan dengan UUD, sehingga berakibat terjadinya anarkisme kenegaraan.
”Ketiga, krisis kesejahteraan. Faktanya rakyat sengsara, sementara para pejabat negara semakin tidak bermoral dengan terjadinya korupsi di lingkaran SBY. Para pejabat disibukkan dengan mobil dinas yang bagus, seolah bangsa ini tidak mengalami krisis keuangan,” ujar Haris.
Dan keempat, lanjutnya, adalah krisis moral. Pejabat tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat karena mereka tidak bermoral. Lantaran itu Petisi 28 menilai, SBY tidak perlu diberikan kesempatan lagi. Bahkan mereka menargetkan 28 Januari mendatang merupakan puncak gerakan massa yang akan mendesak SBY mundur dari jabatan presiden.(A20-49)
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/04/93717/Program.100.Hari.Dinilai.Gagal.
---------------------------------------------
07/01/2010 - 16:17
100 Hari, SBY Terancam Tumbang
INILAH.COM, Jakarta - Menjelang 100 hari program kerja pemerintah Presiden SBY justru akan direspon dengan gerakan berbagai elemen masyarakat untuk menurunkan SBY dari kursi kepresidenan.
"Kami akan melakukan gerakan massa yang akan dibesarkan pada 100 hari pemerintahan SBY. Disana nanti berbagai elemen rakyat akan turun," ujar Ketua Relawan Pembela Demokrasi Masinton Pasaribu di Doekoen Cafe, Jakarta (7/1).
Mereka menganggap berbagai kebijakan Presiden SBY tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sehingga mereka perlu untuk merebut kembali kepemimpinan SBY.
"Pemimpin telah membohongi rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Maka rakyat harus mengambil kedaulatannya dengan merebut kembali kepemimpinan SBY," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tiyasno Sudarto.
Mereka mengancam akan terus melakukan aksinya hingga SBY bersedia mengundurkan diri atau diturunkan oleh rakyat sebagai Presiden. "Kalau SBY tidak mau mundur, gerakan kami akan terus berlanjut sampai SBY diturunkan," ujar Masinton lagi.
Saat ini, tutur dia, pihaknya sudah menerima konfirmasi sebanyak 5000 orang dari berbagai elemen masyarakat yang akan turut serta dalam aksi tersebut. Dana untuk aksi tersebut telah mereka kumpulkan dari internal anggota petisi 28 sejak 20 oktober 2009 lalu.
"Saat ini kami telah mencatat ada 5000 orang yang pasti akan mengikuti aksi itu dan ini akan terus bertambah. Dan dananya telah kami kumpulkan sejak 20 oktober kemarin," pungkas masinton. [jib]
http://www.inilah.com/news/2010/01/07/266401/100-hari-sby-terancam-tumbang/
04 Januari 2010
Program 100 Hari Dinilai Gagal
Petisi 28 Desak SBY Mundur
JAKARTA - Petisi 28 menilai program 100 hari pertama pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono gagal memenuhi harapan rakyat.
Atas kegagalan tersebut, SBY tidak layak diberi kesempatan lagi dan didesak mengundurkan diri sebagai presiden. ”Program 100 hari pertama SBY-Boediono gagal. SBY sebaiknya lempar handuk karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan semakin menempatkan posisi sebagai neokolim. Rakyat harus diselamatkan dari bencana ekonomi,” kata juru bicara Petisi 28, Lalu Hilman Afriandi saat membacakan ”Maklumat Pemuda” di Doekoen Coffe, Pancoran, Minggu (3/1).
Sebelum acara dimulai, tokoh Petisi 28, antara lain, Bonni Hargens, Haris Rusly, Beotro Suryansi, Masinton Pasaribu, Jon Helmi Mempi, dan Lalu Hilman Afriandi sempat menggelar hening cipta mengenang dua tokoh demokrasi yang baru meninggal dunia: Gus Dur dan Frans Seda.
Haris menjelaskan, persoalan-persolan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah fakta, bukan gosip, fitnah atau asumsi yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan SBY.
Dia menyebut Indonesia mengalami empat krisis semenjak SBY berkuasa. ”Pertama, krisis kebangsaan. Saat ini harga diri bangsa Indonesia hilang. Indonesia hanya menjadi persembahan bagi bangsa lain,” katanya.
Krisis Kenegaraan Kedua, saat ini Indonesia bukan mengalami kritis politik, melainkan krisis kenegaraan, akibat amandemen UUD 1945 yang amburadul. Indikasinya, banyak UU yang bertabrakan dengan UUD, sehingga berakibat terjadinya anarkisme kenegaraan.
”Ketiga, krisis kesejahteraan. Faktanya rakyat sengsara, sementara para pejabat negara semakin tidak bermoral dengan terjadinya korupsi di lingkaran SBY. Para pejabat disibukkan dengan mobil dinas yang bagus, seolah bangsa ini tidak mengalami krisis keuangan,” ujar Haris.
Dan keempat, lanjutnya, adalah krisis moral. Pejabat tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat karena mereka tidak bermoral. Lantaran itu Petisi 28 menilai, SBY tidak perlu diberikan kesempatan lagi. Bahkan mereka menargetkan 28 Januari mendatang merupakan puncak gerakan massa yang akan mendesak SBY mundur dari jabatan presiden.(A20-49)
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/04/93717/Program.100.Hari.Dinilai.Gagal.
---------------------------------------------
07/01/2010 - 16:17
100 Hari, SBY Terancam Tumbang
INILAH.COM, Jakarta - Menjelang 100 hari program kerja pemerintah Presiden SBY justru akan direspon dengan gerakan berbagai elemen masyarakat untuk menurunkan SBY dari kursi kepresidenan.
"Kami akan melakukan gerakan massa yang akan dibesarkan pada 100 hari pemerintahan SBY. Disana nanti berbagai elemen rakyat akan turun," ujar Ketua Relawan Pembela Demokrasi Masinton Pasaribu di Doekoen Cafe, Jakarta (7/1).
Mereka menganggap berbagai kebijakan Presiden SBY tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sehingga mereka perlu untuk merebut kembali kepemimpinan SBY.
"Pemimpin telah membohongi rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Maka rakyat harus mengambil kedaulatannya dengan merebut kembali kepemimpinan SBY," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tiyasno Sudarto.
Mereka mengancam akan terus melakukan aksinya hingga SBY bersedia mengundurkan diri atau diturunkan oleh rakyat sebagai Presiden. "Kalau SBY tidak mau mundur, gerakan kami akan terus berlanjut sampai SBY diturunkan," ujar Masinton lagi.
Saat ini, tutur dia, pihaknya sudah menerima konfirmasi sebanyak 5000 orang dari berbagai elemen masyarakat yang akan turut serta dalam aksi tersebut. Dana untuk aksi tersebut telah mereka kumpulkan dari internal anggota petisi 28 sejak 20 oktober 2009 lalu.
"Saat ini kami telah mencatat ada 5000 orang yang pasti akan mengikuti aksi itu dan ini akan terus bertambah. Dan dananya telah kami kumpulkan sejak 20 oktober kemarin," pungkas masinton. [jib]
http://www.inilah.com/news/2010/01/07/266401/100-hari-sby-terancam-tumbang/
Selasa, 12 Januari 2010
Lemparan Telur Untuk Anggodo di KPK, Warning Buat Para Koruptor
Warning Buat Para Koruptor
Selasa, 12 Januari 2010
14:48:42 WIB
Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Menurut Anggota Petisi 28 Masinton, insiden mahasiswa dengan Anggodo di KPK tadi malam (11/1) adalah bukti bahwa mahasiswa dan rakyat tidak diam.
Insiden itu adalah warning kepada para koruptor. Insiden tersebut juga harus menjadi bahan instrospeksi bagi KPK agar bergerak lebih cepat dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi Anggoro, membongkar praktek mafia hukum yang melibatkan Anggodo, dan menahannya.
KPK juga harus berani membongkar mafia perbankan dalam kasus skandal korupsi Rp 6,7 trilyun yang melibatkan pejabat negara seperti Menkeu, BI, dan istana.
Ketika institusi hukum bergerak lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi, maka mahasiswa dan rakyat pasti bergerak dengan caranya sendiri. Karena rakyat sudah muak dengan perilaku korupsi yang menciptakan kemiskinan dan ketidakadilan.
Masinton mengatakan bahwa lemparan telur kepada Anggodo adalah ekspresi mahasiswa yang tidak pandang bulu terhadap koruptor. Itulah sikap rakyat yang menggandrungi kebenaran dan keadilan. Pers dan elemen gerakan mahasiswa adalah pilar demokrasi yang meneriakkan suara kebenaran untuk tegaknya demokrasi.[fik]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86245
www.rakyatmerdeka.co.id/news/.../Warning-Buat-Para-Koruptor -
Selasa, 12 Januari 2010
14:48:42 WIB
Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Menurut Anggota Petisi 28 Masinton, insiden mahasiswa dengan Anggodo di KPK tadi malam (11/1) adalah bukti bahwa mahasiswa dan rakyat tidak diam.
Insiden itu adalah warning kepada para koruptor. Insiden tersebut juga harus menjadi bahan instrospeksi bagi KPK agar bergerak lebih cepat dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi Anggoro, membongkar praktek mafia hukum yang melibatkan Anggodo, dan menahannya.
KPK juga harus berani membongkar mafia perbankan dalam kasus skandal korupsi Rp 6,7 trilyun yang melibatkan pejabat negara seperti Menkeu, BI, dan istana.
Ketika institusi hukum bergerak lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi, maka mahasiswa dan rakyat pasti bergerak dengan caranya sendiri. Karena rakyat sudah muak dengan perilaku korupsi yang menciptakan kemiskinan dan ketidakadilan.
Masinton mengatakan bahwa lemparan telur kepada Anggodo adalah ekspresi mahasiswa yang tidak pandang bulu terhadap koruptor. Itulah sikap rakyat yang menggandrungi kebenaran dan keadilan. Pers dan elemen gerakan mahasiswa adalah pilar demokrasi yang meneriakkan suara kebenaran untuk tegaknya demokrasi.[fik]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86245
www.rakyatmerdeka.co.id/news/.../Warning-Buat-Para-Koruptor -
Senin, 11 Januari 2010
Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century
Forum-Pembaca-Kompas ·
Komunitas Forum Pembaca "KOMPAS"
Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century
Mau tahu tokoh-tokoh inspiratif yang meramaikan kasus Bibit/Chandra ataupun kasus Century?
Berikut beberapa nama dari kalangan masyarakat sipil dan
anggota dewan yang pantas disebut (Yang tak disebut, maaf!):
1. Danang Widoyoko, aktivis dari ICW. Dikenal lugas bicara soal pemberantasan korupsi.
2. Ray Rangkuti, pengamat pemilu. Ia dikenal dengan LIMA-nya. Dalam pilpres, Ray menjadi penyokongnya Megawati - Prabowo.
3. Fadjroel Rachman, Ketua Pedoman Indonesia. Waktu pilpres, mau jadi capres jalur independen. Setelah itu, aktif mengajak golput.
4. Rusdi Marpaung, aktivis Imparsial. Rajin berbicara soal penegakkan hak asasi manusia.
5. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dari UI. Waktu pilpres, menjadi
pendukungnya JK - Wiranto.
6. S. Tavip, aktivis buruh. Waktu pilpres menjadi tim-nya HB X.
7. Franky Sahilatua, musisi. Pembela warga korban Lapindo. Waktu pilpres, menjadi punggawanya Tim pemenangan HB X bersama Garin Nugroho.
8. Drajat Wibowo, ekonom Indef (PAN). Waktu pilpres, menjadi tim pemenangannya JK.
9. Masinton Pasaribu, aktivis pergerakan, kader Repdem, sebuah underbouw dari PDIP.
10. Boni Hargen, dosen dan aktivis politik. Punya lembaga kajian bersama Sigit Haryo Wibisono. Lembaganya mendukung PDIP (waktu pileg, disewa oleh Denny JA)
dan kemudian mendukung Megawati waktu Pilpres.
11. Johan, tidak terlalu dikenal di kalangan aktivis politik. Waktu pilpres, menjadi timnya JK.
12. Indra Piliang. politisi Golkar dan pendukung utama JK.
13. Eep Saefullah Fatah, pengamat politik. Waktu pilpres tidak diketahui
posisinya.
14. Haris Motti, aktivis politik,diduga kuat waktu pilpres menjadi tim
silumannya JK.
15. Adhie Massardi, eks jubir Gus Dur, belakangan jadi jubirnya Indonesia Bangkit. Waktu pilpres, lebih dekat ke Prabowo, tapi juga mendukung Megawati.
16. Chalid Muhammad, bekas Kordinator Walhi. Waktu pilpres, masuk timnya Prabowo.
17. Yudi Latief, aktivis yang akademisi. Waktu pilpres menjadi tim pemenangan tertutup dari Megawati
Dari kalangan DPR, ada beberapa nama yang jadi langganan narasumber yang
dikutip media massa:
1. Bambang Soesatyo, politisi Golkar. Sebelum jadi anggota dewan, merupakan direktur Kodeco Timer, perusahaan HPH dan batubara di Kalimantan Selatan. Kodeco Timber merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Kodeco Energy dari
Korea.
2. Maruarar Surait, politisi PDIP. Menjadi ketua Taruna Merah Putih, menjadi salah satu kader muda tercemerlang di partainya selain Budiman Sudjatmiko.
3. M. Misbakhun, PKS. sebelumnya dikenal sebagai pengusaha rumput laut.
4. Aziz Syamsuddin (Golkar), penyandang 4 gelar akademis. Dulu berkiprah dari DPD Golkar Lampung. Waktu pilpres, tim pemenangannya JK.
5. A. Kurdi Mukrie (PPP). Pernah tersangkut kasus kavlinggate sewaktu jadi pimpinan DPRD Jawa Barat.
6. Akbar Faisal (Hanura). Mantan wartawan dan anggota HMI.
http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/144567
Komunitas Forum Pembaca "KOMPAS"
Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century
Mau tahu tokoh-tokoh inspiratif yang meramaikan kasus Bibit/Chandra ataupun kasus Century?
Berikut beberapa nama dari kalangan masyarakat sipil dan
anggota dewan yang pantas disebut (Yang tak disebut, maaf!):
1. Danang Widoyoko, aktivis dari ICW. Dikenal lugas bicara soal pemberantasan korupsi.
2. Ray Rangkuti, pengamat pemilu. Ia dikenal dengan LIMA-nya. Dalam pilpres, Ray menjadi penyokongnya Megawati - Prabowo.
3. Fadjroel Rachman, Ketua Pedoman Indonesia. Waktu pilpres, mau jadi capres jalur independen. Setelah itu, aktif mengajak golput.
4. Rusdi Marpaung, aktivis Imparsial. Rajin berbicara soal penegakkan hak asasi manusia.
5. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dari UI. Waktu pilpres, menjadi
pendukungnya JK - Wiranto.
6. S. Tavip, aktivis buruh. Waktu pilpres menjadi tim-nya HB X.
7. Franky Sahilatua, musisi. Pembela warga korban Lapindo. Waktu pilpres, menjadi punggawanya Tim pemenangan HB X bersama Garin Nugroho.
8. Drajat Wibowo, ekonom Indef (PAN). Waktu pilpres, menjadi tim pemenangannya JK.
9. Masinton Pasaribu, aktivis pergerakan, kader Repdem, sebuah underbouw dari PDIP.
10. Boni Hargen, dosen dan aktivis politik. Punya lembaga kajian bersama Sigit Haryo Wibisono. Lembaganya mendukung PDIP (waktu pileg, disewa oleh Denny JA)
dan kemudian mendukung Megawati waktu Pilpres.
11. Johan, tidak terlalu dikenal di kalangan aktivis politik. Waktu pilpres, menjadi timnya JK.
12. Indra Piliang. politisi Golkar dan pendukung utama JK.
13. Eep Saefullah Fatah, pengamat politik. Waktu pilpres tidak diketahui
posisinya.
14. Haris Motti, aktivis politik,diduga kuat waktu pilpres menjadi tim
silumannya JK.
15. Adhie Massardi, eks jubir Gus Dur, belakangan jadi jubirnya Indonesia Bangkit. Waktu pilpres, lebih dekat ke Prabowo, tapi juga mendukung Megawati.
16. Chalid Muhammad, bekas Kordinator Walhi. Waktu pilpres, masuk timnya Prabowo.
17. Yudi Latief, aktivis yang akademisi. Waktu pilpres menjadi tim pemenangan tertutup dari Megawati
Dari kalangan DPR, ada beberapa nama yang jadi langganan narasumber yang
dikutip media massa:
1. Bambang Soesatyo, politisi Golkar. Sebelum jadi anggota dewan, merupakan direktur Kodeco Timer, perusahaan HPH dan batubara di Kalimantan Selatan. Kodeco Timber merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Kodeco Energy dari
Korea.
2. Maruarar Surait, politisi PDIP. Menjadi ketua Taruna Merah Putih, menjadi salah satu kader muda tercemerlang di partainya selain Budiman Sudjatmiko.
3. M. Misbakhun, PKS. sebelumnya dikenal sebagai pengusaha rumput laut.
4. Aziz Syamsuddin (Golkar), penyandang 4 gelar akademis. Dulu berkiprah dari DPD Golkar Lampung. Waktu pilpres, tim pemenangannya JK.
5. A. Kurdi Mukrie (PPP). Pernah tersangkut kasus kavlinggate sewaktu jadi pimpinan DPRD Jawa Barat.
6. Akbar Faisal (Hanura). Mantan wartawan dan anggota HMI.
http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/144567
Buku Kontra Gurita Cikeas, Bukti Kepanikan Istana
Rabu, 6 Januari 2010 | 23:02 WITA
JAKARTA, RABU - Salah seorang anggota Petisi 28 Masinton Pasaribu menilai, diterbitkannya buku 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi' yang berisi bantahan atas buku Membongkar Gurita Cikeas adalah sebuah bentuk kepanikan kalangan Istana dan kroninya. Masinton memaklumi hal itu karena kepanikan memang sudah muncul begitu buku karya George Ajitjondro berjudul Membongkar Gurita Cikeas diterbitkan.
Terbitnya buku tandingan untuk menandingi buku Gurita Cikeas katya George Ajitjondro, tidak lain wujud kepanikan kubu Presiden SBY dan kroninya. Kepanikan ini sudah dimulai sejak diterbitkannya buku Gurita Cikeas yang peredarannya tiba-tiba menghilang dari berbagai toko buku karena takut berurusan dengan rezim sekarang," kata Masinton kepada Persda Network, Rabu (6/1/2010).
"Kami menganggap, terbitnya buku itu, tidak mampu menutupi topeng kemunafikan rezim pemerintahan ini yang memang mulai terbuka karena praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme nya (KKN) diketahui rakyat. Buku tandingan itu, tidak akan mampu meredam keingintahuan rakyat tentang fakta KKN nya rezim pemerintahan ini. Jadi, saya menganggap, hanya sebuah kepanikan kroni Istana saja atas terbitnya buku itu," ujarnya lagi.
Rabu siang, Buku 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi' yang berisi bantahan atas buku Membongkar Gurita Cikeas dilaunching di Hotel Cemara, Jakarta Pusat. Buku ini ditulis oleh oleh mantan wartawan Tempo Setyardi.
Sardan Marbun, salah seorang staf khusus Presiden SBY yang mengolah SMS dan Po Box 9949 saat dikonfirmasi di Istana Negara usai acara pelantikan tiga wakil menteri dan menseskab kepada wartawan mengaku, dirinya tidak terlalu mengikuti terkait diterbitkannya buku tandingan buku Gurita Cikeas. Ia hanya mendengar hal itu melalui surat kabar.
"Itu hanya masyarakat saja yang menulis buku itu. Saya sudah membaca buku Gurita itu, banyak fitnah, banyak yang tidak benar. Jadi, memang harus ada yang mengcounter yang memberitakan, meluruskan. Apalagi, kalau itu dikaitkan dengan Partai Demokrat maupun SBY sendiri," ujarnya.
Terkait soal tudingan buku yang ditulis mantan wartawan Tempo didanai oleh Istana, Sardan membantah dengan tegas. "Sekarang ini beredar fintah dan kebohongan. Segala sesuatupun diekspos ke arah yang mau memojokkan. Dan sama sekali tidak benar ada dana dari Istana," tandasnya.
(Persda Network/yat)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://banjarmasinpost.co.id/31901/Buku Kontra Gurita Cikeas, Kepanikan Kroni Istana
http://banjarmasinpost.co.id/printnews/artikel/31901
JAKARTA, RABU - Salah seorang anggota Petisi 28 Masinton Pasaribu menilai, diterbitkannya buku 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi' yang berisi bantahan atas buku Membongkar Gurita Cikeas adalah sebuah bentuk kepanikan kalangan Istana dan kroninya. Masinton memaklumi hal itu karena kepanikan memang sudah muncul begitu buku karya George Ajitjondro berjudul Membongkar Gurita Cikeas diterbitkan.
Terbitnya buku tandingan untuk menandingi buku Gurita Cikeas katya George Ajitjondro, tidak lain wujud kepanikan kubu Presiden SBY dan kroninya. Kepanikan ini sudah dimulai sejak diterbitkannya buku Gurita Cikeas yang peredarannya tiba-tiba menghilang dari berbagai toko buku karena takut berurusan dengan rezim sekarang," kata Masinton kepada Persda Network, Rabu (6/1/2010).
"Kami menganggap, terbitnya buku itu, tidak mampu menutupi topeng kemunafikan rezim pemerintahan ini yang memang mulai terbuka karena praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme nya (KKN) diketahui rakyat. Buku tandingan itu, tidak akan mampu meredam keingintahuan rakyat tentang fakta KKN nya rezim pemerintahan ini. Jadi, saya menganggap, hanya sebuah kepanikan kroni Istana saja atas terbitnya buku itu," ujarnya lagi.
Rabu siang, Buku 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi' yang berisi bantahan atas buku Membongkar Gurita Cikeas dilaunching di Hotel Cemara, Jakarta Pusat. Buku ini ditulis oleh oleh mantan wartawan Tempo Setyardi.
Sardan Marbun, salah seorang staf khusus Presiden SBY yang mengolah SMS dan Po Box 9949 saat dikonfirmasi di Istana Negara usai acara pelantikan tiga wakil menteri dan menseskab kepada wartawan mengaku, dirinya tidak terlalu mengikuti terkait diterbitkannya buku tandingan buku Gurita Cikeas. Ia hanya mendengar hal itu melalui surat kabar.
"Itu hanya masyarakat saja yang menulis buku itu. Saya sudah membaca buku Gurita itu, banyak fitnah, banyak yang tidak benar. Jadi, memang harus ada yang mengcounter yang memberitakan, meluruskan. Apalagi, kalau itu dikaitkan dengan Partai Demokrat maupun SBY sendiri," ujarnya.
Terkait soal tudingan buku yang ditulis mantan wartawan Tempo didanai oleh Istana, Sardan membantah dengan tegas. "Sekarang ini beredar fintah dan kebohongan. Segala sesuatupun diekspos ke arah yang mau memojokkan. Dan sama sekali tidak benar ada dana dari Istana," tandasnya.
(Persda Network/yat)
Dapatkan artikel ini di URL:
http://banjarmasinpost.co.id/31901/Buku Kontra Gurita Cikeas, Kepanikan Kroni Istana
http://banjarmasinpost.co.id/printnews/artikel/31901
Minggu, 10 Januari 2010
Sudah Gagal, Sebaiknya Mundur Saja
Minggu, 10/01/10
NEWS
100 HARI SBY-BOEDIONO
Sudah Gagal, Sebaiknya Mundur Saja
Minggu, 10 Januari 2010
05:38:40 WIB
Jakarta, RMOL. Memasuki program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai gagal dan harus segera mundur. Sehingga tidak perlu lagi harus memimpin sampai lima tahun ke depan.
Kebusukan serta ketidakmampuan SBY-Boediono mempimpin Indonesia menuju arah perubahan dan kemajuan yang lebih baik , semakin hari semakin nyata dirasakan oleh rakyat Indonesia.
“Bagaimana mungkin SBY bisa memimpin Negara ini hingga lima tahun ke depan. Sedangkan lima tahun sebelumnya saja sudah jelas-jelas gagal, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat, sudah tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia,” kata Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/01).
Pentolan aktivis 98 ini juga membeberkan sejumlah kegagalan SBY serta kebijakan yang menambah kesengsaraan mayarakat, mulai dari mahalnya harga sembako, biaya pendidikan dan kesehatan yang terus melambung, ditambah lagi pengangguran yang meluas serta lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian minimnya upah buruh. Selain itu juga, munculnya berbagai konflik antar lembaga negara (Polri vs KPK, Menkeu vs BPK). Kemudian, skandal korupsi Bank Century senila Rp 6,7 triliun, yang melibatkan penguasa dan kroninya, ditambah lagi, munculnya protes fasilitas mobil pejabat negara, dengan harga miliaran rupiah.
“Semua itu, adalah bukti nyata kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, yang mengakibatkan rakyat, semakin hari semakin sengsara. Oleh karena itu, kepada seluruh fraksi partai di parlemen, agar kegagalan rezim saat ini segera direspon cepat oleh wakil rayat (DPR-MPR) untuk melakukan aksi pemecatan terhadap SBY – Boediono, bertepatan dengan aksi yang akan digelar 100 hari pemerintahan SBY-Boedino mundur, tanggal 28 Januari 2010 mendatang,” tandas Masinton. [bis]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86127
NEWS
100 HARI SBY-BOEDIONO
Sudah Gagal, Sebaiknya Mundur Saja
Minggu, 10 Januari 2010
05:38:40 WIB
Jakarta, RMOL. Memasuki program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai gagal dan harus segera mundur. Sehingga tidak perlu lagi harus memimpin sampai lima tahun ke depan.
Kebusukan serta ketidakmampuan SBY-Boediono mempimpin Indonesia menuju arah perubahan dan kemajuan yang lebih baik , semakin hari semakin nyata dirasakan oleh rakyat Indonesia.
“Bagaimana mungkin SBY bisa memimpin Negara ini hingga lima tahun ke depan. Sedangkan lima tahun sebelumnya saja sudah jelas-jelas gagal, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat, sudah tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia,” kata Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/01).
Pentolan aktivis 98 ini juga membeberkan sejumlah kegagalan SBY serta kebijakan yang menambah kesengsaraan mayarakat, mulai dari mahalnya harga sembako, biaya pendidikan dan kesehatan yang terus melambung, ditambah lagi pengangguran yang meluas serta lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian minimnya upah buruh. Selain itu juga, munculnya berbagai konflik antar lembaga negara (Polri vs KPK, Menkeu vs BPK). Kemudian, skandal korupsi Bank Century senila Rp 6,7 triliun, yang melibatkan penguasa dan kroninya, ditambah lagi, munculnya protes fasilitas mobil pejabat negara, dengan harga miliaran rupiah.
“Semua itu, adalah bukti nyata kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, yang mengakibatkan rakyat, semakin hari semakin sengsara. Oleh karena itu, kepada seluruh fraksi partai di parlemen, agar kegagalan rezim saat ini segera direspon cepat oleh wakil rayat (DPR-MPR) untuk melakukan aksi pemecatan terhadap SBY – Boediono, bertepatan dengan aksi yang akan digelar 100 hari pemerintahan SBY-Boedino mundur, tanggal 28 Januari 2010 mendatang,” tandas Masinton. [bis]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86127
Jumat, 08 Januari 2010
Petisi 28 Serukan Gerakan Tolak Mobil Dinas Mewah
Kamis, 07/01/2010 14:11 WIB
detikcom - Jakarta, Penolakan terhadap mobil dinas mewah pejabat terus bergulir. Kali ini organisasi yang menamakan Petisi 28 menyampaikan penolakannya.
"Dengan diberikannya mobil dinas mewah, maka moralitas pemimpin dan pejabat negara telah musnah," ujar perwakilan dari Repdem, Masinton Pasaribu dalam deklarasi yang dibacakan di Doekoen Cafe, Jl Raya Pasar Minggu, Kamis (7/1/2010).
Menurut Masinton, harga sebuah mobil dinas yang mencapai Rp 1,3 M jelas-jelas telah menghamburkan uang negara dan mencerminkan moralitas yang sudah terdegradasi. Parahnya lagi, kata Masinton, hal ini juga diikuti para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPD.
"Mengguritanya perilaku tidak wajar serta berfoya-foya para pemimpin dan pejabat telah menyedot anggaran negara yang sangat besar," terang mantan aktivis 98 ini.
Sementara itu mantan KSAD Jendral purn Tyasno Sudarto yang hadir mengatakan, pemimpin seharusnya melayani rakyat. Namun yang terjadi di Indonesia justru pemimpin yang minta dilayani.
"Kerusakan sistem di Indonesia dari hulu ke hilir. Yang rusak sistem dan pemimpinnya, kalau mau diperbaiki ganti rezim dengan sistemnya sekarang," kata Tyasno.
Tyasno pun meminta rakyat agar bertindak menyikapi perilaku para pejabat yang semakin menyengsarakan rakyat.
"Jalannya cuma satu, revolusi!" tegas Tyasno yang disambut tepuk tangan dan teriakan revolusi peserta yang hadir.
Pada saat dilangsungkan deklarasi teriakan agar SBY mundur terdengar menggema dalam acara ini.
http://m.detik.com/read/2010/01/07/141153/1273548/10/petisi-28-serukan-gerakan-tolak-mobil-dinas-mewah
detikcom - Jakarta, Penolakan terhadap mobil dinas mewah pejabat terus bergulir. Kali ini organisasi yang menamakan Petisi 28 menyampaikan penolakannya.
"Dengan diberikannya mobil dinas mewah, maka moralitas pemimpin dan pejabat negara telah musnah," ujar perwakilan dari Repdem, Masinton Pasaribu dalam deklarasi yang dibacakan di Doekoen Cafe, Jl Raya Pasar Minggu, Kamis (7/1/2010).
Menurut Masinton, harga sebuah mobil dinas yang mencapai Rp 1,3 M jelas-jelas telah menghamburkan uang negara dan mencerminkan moralitas yang sudah terdegradasi. Parahnya lagi, kata Masinton, hal ini juga diikuti para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPD.
"Mengguritanya perilaku tidak wajar serta berfoya-foya para pemimpin dan pejabat telah menyedot anggaran negara yang sangat besar," terang mantan aktivis 98 ini.
Sementara itu mantan KSAD Jendral purn Tyasno Sudarto yang hadir mengatakan, pemimpin seharusnya melayani rakyat. Namun yang terjadi di Indonesia justru pemimpin yang minta dilayani.
"Kerusakan sistem di Indonesia dari hulu ke hilir. Yang rusak sistem dan pemimpinnya, kalau mau diperbaiki ganti rezim dengan sistemnya sekarang," kata Tyasno.
Tyasno pun meminta rakyat agar bertindak menyikapi perilaku para pejabat yang semakin menyengsarakan rakyat.
"Jalannya cuma satu, revolusi!" tegas Tyasno yang disambut tepuk tangan dan teriakan revolusi peserta yang hadir.
Pada saat dilangsungkan deklarasi teriakan agar SBY mundur terdengar menggema dalam acara ini.
http://m.detik.com/read/2010/01/07/141153/1273548/10/petisi-28-serukan-gerakan-tolak-mobil-dinas-mewah
Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela
7 Januari 2010 | 13.58 WIB
Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar per unit bagi pejabat dilakukan atas nama peningkatan kinerja. Namun apakah para pejabat dijamin dapat bekerja secara optimal ketika mereka menerima fasilitas mewah? Tidak juga.
Aktivis "Gerakan Tolak Mobil Dinas Mewah" Lalu Hilman mengatakan, banyak sekali pemimpin yang dapat bekerja produktif dengan tetap menjalankan hidup prihatin dan sederhana. Sebut saja Mahatma Gandhi dari India dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Keduanya berhasil menorehkan sejarah perjuangan bangsa tanpa hidup bermewah-mewah.
Gandhi, misalnya, berhasil mengangkat harkat hidup masyarakat dari kasta rendah, Sudra. Sementara Mandela berhasil mengangkat harkat hidup orang kulit hitam. "Jadi, banyak sekali pemimpin yang tetap berprestasi dalam melayani rakyat meskipun hidup sederhana," ujar Lalu pada acara pendeklarasian gerakan tersebut, Kamis (7/1/2010) di Jakarta.
Aktivis lain, Masinton Pasaribu mengatakan, pejabat yang masih bersikeras menggunakan mobil 100 persen buatan Jepang ini merupakan tipe pemimpin yang tidak sensitif dengan penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin mereka tega hidup bermewah-mewah sementara masih banyak rakyat miskin yang makan nasi aking dan tidak mampu bersekolah.
"Pemimpin seharusnya peka dan mampu memperjuangkan nasib rakyat dan memenuhi rasa keadilan," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan mantan KASAD pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. "Pejabat seharusnya mengutamakan orang-orang yang dipimpinnya, yaitu rakyat," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, pemimpin harus memperhatikan satunya kata dengan perbuatan. Janji-janji para pemimpin untuk mengangkat hidup rakyat jangan sekadar menjadi retorika belaka. Masinton bahkan mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku tidak tahu-menahu terkait pengadaan mobil mewah dengan nilai pajak Rp 62 miliar per tahun tersebut.
"Telinga SBY sangat tipis jika mendengar hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaannya. Tapi, SBY gagal mendengar penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin dirinya tidak mengetahui pengadaan mobil tersebut?" ujarnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.01.07.13581987
Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar per unit bagi pejabat dilakukan atas nama peningkatan kinerja. Namun apakah para pejabat dijamin dapat bekerja secara optimal ketika mereka menerima fasilitas mewah? Tidak juga.
Aktivis "Gerakan Tolak Mobil Dinas Mewah" Lalu Hilman mengatakan, banyak sekali pemimpin yang dapat bekerja produktif dengan tetap menjalankan hidup prihatin dan sederhana. Sebut saja Mahatma Gandhi dari India dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Keduanya berhasil menorehkan sejarah perjuangan bangsa tanpa hidup bermewah-mewah.
Gandhi, misalnya, berhasil mengangkat harkat hidup masyarakat dari kasta rendah, Sudra. Sementara Mandela berhasil mengangkat harkat hidup orang kulit hitam. "Jadi, banyak sekali pemimpin yang tetap berprestasi dalam melayani rakyat meskipun hidup sederhana," ujar Lalu pada acara pendeklarasian gerakan tersebut, Kamis (7/1/2010) di Jakarta.
Aktivis lain, Masinton Pasaribu mengatakan, pejabat yang masih bersikeras menggunakan mobil 100 persen buatan Jepang ini merupakan tipe pemimpin yang tidak sensitif dengan penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin mereka tega hidup bermewah-mewah sementara masih banyak rakyat miskin yang makan nasi aking dan tidak mampu bersekolah.
"Pemimpin seharusnya peka dan mampu memperjuangkan nasib rakyat dan memenuhi rasa keadilan," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan mantan KASAD pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. "Pejabat seharusnya mengutamakan orang-orang yang dipimpinnya, yaitu rakyat," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, pemimpin harus memperhatikan satunya kata dengan perbuatan. Janji-janji para pemimpin untuk mengangkat hidup rakyat jangan sekadar menjadi retorika belaka. Masinton bahkan mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku tidak tahu-menahu terkait pengadaan mobil mewah dengan nilai pajak Rp 62 miliar per tahun tersebut.
"Telinga SBY sangat tipis jika mendengar hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaannya. Tapi, SBY gagal mendengar penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin dirinya tidak mengetahui pengadaan mobil tersebut?" ujarnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.01.07.13581987
KOMPAK Minta Ruhut Ditarik Dari Pansus
Rabu, 07 Januari 2010
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman meminta kepada Partai Demokrat (PD) menarik Ruhut Sitompul sebagai anggota fraksi Demokrat DPR. Fadjroel, kepada Persda Network, Kamis (7/1/2010) menganggap, sikap Ruhut Sitompul kek
“Ruhut Sitompul seharusnya ditarik PD dari DPR karena tidak pantas menjadi wakil rakyat dengan sikap kekanak-kanakan. Bukan hanya PD dan DPR yang dirugikan, juga Presiden SBY sebagi Ketua Dewan Pembina PD, malu memiliki anggota DPR kampungan seperti Ruhut Sitompul,” tegas Fadjroel.
“Merusak citra PD, DPR dan Presiden SBY, Ruhut juga merusak citra Pansus Kasus Bank Century. Tampaknya, ingin menyabotase kerja Pansus Angket Century,” tandasnya lagi.
Fadjroel menyesalkan sikap Ruhut saat beradu argumentasi dengan Wakil Ketua Pansus, Gayus Lumbuun (PDI-P) yang terjadi saat rapat Pansus Kasus Bank Century di DPR sedang berlangsung, Rabu (6/1/2010) kemarin.
Dalam pesan singkat kepada Persda Network, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan, perseteruan yang sempat terjadi antara Ruhut Sitompul dengan Gayus Lumbuun, adalah sebuah dinamika yang terjadi di dalam Pansus Kasus Bank Century, semata.
“Memang agak panas. Tapi, itu jelas bukan skenario untuk mengganggu. Skenario kami adalah bagaimana Pansus bisa bekerja dengan baik, fokus, dan obyektif, dijauhkan dari kesan mengganggu,” kata Anas.
Bahwa kadangkala, ada dinamika yang agak panas, Anas menegaskan, belum sampai pada tahapan mengganggu agenda kerja Pansus Kasus Bank Century.
“Kami berharap, semua pihak berada pada jalur yang konstruktif. Soal gaya Bang Ruhut, barangkali intonasinya saja yang perlu disesuaikan, jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Mesti mempertimbangkan konteks aksi dan reaksi atau reaksi dan reaksi lanjutan,” papar Anas.
Anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, menyesalkan pernyataan Ruhut Sitompul sehari setelah adu argumentasinya dengan Gayus Lumbuun yang mengatakan, “jangan main api dengan partai pemenang pemilu”. Perkataan itu, kata Masinton, adalah bentuk dari arogansi kekuasaan.
“Kami menangkap kesan, gejala arogansi kekuasaan mulai tumbuh. Pernyataan dan perilaku Ruhut sebagai politisi, kami anggap sebagai politisi yang tidak memiliki etika dan sebagai bentuk premanisme. Tindakan ini, jauh dari nilai-nilai demokrasi,” tandas Masinton.
nasional.kompas.com/read/2010/01/.../Kompak.Minta.Ruhut.Ditarik -
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman meminta kepada Partai Demokrat (PD) menarik Ruhut Sitompul sebagai anggota fraksi Demokrat DPR. Fadjroel, kepada Persda Network, Kamis (7/1/2010) menganggap, sikap Ruhut Sitompul kek
“Ruhut Sitompul seharusnya ditarik PD dari DPR karena tidak pantas menjadi wakil rakyat dengan sikap kekanak-kanakan. Bukan hanya PD dan DPR yang dirugikan, juga Presiden SBY sebagi Ketua Dewan Pembina PD, malu memiliki anggota DPR kampungan seperti Ruhut Sitompul,” tegas Fadjroel.
“Merusak citra PD, DPR dan Presiden SBY, Ruhut juga merusak citra Pansus Kasus Bank Century. Tampaknya, ingin menyabotase kerja Pansus Angket Century,” tandasnya lagi.
Fadjroel menyesalkan sikap Ruhut saat beradu argumentasi dengan Wakil Ketua Pansus, Gayus Lumbuun (PDI-P) yang terjadi saat rapat Pansus Kasus Bank Century di DPR sedang berlangsung, Rabu (6/1/2010) kemarin.
Dalam pesan singkat kepada Persda Network, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan, perseteruan yang sempat terjadi antara Ruhut Sitompul dengan Gayus Lumbuun, adalah sebuah dinamika yang terjadi di dalam Pansus Kasus Bank Century, semata.
“Memang agak panas. Tapi, itu jelas bukan skenario untuk mengganggu. Skenario kami adalah bagaimana Pansus bisa bekerja dengan baik, fokus, dan obyektif, dijauhkan dari kesan mengganggu,” kata Anas.
Bahwa kadangkala, ada dinamika yang agak panas, Anas menegaskan, belum sampai pada tahapan mengganggu agenda kerja Pansus Kasus Bank Century.
“Kami berharap, semua pihak berada pada jalur yang konstruktif. Soal gaya Bang Ruhut, barangkali intonasinya saja yang perlu disesuaikan, jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Mesti mempertimbangkan konteks aksi dan reaksi atau reaksi dan reaksi lanjutan,” papar Anas.
Anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, menyesalkan pernyataan Ruhut Sitompul sehari setelah adu argumentasinya dengan Gayus Lumbuun yang mengatakan, “jangan main api dengan partai pemenang pemilu”. Perkataan itu, kata Masinton, adalah bentuk dari arogansi kekuasaan.
“Kami menangkap kesan, gejala arogansi kekuasaan mulai tumbuh. Pernyataan dan perilaku Ruhut sebagai politisi, kami anggap sebagai politisi yang tidak memiliki etika dan sebagai bentuk premanisme. Tindakan ini, jauh dari nilai-nilai demokrasi,” tandas Masinton.
nasional.kompas.com/read/2010/01/.../Kompak.Minta.Ruhut.Ditarik -
Repdem Curigai Rencana Pertemuan SBY Dengan Tim 9
26 Desember 2009 | 20.38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) - merupakan sebuah sayap organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang fokus pada basis masa pekerja - mencurigai niat yang akan dilakukan Tim 9 bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikatakan oleh salah satu Ketua Repdem Masinton Pasaribu yang juga salah seorang anggota Petisi 28, Sabtu (26/12/2009).
"Bagi kami, tidak ada guna sama sekali pertemuan itu. Selain tidak ada urgensinya, rencana pertemuan itu dikhawatirkan akan digunakan oleh Presiden SBY sebagai ajang penyelamatan dirinya," tandas Masinton.
Menurut Masinton, bisa saja, rencana pertemuan itu malah menggagalkan kemungkinan pemanggilan Presiden SBY oleh Pansus Hak Angket Bank Century DPR. "Kami, yang sejak awal mendukung pengusutan dugaan skandal aliran dana ke Bank Century, yang nilainya Rp 6,7 triliun berharap kepada Pansus untuk fokus saja agar dugaan ini benar-benar terungkap," kata Masinton.
Fokus, katanya lagi, pada upaya penyelidikan terhadap pejabat negara yang terlibat dalam skandal aliran dana Century yang merugikan uang negara triliunan rupiah. "Termasuk, rencana pemanggilan Presiden SBY untuk diperiksa di hadapan Pansus terkait kebijakannya di dalam bailout dana ke Bank Century. Kerja Pansus, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Kami berharap, jangan sampai ada dusta diantara kita," katanya.
Sebelumnya, melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengungkapkan Presiden SBY menyatakan siap bertemu dengan para inisiator Hak Angket Kasus Bank Century atau Tim 9. "Tentu. Kalau sifatnya hanya silaturahmi atau untuk melaporkan kepada Presiden, tentu beliau senantiasa bersedia. Tinggal mengatur waktunya," ujar Julian.
http://m.kompas.com/news/read/data/2009.12.26.20381343
JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) - merupakan sebuah sayap organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang fokus pada basis masa pekerja - mencurigai niat yang akan dilakukan Tim 9 bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikatakan oleh salah satu Ketua Repdem Masinton Pasaribu yang juga salah seorang anggota Petisi 28, Sabtu (26/12/2009).
"Bagi kami, tidak ada guna sama sekali pertemuan itu. Selain tidak ada urgensinya, rencana pertemuan itu dikhawatirkan akan digunakan oleh Presiden SBY sebagai ajang penyelamatan dirinya," tandas Masinton.
Menurut Masinton, bisa saja, rencana pertemuan itu malah menggagalkan kemungkinan pemanggilan Presiden SBY oleh Pansus Hak Angket Bank Century DPR. "Kami, yang sejak awal mendukung pengusutan dugaan skandal aliran dana ke Bank Century, yang nilainya Rp 6,7 triliun berharap kepada Pansus untuk fokus saja agar dugaan ini benar-benar terungkap," kata Masinton.
Fokus, katanya lagi, pada upaya penyelidikan terhadap pejabat negara yang terlibat dalam skandal aliran dana Century yang merugikan uang negara triliunan rupiah. "Termasuk, rencana pemanggilan Presiden SBY untuk diperiksa di hadapan Pansus terkait kebijakannya di dalam bailout dana ke Bank Century. Kerja Pansus, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Kami berharap, jangan sampai ada dusta diantara kita," katanya.
Sebelumnya, melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengungkapkan Presiden SBY menyatakan siap bertemu dengan para inisiator Hak Angket Kasus Bank Century atau Tim 9. "Tentu. Kalau sifatnya hanya silaturahmi atau untuk melaporkan kepada Presiden, tentu beliau senantiasa bersedia. Tinggal mengatur waktunya," ujar Julian.
http://m.kompas.com/news/read/data/2009.12.26.20381343
Repdem Tuding Polri Kompromistis terhadap Anggodo
Repdem Tuding Polri Kompromistis terhadap Anggodo

PERSDA/BIAN HARNANSA
JAKARTA, KOMPAS.com — Belum ditahannya Anggodo Widjojo, adik kandung Anggoro Widjojo, dituding sebagai sikap kompromistis pimpinan Polri. Salah seorang anggota Relawan Pro Demokrasi (Repdem) sayap PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan, sikap ini patut dipertanyakan dengan dalih, Polri belum menemukan alat bukti yang kuat.
"Kami menganggap, sikap pimpinan Polri yang lembek dan kompromistis terhadap Anggodo dan semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa pimpinan Polri saat ini bisa diatur semuanya oleh pengusaha Anggodo," kata Masinton, Rabu (4/11).
Masinton tegas menyatakan, sikap Polri ini sudah nyata-nyata bertentangan dengan kehendak masyarakat yang menghendaki Anggodo ditangkap dan dihukum seberat-beratnya karena diduga kuat terbukti merekayasa pelemahan KPK, termasuk melakukan penyuapan dan merencanakan pembunuhan terhadap pimpinan KPK.
"Seluruh rencana jahat oleh Anggodo didengar oleh seluruh rakyat Indonesia sejak diputar rekamannya oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mabes Polri dengan mudah menahan dua pimpinan KPK, tuduhan pasal yang berubah-ubah, dan tidak memiliki alasan bersalah? sementara terhadap Anggodo yang jelas-jelas merencanakan, bahkan melakukan kejahatan, masih belum dijadikan tersangka? bahkan mau dibebaskan," Masinton mempertanyakan.
Ia mengatakan, seharusnya Polri menggunakan hak dan kewenangan yang sama pada saat melakukan pemaksaan terhadap dua pimpinan KPK saat ditahan. (Persda Network/YAT)
http://m.kompas.com/news/read/data/2009.11.04.19460043

PERSDA/BIAN HARNANSA
JAKARTA, KOMPAS.com — Belum ditahannya Anggodo Widjojo, adik kandung Anggoro Widjojo, dituding sebagai sikap kompromistis pimpinan Polri. Salah seorang anggota Relawan Pro Demokrasi (Repdem) sayap PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan, sikap ini patut dipertanyakan dengan dalih, Polri belum menemukan alat bukti yang kuat.
"Kami menganggap, sikap pimpinan Polri yang lembek dan kompromistis terhadap Anggodo dan semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa pimpinan Polri saat ini bisa diatur semuanya oleh pengusaha Anggodo," kata Masinton, Rabu (4/11).
Masinton tegas menyatakan, sikap Polri ini sudah nyata-nyata bertentangan dengan kehendak masyarakat yang menghendaki Anggodo ditangkap dan dihukum seberat-beratnya karena diduga kuat terbukti merekayasa pelemahan KPK, termasuk melakukan penyuapan dan merencanakan pembunuhan terhadap pimpinan KPK.
"Seluruh rencana jahat oleh Anggodo didengar oleh seluruh rakyat Indonesia sejak diputar rekamannya oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mabes Polri dengan mudah menahan dua pimpinan KPK, tuduhan pasal yang berubah-ubah, dan tidak memiliki alasan bersalah? sementara terhadap Anggodo yang jelas-jelas merencanakan, bahkan melakukan kejahatan, masih belum dijadikan tersangka? bahkan mau dibebaskan," Masinton mempertanyakan.
Ia mengatakan, seharusnya Polri menggunakan hak dan kewenangan yang sama pada saat melakukan pemaksaan terhadap dua pimpinan KPK saat ditahan. (Persda Network/YAT)
http://m.kompas.com/news/read/data/2009.11.04.19460043
Prihatin Korupsi, Aktivis Mahasiswa 98 Kumpul di KPK
16 November 2009 | 11.10 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan aktivis mahasiswa 98 dari seluruh Indonesia akan melakukan konsolidasi aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (16/11) malam. Mereka prihatin, upaya pemberantasan korupsi belakangan ini seperti menjadi permainan pihak-pihak tertentu.
"Pemberantasan korupsi merupakan salah satu poin penting dalam reformasi tahun 98. Maka, ketika pemerintahan pascareformasi tidak lagi memiliki komitmen berarti itu adalah pengkhianatan terhadap agenda reformasi," tutur mantan aktivis mahasiswa 98, Masinton Pasaribu, kepada Kompas.com, Senin.
Dalam pertemuan malam ini akan dibahas apa yang bisa mereka lakukan untuk mengingatkan pemerintah tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Masinton yang kini aktif menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kekisruhan lembaga penegak hukum dalam kasus pimpinan KPK (nonaktif) Bibid Samad Rianto dan Chandra Hamzah meresahkan para mantan aktivis.
Selain itu, sikap politik pemerintah di parlemen yang direpresentasikan dalam sikap Partai Demokrat yang emoh menandatangani hak angket DPR menunjukkan sinyalemen lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Kami punya tanggung jawab moral untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi. Kekisruhan di lembaga penegak hukum mendorong kami untuk kembali turun ke jalan. Hadirnya kami malam nanti di KPK juga simbol dukungan moril kami kepada siapa saja yang masih berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini," tegasnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2009.11.16.11104941
JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan aktivis mahasiswa 98 dari seluruh Indonesia akan melakukan konsolidasi aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (16/11) malam. Mereka prihatin, upaya pemberantasan korupsi belakangan ini seperti menjadi permainan pihak-pihak tertentu.
"Pemberantasan korupsi merupakan salah satu poin penting dalam reformasi tahun 98. Maka, ketika pemerintahan pascareformasi tidak lagi memiliki komitmen berarti itu adalah pengkhianatan terhadap agenda reformasi," tutur mantan aktivis mahasiswa 98, Masinton Pasaribu, kepada Kompas.com, Senin.
Dalam pertemuan malam ini akan dibahas apa yang bisa mereka lakukan untuk mengingatkan pemerintah tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Masinton yang kini aktif menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kekisruhan lembaga penegak hukum dalam kasus pimpinan KPK (nonaktif) Bibid Samad Rianto dan Chandra Hamzah meresahkan para mantan aktivis.
Selain itu, sikap politik pemerintah di parlemen yang direpresentasikan dalam sikap Partai Demokrat yang emoh menandatangani hak angket DPR menunjukkan sinyalemen lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Kami punya tanggung jawab moral untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi. Kekisruhan di lembaga penegak hukum mendorong kami untuk kembali turun ke jalan. Hadirnya kami malam nanti di KPK juga simbol dukungan moril kami kepada siapa saja yang masih berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini," tegasnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2009.11.16.11104941
Repdem Tuntut DPR Serius Tuntaskan Skandal Century, Wapres Boediono Didesak Mundur
10 Nopember 2009 | 15:08 wib | Nasional
Repdem Tuntut DPR Serius Tuntaskan Skandal Century
Jakarta, CyberNews. Sekitar 100 pemuda yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Selasa (10/11), menuntut DPR bersungguh-sungguh menuntaskan skandal Bank Century.
Dalam aksi unjuk rasa yang dijaga ketat sejumlah aparat keamanan tersebut, Ketua Repdem Masinton Pasaribu menegaskan bahwa tujuan mereka berunjuk rasa adalah mendesak DPR segera membentuk panitia khusus hak angket untuk memeriksa dan menyelidiki kasus korupsi dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.
"Praktek dan prilaku korupsi telah memiskinkan rakyat Indonesia dan karenanya pemberantasan korupsi mutlak dilakukan dengan sesegera mungkin," ujarnya.
Kasus dana talangan untuk Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun, dinilai para pengunjuk rasa tersebut sebagai korupsi terbesar dalam era reformasi. Padahal, pemerintahan saat ini selalu menjanjikan kepada rakyat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Karena itu, kata Masinton, Presiden Yudhoyono perlu membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata dan harus mendorong KPK melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang diduga kuat terlibat kasus korupsi Bank Century tersebut.
Disaat yang sama, KPK juga harus segera bergerak memeriksa dan menangkap mereka yang diduga ikut berperan dalam kasus itu tanpa pandang bulu.
Pada bagian lain, para pengunjuk rasa juga menyatakan penentangannya terhadap berbagai upaya melemahkan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. "Pelemahan KPK sangat nyata dilakukan secara sistematis, khususnya melalui institusi negara yang berada langsung dibawah kendali presiden, seperti kepolisian dan kejaksaan," kata Masinton.
Masinton mensinyalir sistematisasi pelemahan terhadap KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi di Indonesia serta dimandulkannya hasil audit investigasi BPK merupakan bagian dari upaya mengalihkan penyelidikan kasus Bank Century saat ini. ( Ant / CN13 )
Wapres Boediono Didesak Mundur
JAKARTA, (PR).-
Petisi 28 mendesak Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinonaktifkan. Desakan itu sebagai respons keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kasus Bank Century dan penanganan hukum pimpinan KPK Bibit dan Chandra, yang dinilai normatif dan tidak konkret.
"Prinsip kami, (kasus itu) adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dilakukan pemerintah, yaitu Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (Boediono). Jadi, langkah awal kami (mendesak) nonaktifkan mereka," kata anggota Petisi 28 Haris Rusly Moti, saat mendatangi Fraksi Hanura di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (24/11).
Petisi 28 terdiri dari 28 aktivis LSM dan akademisi. Mereka antara lain Haris Rusly Moti, Boni Hargens, Agus Jabo Priyono, Masinton Pasaribu, Danang Widoyoko, Deni Daruri, Adhi Massardi, Ray Rangkuti, dan beberapa lainnya.
Selain meminta kedua pejabat itu dinonaktifkan, Petisi 28 meminta agar SBY juga diperiksa, karena tidak mungkin Sri Mulyani dan Boediono menggelontorkan Rp 6,7 triliun tanpa sepengetahuan Presiden.
"Kami menangkap kesan SBY cuci tangan, seolah tangannya bersih dan menyerahkan tanggung jawab ke Boediono dan Sri Mulyani," kata Haris Rusly, eksponen 1998 ini.
Terkait angket Century, Petisi 28 juga menaruh curiga terhadap Fraksi Demokrat karena selama ini mereka menolak angket. Akan tetapi, setelah pidato SBY, Fraksi Demokrat berbalik jadi mendukung hak angket.
"Tapi kami tetap mencurigai Demokrat, karena mungkin saja dukungannya disertai niat untuk mengaborsi hak angket," ujar Haris Rusly.
Sementara itu, Fraksi Hanura sepakat dengan Petisi 28 dan mendukung angket Bank Century. "Kami tidak punya beban dan kami tidak punya dosa terhadap demokrasi," kata anggota Fraksi Hanura Akbar Faizal.
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2009/11/10/39802
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=112295
Repdem Tuntut DPR Serius Tuntaskan Skandal Century
Jakarta, CyberNews. Sekitar 100 pemuda yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta menggelar unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Selasa (10/11), menuntut DPR bersungguh-sungguh menuntaskan skandal Bank Century.
Dalam aksi unjuk rasa yang dijaga ketat sejumlah aparat keamanan tersebut, Ketua Repdem Masinton Pasaribu menegaskan bahwa tujuan mereka berunjuk rasa adalah mendesak DPR segera membentuk panitia khusus hak angket untuk memeriksa dan menyelidiki kasus korupsi dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.
"Praktek dan prilaku korupsi telah memiskinkan rakyat Indonesia dan karenanya pemberantasan korupsi mutlak dilakukan dengan sesegera mungkin," ujarnya.
Kasus dana talangan untuk Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun, dinilai para pengunjuk rasa tersebut sebagai korupsi terbesar dalam era reformasi. Padahal, pemerintahan saat ini selalu menjanjikan kepada rakyat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Karena itu, kata Masinton, Presiden Yudhoyono perlu membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata dan harus mendorong KPK melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang diduga kuat terlibat kasus korupsi Bank Century tersebut.
Disaat yang sama, KPK juga harus segera bergerak memeriksa dan menangkap mereka yang diduga ikut berperan dalam kasus itu tanpa pandang bulu.
Pada bagian lain, para pengunjuk rasa juga menyatakan penentangannya terhadap berbagai upaya melemahkan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. "Pelemahan KPK sangat nyata dilakukan secara sistematis, khususnya melalui institusi negara yang berada langsung dibawah kendali presiden, seperti kepolisian dan kejaksaan," kata Masinton.
Masinton mensinyalir sistematisasi pelemahan terhadap KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi di Indonesia serta dimandulkannya hasil audit investigasi BPK merupakan bagian dari upaya mengalihkan penyelidikan kasus Bank Century saat ini. ( Ant / CN13 )
Wapres Boediono Didesak Mundur
JAKARTA, (PR).-
Petisi 28 mendesak Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinonaktifkan. Desakan itu sebagai respons keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kasus Bank Century dan penanganan hukum pimpinan KPK Bibit dan Chandra, yang dinilai normatif dan tidak konkret.
"Prinsip kami, (kasus itu) adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dilakukan pemerintah, yaitu Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (Boediono). Jadi, langkah awal kami (mendesak) nonaktifkan mereka," kata anggota Petisi 28 Haris Rusly Moti, saat mendatangi Fraksi Hanura di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (24/11).
Petisi 28 terdiri dari 28 aktivis LSM dan akademisi. Mereka antara lain Haris Rusly Moti, Boni Hargens, Agus Jabo Priyono, Masinton Pasaribu, Danang Widoyoko, Deni Daruri, Adhi Massardi, Ray Rangkuti, dan beberapa lainnya.
Selain meminta kedua pejabat itu dinonaktifkan, Petisi 28 meminta agar SBY juga diperiksa, karena tidak mungkin Sri Mulyani dan Boediono menggelontorkan Rp 6,7 triliun tanpa sepengetahuan Presiden.
"Kami menangkap kesan SBY cuci tangan, seolah tangannya bersih dan menyerahkan tanggung jawab ke Boediono dan Sri Mulyani," kata Haris Rusly, eksponen 1998 ini.
Terkait angket Century, Petisi 28 juga menaruh curiga terhadap Fraksi Demokrat karena selama ini mereka menolak angket. Akan tetapi, setelah pidato SBY, Fraksi Demokrat berbalik jadi mendukung hak angket.
"Tapi kami tetap mencurigai Demokrat, karena mungkin saja dukungannya disertai niat untuk mengaborsi hak angket," ujar Haris Rusly.
Sementara itu, Fraksi Hanura sepakat dengan Petisi 28 dan mendukung angket Bank Century. "Kami tidak punya beban dan kami tidak punya dosa terhadap demokrasi," kata anggota Fraksi Hanura Akbar Faizal.
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2009/11/10/39802
http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=112295
Petisi 28 : KPK Usut Tuntas Kasus Century. Minta Pansus Periksa SBY
10 Nov 2009 04:54:46
Jakarta, (tvOne)
Sekitar 28 tokoh dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi yang menamakan diri Forum Petisi 28 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6,7 triliun. "Ini skandal terbesar dalam masa reformasi," kata Adhie M Massardi yang membacakan petisi tersebut di Jakarta, Senin (9/11).
Beberapa nama yang masuk dalam forum itu antara lain Haris Rusly Moti, Boni Hargens, Agus Jabo Priyono, Masinton Pasaribu, Danang Widoyoko, Deni Daruri, dan sejumlah aktivis lainnya.
Adhie mengatakan, dukungan dan kepercayaan yang diberikan rakyat selama ini tidak boleh disia-siakan oleh KPK. Dukungan dan kepercayaan itu, lanjutnya, tidak gratis, harus dibayar dengan tindakan nyata, salah satunya dengan mengusut tuntas kasus Bank Century. "Siapa saja penikmat dana itu harus dihukum," kata juru bicara kepresidenan di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Penandatangan Petisi 28 lainnya, Haris Rusly, menambahkan, KPK diharapkan bisa kembali melakukan fungsinya sebagai lembaga pemberantas korupsi dengan membongkar kasus Bank Century. "Rakyat di belakang KPK," kata mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik itu.
Dikatakannya, KPK harus bisa memanggil semua pihak yang diduga terlibat di dalam kasus itu, seperti mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Mantan aktivis `98 Masinton Pasaribu mengatakan, kasus Bank Century tidak boleh didiamkan. Ia mengingatkan pernyataan Jusuf Kalla ketika masih menjabat Wakil Presiden yang menyebut kasus itu sebagai perampokan.
Ketua Humanika Jakarta Syaiful Jihad menambahkan, KPK harus bisa menyelesaikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah elite itu secara menyeluruh mengingat dampak kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar.
Penyerahan petisi tersebut juga diwarnai aksi teatrikal yang dilakukan sejumlah mahasiswa. (Ant)
-----------------------------------------------
Petisi 28 Minta Pansus Periksa SBY
Selasa, 22/12/2009 16:01 WIB
detikcom - Jakarta, Sepuluh orang yang mengatasnamakan Petisi 28 menggelar aksi di dalam Gedung DPR. Mereka menuntut Pansus Century memanggil dan memeriksa Presiden SBY.
"Kami menuntut Pansus Century memanggil dan memeriksa SBY karena diduga terlibat bailout Century," kata salah satu orator Petisi 28 Masinton Pasaribu.
Petisi 28 menggelar aksi di depan ruang wartawan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/12/2009). Mereka yang terdiri lima pria dan lima wanita ini membawa spanduk bertuliskan 'Periksa dan Adili Sri Mulyani, Boediono, Yudhoyono'.
Mereka mengaku kedatangannya untuk mendukung Pansus memanggil setiap pejabat yang ikut serta dalam skandal Bank Century. Mereka berharap Pansus tidak tebang pilih dalam pemanggilan saksi.
"Kami menuntut pejabat publik yang melakukan kebijakan yang menciderai rakyat," kata Masinton menggebu-gebu.
"Hidup rakyat, hidup rakyat," teriak ibu-ibu.
Masinton pun melanjutkan orasinya. Petisi 28 juga meragukan kebersihan pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam mengelola keuangan negara.
"Siapa pun yang terlibat mesti diseret. Periksa dan adili sekarang juga!" tegasnya.
Aksi demo hanya berlangsung sekitar lima belas menit. Pamdal DPR
meminta mereka mengakhiri aksi karena dilarang menggelar orasi di dalam gedung DPR.
http://m.detik.com/read/2009/12/22/160152/1264498/10/petisi-28-minta-pansus-periksa-sby
http://www.tvone.co.id/mobile/read.php?id=27237
Jakarta, (tvOne)
Sekitar 28 tokoh dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi yang menamakan diri Forum Petisi 28 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6,7 triliun. "Ini skandal terbesar dalam masa reformasi," kata Adhie M Massardi yang membacakan petisi tersebut di Jakarta, Senin (9/11).
Beberapa nama yang masuk dalam forum itu antara lain Haris Rusly Moti, Boni Hargens, Agus Jabo Priyono, Masinton Pasaribu, Danang Widoyoko, Deni Daruri, dan sejumlah aktivis lainnya.
Adhie mengatakan, dukungan dan kepercayaan yang diberikan rakyat selama ini tidak boleh disia-siakan oleh KPK. Dukungan dan kepercayaan itu, lanjutnya, tidak gratis, harus dibayar dengan tindakan nyata, salah satunya dengan mengusut tuntas kasus Bank Century. "Siapa saja penikmat dana itu harus dihukum," kata juru bicara kepresidenan di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
Penandatangan Petisi 28 lainnya, Haris Rusly, menambahkan, KPK diharapkan bisa kembali melakukan fungsinya sebagai lembaga pemberantas korupsi dengan membongkar kasus Bank Century. "Rakyat di belakang KPK," kata mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik itu.
Dikatakannya, KPK harus bisa memanggil semua pihak yang diduga terlibat di dalam kasus itu, seperti mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Mantan aktivis `98 Masinton Pasaribu mengatakan, kasus Bank Century tidak boleh didiamkan. Ia mengingatkan pernyataan Jusuf Kalla ketika masih menjabat Wakil Presiden yang menyebut kasus itu sebagai perampokan.
Ketua Humanika Jakarta Syaiful Jihad menambahkan, KPK harus bisa menyelesaikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah elite itu secara menyeluruh mengingat dampak kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar.
Penyerahan petisi tersebut juga diwarnai aksi teatrikal yang dilakukan sejumlah mahasiswa. (Ant)
-----------------------------------------------
Petisi 28 Minta Pansus Periksa SBY
Selasa, 22/12/2009 16:01 WIB
detikcom - Jakarta, Sepuluh orang yang mengatasnamakan Petisi 28 menggelar aksi di dalam Gedung DPR. Mereka menuntut Pansus Century memanggil dan memeriksa Presiden SBY.
"Kami menuntut Pansus Century memanggil dan memeriksa SBY karena diduga terlibat bailout Century," kata salah satu orator Petisi 28 Masinton Pasaribu.
Petisi 28 menggelar aksi di depan ruang wartawan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/12/2009). Mereka yang terdiri lima pria dan lima wanita ini membawa spanduk bertuliskan 'Periksa dan Adili Sri Mulyani, Boediono, Yudhoyono'.
Mereka mengaku kedatangannya untuk mendukung Pansus memanggil setiap pejabat yang ikut serta dalam skandal Bank Century. Mereka berharap Pansus tidak tebang pilih dalam pemanggilan saksi.
"Kami menuntut pejabat publik yang melakukan kebijakan yang menciderai rakyat," kata Masinton menggebu-gebu.
"Hidup rakyat, hidup rakyat," teriak ibu-ibu.
Masinton pun melanjutkan orasinya. Petisi 28 juga meragukan kebersihan pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam mengelola keuangan negara.
"Siapa pun yang terlibat mesti diseret. Periksa dan adili sekarang juga!" tegasnya.
Aksi demo hanya berlangsung sekitar lima belas menit. Pamdal DPR
meminta mereka mengakhiri aksi karena dilarang menggelar orasi di dalam gedung DPR.
http://m.detik.com/read/2009/12/22/160152/1264498/10/petisi-28-minta-pansus-periksa-sby
http://www.tvone.co.id/mobile/read.php?id=27237
Langganan:
Postingan (Atom)