18 Juni 2010 | 09:24 | Politik
Jakarta - Rencana pemerintah untuk mengumumkan kenaikan tarif dasar listrik (Juli 2010), kemudian akan disusul dengan kenaikan harga BBM membuktikan bahwa pemerintahan SBY-Boediono tidak pro rakyat.
SBY dalam pernyataannya mengeluhkan subsidi untuk rakyat dan lebih mementingkan pembayaran utang luar negeri.
"Kebijakan politik anggaran SBY yang memprioritaskan pembayaran hutang luar negeri ketimbang mensubsidi rakyat kecil jelas nyata bahwa sejatinya pemerintahan SBY-Boediono adalah kepanjangan tangan pemodal internasional yang sedang bergerak menjajah dan menguasai seluruh sumber daya ekonomi serta kekayaan alam Indonesia," kata ketua Repdem, Masinton Pasaribu, Jakarta, Jumat (18/6).
Seharusnya yang dilakukan SBY adalah menegosiasikan penjadwalan pembayaran utang luar negeri, bukan dengan cara mengurangi subsidi untuk rakyat.
"Sangat tidak masuk akal bila APBN yang bersumber dari rakyat digunakan oleh pemerintah untuk membayar hutang luar negeri yang mana rakyat sendiri tidak merasakan manfaat utang luar negeri tersebut karena lebih banyak dikorupsi para pejabat negara," katanya.
Pemerintahan SBY, tahun ini membayarkan bunga hutang luar negeri sebesar Rp115 triliun. Sedangkan subsidi BBM untuk rakyat hanya Rp90 triliun.
"Kian hari rakyat tidak merasakan adanya fungsi negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. DPR gagal mengawasi jalannya pemerintahan SBY-Boediono yang bergerak sesuai kehendak para pemodal internasional," kata anggota Petisi 28 ini.
Menurutnya, negara dikuasai oleh para pecundang yang melakukan persekongkolan dengan para kriminal untuk memperbesar kekuasaan politik dan ekonomi mereka.
"Sekaligus mengamankan diri dan kelompoknya dari jeratan hukum," ujar Masinton.
(feb)
http://www.primaironline.com/berita/politik/sby-prioritaskan-bayar-utang-dibanding-subsidi-rakyat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar