Sabtu, 19 Juni 2010 | 09:03 WIB
JAKARTA, TRIBUN - Rencana pemerintah yang akan mengumumkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kemudian akan menyusul kenaikan harga BBM pada bulan Juli nanti, membuktikan bahwa pemerintahan SBY-Boediono tidak pro rakyat.
Demikian diungkapkan Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), salah satu underbow PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, Sabtu (19/6/2010).
Presiden SBY dalam pernyataannya mengeluhkan subsidi untuk rakyat dan lebih mementingkan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan politik anggaran SBY yang memprioritaskan pembayaran utang luar negeri ketimbang men-subsidi rakyat kecil jelas nyata, sejatinya pemerintahan SBY-Boediono adalah kepanjangan pemodal asing," kritik Masinton.
Kebijakan ini, ujarnya, makin mengukuhkan para pemodal asing sedang bergerak dan menguasai seluruh semberdaya ekonomi serta kekayaan alam Indonesia. Seharusnya, yang dilakukan pemerintahan SBY adalah bernegosiasi, menjadwalkan pembayaran hutan luar negeri, bukan dengan cara mengurangi subsidi untuk rakyat.
"Sangat tidak masuk akal apabila APBN yang bersumber dari rakyat digunakan pemerintah untuk membayar utang luar negeri. Rakyat, sebenarnya tidak merasakan manfaat dari utang itu karena lebih banyak dikorupsi oleh pejabat negara," tandasnya.
Dikatakan, dari data yang didapat, pemerintahan SBY-Boediono membayarkan utang luar negeri sebesar Rp 115 triliun. Sementara subsidi BBM untuk rakyat hanya Rp 90 triliun.
"Jadi, tidak salah bila ada argumentasi yang menyatakan, kian hari rakyat tidak merasakan adanya fungsi negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan DPR gagal mengawasi jalannya pemerintahan SBY-Boediono yang bergerak sesuai kehendak pemodal asing," kata Masinton dengan nada meninggi.
Negara, seakan makin dikuasai oleh para pecundang yang melakukan persekongkolan dengan para krimial untuk memperbesar kekuasaan dan politik mereka. Sekaligus, mengamankan diri dan kelompoknya dari jeratan hukum," tegas Masinton. (tribunnews/rahmat hidayat)
http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/24006/sby-dituding-tak-prorakyat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar