SK Pengurus DPN REPDEM, 2011-2016

Dewan Pimpinan Nasional  RELAWAN PERJUANGAN DEMOKRASI (DPN-REPDEM)

SURAT KEPUTUSAN

KETUA UMUM RELAWAN PERJUANGAN DEMOKRASI (REPDEM)

Nomor : 01/A/DPN.REPDEM/SK/II/2011

Tentang

SUSUNAN PENGURUS

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

RELAWAN PERJUANGAN DEMOKRASI

(DPN REPDEM)

MASA BHAKTI 2011-2016

KETUA UMUM DPN RELAWAN PERJUANGAN DEMOKRASI (REPDEM)

Menimbang                   :

a.       Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi secara berkesinambungan, perlu disusun kelengkapan pengurus DPN REPDEM yang bertanggung jawab dalam mewujudkan upaya tersebut.

b.       Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan telah dipilih sesuai dengan ketentuan peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum DPN REPDEM pada kongres II REPDEM.

c.       Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu adanya Keputusan DPN REPDEM tentang penetapan Pengurus DPN REPDEM Masa Bhakti 2011-2016.

Mengingat                     :

1.       Anggaran Dasar Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Bab IV, Bagian Kelima, Pasal 18.

2.       Anggaran Rumah Tangga Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Bab III, Pasal 16.

3.       Keputusan Kongres II Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), tentang Tata Tertib Kongres II REPDEM.

4.       Keputusan Kongres II Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum DPN REPDEM Masa Bhakti 2011-2016.

Memperhatikan              :

1.       Keputusan Sidang Pleno Pemilihan Ketua Umum DPN REPDEM Masa Bhakti 2011-2016 dan Tim Formatur Kongres II REPDEM pada tanggal 14 – 16 Januari 2011.

2.       Berita Acara Sidang Tim Formatur Kongres II REPDEM pada tanggal 16 Januari 2011.

3.       Berita Acara Sidang Tim Formatur Kongres II REPDEM pada tanggal 11 Februari 2011.

                                    MEMUTUSKAN

Menetapkan                  :

Pertama                        :

Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai pengurus DPN REPDEM Masa Bhakti 2011-2016.

Kedua                           :

Nama-nama yang bersangkutan berhak dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang sudah ditetapkan dalam peraturan organisasi REPDEM sesuai dengan jabatannya.

Ketiga                           :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus DPN REPDEM Masa Bhakti 2011-2016.

Ditetapkan di    : Jakarta

Pada tanggal    : 11 Februari 2011

                                   

                                    Ketua Umum,

                                    Masinton Pasaribu, SH

Salinan :

1.       Ketua Umum DPP PDI Perjuangan

2.       Ketua DPD REPDEM se-Indonesia

3.       Ketua DPC REPDEM se-Indonesia

4.       Yang bersangkutan.

Ulang Tahun Bang Rizal Ramli

Bersama Para Senior: Bang Hatta Taliwang, Masinton, Mas Guntur Soekarno Putra, Bang DR.Rizal Ramli

Petisi 28 Benarkan Sikap Bambang Tolak Tawaran Presiden

Tribunnews.com - Sabtu, 27 November 2010 20:14 WIB
Laporan Tribunnews.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Petisi 28 menyambut baik sikap tegas Bambang Widjojanto yang menolak tawaran Presiden SBY untuk mau menjadi Ketua Komisi Kejaksaan. Penolakan ini dianggap, sikap Bambang Widjojanto ragu terhadap pemerintah punya komitmen dalam memberantas korupsi.

"Penolakan Bambang atas tawaran SBY di Komisi Kejaksaan ini bukti, sudah merosotnya wibawa kekuasaan presiden SBY di kalangan pegiat anti korupsi. Sikap menolak ajakan SBY sangatlah tepat. Dan bukti bahwa moralitas politik yang ditunjukkan Bambang tidak bisa ditundukkan oleh iming-iming jabatan dari penguasa," kata juru bicara Petisi 28 Masinton Pasaribu, kepada Tribunnews.com, Sabtu (27/11/2010).

Sikap Bambang, kata Masinton, adalah bentuk antisipasi, kalau-kalau dimanfaatkan oleh rezim pemerintahan ini.

"Mas Bambang sangat sadar kalau dirinya akan dimanfaatkan sebagai etalase politik pencitraan SBY. Kita juga berharap agar para pejabat negara yang masih mengedepankan kejujuran dan moralitas mengikuti keteladanan sikap yang dipilih Bambang, menjauh dari kekuasaan busuk yang dibangun oleh rezim SBY-Boediono," harap Masinton. (*)

Penulis: rachmat_hidayat
Editor: widodo
Share

http://www.tribunnews.com/2010/11/27/petisi-28-benarkan-sikap-bambang-tolak-tawaran-presiden

Gelar Kepahlawanan Soeharto Dibatalkan

Sabtu, 13 November 2010 20:52 WIB
Laporan wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Petisi 28 menghimbau kepada pemerintahan yang akan datang pasca SBY untuk tidak mengikuti langkah pemerintahan SBY yang berencana menganugerahi gelar pahlawan kepada Soeharto. Meski memang akhirnya, membatalkan pemberian gelar tersebut karena mendapatkan penentangan dari berbagai lapisan masyarakat, korban pelanggaran HAM orba, pers, dan aktivis pro demokrasi.

"Semoga pembatalan tersebut bukan sekedar siasat atau penundaan, karena berdasarkan fakta sejarah kekejaman pemerintahan orde baru soeharto, ditambah lagi dengan adanya fakta hukum seperti TAP MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bebas KKN, yang isinya mengamanatkan penuntasan dugaan KKN mantan Presiden Soeharto," kata juru bicara Petisi 28, Masinton Pasaribu kepada tribunnews, Sabtu (13/11/2010).

Dengan masih adanya TAP MPR soal Soeharto ini, kata Masinton, makin mempertagas Soeharto memang tidak layak mendapatkan gelar pahlawan tersebut.

"Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa elemen partai politik yang orang-orangnya masih di dominasi eks orde baru seperti Demokrat dan Golkar, bahkan PKS yang mengkalim sebagai partai reformis masih memiliki agenda tersembunyi untuk menggolkan penganugerahan gelar pahlawan terhadap Soeharto," Masinton mengingatkan.

Pengingkaran dan penyimpangan orde baru dibawah kekuasaan Jendral Soeharto terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 45 harus dibuka secara jelas sebagai bagian dari sejarah kelam Indonesia," katanya lagi.

Keberhasilan pembangunan yang diklaim Orde Baru 32 tahun berkuasa, lanjut Masinton, tidak seberapa hasil dan capaiannya dibandingkan dengan kerusakan sistem berbangsa dan bernegara yang diwariskannya. Seperti diberikannya konsesi pertambangan strategis negara kepada asing melalui UU PMA no.1/1967, penggusuran paksa atas nama pembangunan, korupsi, bahkan pemberian BLBI ratusan triliun rupiah terhadap konglomerat hitam, dan lainnya.

"Klaim dan propaganda keberhasilan pembangunan Orde Baru Soeharto adalah semu dan membodohkan. Kegagalan pemerintahan SBY-Boediono dalam era reformasi ini yang tidak mampu menciptakan pembangunan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia semakin menguatkan propaganda loyalis Orde Baru Soeharto," tandas Masinton Pasaribu.

Penulis: rachmat_hidayat
Editor: prawiramaulana
Share

http://www.tribunnews.com/2010/11/13/petisi-28-ingatkan-pks-tentang-tap-mpr-kkn-soeharto

Masinton Pasaribu: JK Lebih Sigap dari SBY

BENCANA

Minggu, 07 November 2010 , 14:33:00 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar

RMOL. Sebagian publik mulai gemas dengan sikap pemerintah yang lamban dalam merespons berbagai bencana yang ada di Tanah Air belakangan ini. Tak hanya lamban, manajemen pemerintah juga dianggap kacau balau.

"Manajeman penaggulangan bencana di bawah pemerintah SBY-Boediono kacau balau," ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana DPP PDI Perjuangan Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 7/11).

Kekacaubalauan manajemen tersebut berakibat fatal dengan banyaknya korban yang meninggal dunia pada saat bencana. Begitu juga dengan banyaknya korban di pengungsian yang kelaparan dan menderita sakit. "Dan itu tidak tertanggulangi sampai hari ini. Baik di Wasior, Mentawai, maupun yang terjadi di Merapi," jelasnya.

Menurut dia, semua itu terjadi karena SBY bukan tipikal pemimpin yang bisa langsung bekerja secara cepat dalam merespons sebuah peristiwa. Bencana merupakan peristiwa luar biasa dan harus direspons dengan cara cepat dan luar biasa pula.

"Dalam situasi normal saja dia lamban dalam berbuat, apalagi dalam situasi abnormal. SBY mendatangi pengungsian itu tidak lebih dari wisata bencana. Yang dia lakukan cuman melihat-lihat tapi tidak mampu menggunakan kewenangan yang dia miliki untuk bertindak cepat. Hasilnya ya rapat dan mengimbau," urainya.

Masinton memberi contoh pada saat awan panas keluar. Tidak hanya masyarakat yang kucing-kucingan dengan wedhus gembel, tapi juga aparat. "Mestinya, aparat juga disiapkan dengan pakian yang anti dengan api," tegasnya.

Hal ini berbeda dengan Jusuf Kalla, katanya membandingkan. JK telah berbuat dengan sigap dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia. Dalam keadaan cuaca tidak bersahabat sekalipun, JK dengan menerobos dan masuk ke Mentawai.

"JK juga mengerahkan semua kekuatan PMI yang ada. Bahkan, PMI memborong roti-roti dan nasi bungkus di warung-warung untuk memberi makan kepada pengungsi," jelasnya.

Bahkan, sambung Masinton, JK tak perlu pemberitahuan untuk mendatangi korban Letusan Merapi. Tapi faktanya, JK lebih dahulu sampai ke lokasi pengungsi dibanding Presiden SBY. "Itu bisa jadi bukti kesigapan (JK dibanding SBY)," tandasnya. [zul]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=8795

Mau Tahu Bedakan Demo Murni & Demo Bayaran?

Senin, 1 November 2010 - 08:35 wib
Rizka Diputra - Okezone

JAKARTA - Unjuk rasa yang lazim dilakukan kelompok orang tertentu ditinjau dari sifat tujuannya bisa terbagi atas dua, yakni demo murni dan demo bayaran.

Demo murni adalah sebuah aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berlandaskan ideologi tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan demo bayaran bisa ditafsirkan sebagai bentuk aksi yang dilakukan demi mendapat upah, meski tidak paham dengan materi substansi demo tersebut.

Lalu, bagaimana melihat perbedaan suatu aksi demo atau unjuk rasa bila ditinjau dari sifat dan tujuan demo tersebut.

“Mudah saja kita bisa melihat dari massa-nya, berapa jumlahnya, siapa saja yang datang di situ, lihat gerak gerik si pendemo, antusiaskah? Aktif dan pahamkah dengan isinya? Kalau tidak jelas itu demo bayaran,” ujar Ronald seorang makelar demo kepada okezone di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jumlah pendemo yang dimaksud ialah apabila demo itu dalam skala kecil yakni berkisar 50-100 orang, bisa ditebak demo itu pesanan atau bayaran.

“Jumlah (orang) itu relatif ada juga yang banyak orangnya tapi bayaran semua. Yang penting itu tadi karakter dan sifat massa-nya,” kata Ronald.

Lebih lanjut dia menambahkan, ciri khas pendemo bayaran dapat terlihat saat melakukan aksinya. Indikatornya terlihat pada fokus perhatian dan kualitas orasi dari para demonstran.

“Kalau terlihat tidak ekspresif dan seperti ogah-ogahan pasti kecenderungannya mereka hanya ikut-ikutan karena tidak paham substansi demo itu,” tukasnya.

Ronald yang sudah dua tahun bergelut didunia makelar demo ini menuturkan, terdapat beberapa perangkat demo yang harus diperhatikan sebelum menggelar aksi demo.

“Rumuskan (materi) apa yang menjadi tuntutan kita, siapa dan tempat yang akan kita datangi untuk berorasi, serta perangkat vital yakni kelompok massa berikut atribut demo seperti spanduk, speaker, dan lainnya,” jelas pria berusia 37 tahun itu.

Lain lagi menurut Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu. Dia lebih menyoroti cara membedakannya dari materi demo.

“Perbedaannya sangat jelas. Kemurnian gerakan demonstrasi yang lahir karena idealisme memiliki militansi, keyakinan dan semangat juang untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk rakyat,” kata Masinton

dalam perbincangan dengan okezone di Jakarta, secara terpisah belum lama ini.

Mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 itu berpendapat, idealisme, militansi, dan keyakinan perjuangan kaum pergerakan tidak bisa ditukar dengan sejumlah uang ataupun materi. Demonstrasi yang dilakukan karena tergerak atas dasar kesadaran pergerakan dalam melakukan aksi di lapangan cenderung lebih terstruktur, terpimpin, dan memiliki perangkat aksi.

Demokrasi memang membolehkan adanya perbedaan ide, cara pandang dan sikap, termasuk pro dan kontra. Namun para pendemo bayaran terkadang justru dihadirkan untuk “mengekang” kebebasan itu. Seperti misalnya, ada pengerahan massa bayaran untuk menghadang kelompok aksi mahasiswa yang menyuarakan suara penderitaan rakyat.

“Saat memperjuangkan reformasi kami di gerakan mahasiswa tahun 1998 pernah dihadapkan dengan massa bayaran atau Pam Swakarsa yang dimobilisasi rezim orde baru untuk menghadang gerakan demonstrasi mahasiswa. Namun yang menghadapi aksi-aksi bayaran Pam Swakarsa saat itu adalah kekuatan rakyat karena idealisme dan militansi perjuangan gerakan mahasiswa adalah sejatinya gerakan rakyat,” kenang dia.

Lantas, adakah dari aktivis maupun mahasiswa yang aktif dalam kelompok ini?

“Dalam fase perjuangan selalu ada yang memanfaatkan situasi, bersikap oportunis dan avonturir (petualang politik). Namun sikap seperti itu tidak dominan dalam pergerakan dan tidak signifikan untuk mempengaruhi agenda pergerakan kawan-kawan mahasiswa,” tuturnya.

Bagi Masinton, itu disebabkan massa-nya sudah memiliki agenda jelas yang harus diperjuangkan dan agenda tersebut lahir atas refleksi.
(lsi)

http://news.okezone.com/read/2010/11/01/338/388383/mau-tahu-bedakan-demo-murni-demo-bayaran

Massa Boneka

Selasa, 2 November 2010 - 07:01 wib
Rizka Diputra - Okezone

JAKARTA - Pendemo bayaran bisa dikatakan sama dengan boneka. Mereka rela di tengah kondisi panas terik sambil berteriak dan membawa spanduk demi upah yang nilainya tak terlalu besar.
Biasanya tak sedikit orang yang bergabung dalam kelompok massa demo bayaran tersebut. Pastinya, tak sedikit pula biaya yang harus dikeluarkan untuk memobilisasi para pendemo yang minimal terdiri dari 15 orang. untuk satu isu saja.

Menurut pengakuan seorang makelar demo, pendemo yang membawa kendaraan sendiri dipatok biaya Rp100. Sedangkan yang tidak membawa kendaraan berkisar Rp50-75 ribu.

Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berani mengeluarkan dana besar itu?

Menurut Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu, pihak yang tidak ingin kekuasaannya terganggu yang siap merogoh kocek besar itu.

“Yang berkepentingan menggunakan cara-cara dengan memobilisasi massa bayaran adalah yang kekuasaannya terganggu,” kata Masinton kepada okezone, belum lama ini.

Sedangkan menurut Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lalu Hilman Afriandi, demo bayaran sebagaimana perjalanan sejarahnya biasanya dilakukan oleh musuh-musuh rakyat dalam hal ini pemerintahan agen neoliber yang mempertahankan kepentingan asing dan para koruptor.

Bagaimana pendapat Ronald, makelar demo yang sempat diwawancarai okezone? Ibarat membuka borok sendiri, Ronald pun tak berkomentar. Didesak beberapa kali tentang identitas “bos”-nya, meski hanya sekadar profesi atau sedikit petunjuk lain, Ronald enggan buka mulut.

Menurut Masinton, makelar demo ini sudah tidak diragukan lagi eksistensinya dalam kancah perpolitikan di Tanah Air. Selain itu, tak sedikit dari mereka hanya sekadar mencari penghasilan tambahan.

Bagaimana dengan pendemo bayaran? “Mereka hanya segelintir orang dikarenakan menganggur, pengetahuannya yang terbatas, dan iming-iming duit lalu di mobilisasi untuk mendukung pemerintah. Itulah fakta yang terjadi di kehidupan sosial kita,” ujar mantan Aktivis 98 itu.

Bagi Hilman, kekuasaan yang lalim (sewenang-wenang) pasti akan selalu menggunakan aksi massa bayaran untuk melindunginya.

Penguasa itu sengaja memanfaatkan kemiskinan rakyat yang lemah ideologinya sehingga mudah digerakkan oleh kekuatan uang. Inilah yang menjadi sasaran untuk dijadikan “aktivis” dadakan oleh makelar demo.

“Kalau mau diteliti satu persatu, massa yang digerakkan ini juga pastilah rakyat kecil yang karena himpitan ekonomi yang mereka hadapi. Akhirnya, demi mendapatkan uang kemudian rela digerakkan untuk isu yang belum tentu mereka pahami,” Hilman menerangkan.
(lsi)

http://news.okezone.com/read/2010/11/01/338/388573/kekuasaan-terganggu-demo-bayaran-solusinya

Petisi 28 Luncurkan Buku SBY Mundur

Tribunnews.com - Selasa, 26 Oktober 2010 17:57 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi masyarakat Petisi 28, tempat kumpulan para aktivis yang rajin mengkritisi Presiden SBY, akan meluncurkan buku setebal 43 halaman. Sedianya, buku berjudul SBY mundur berwarna coklat muda ini akan resmi di-launching pada awal November, bertepatan dengan serangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.

Buku ini, digarap oleh para pentolan aktivis. Antara lain; Salamuddin Daeng, Harris Rusly, Masinton Pasaribu, Syahdatul Kahfi, Gigih Guntoro, Iwan Dwi Laksono, Umar Abduh, Jhon Wempi, serta para aktivis Petisi 28 lainnya.

"Buku SBY Mundur mengangkat berbagai fakta kemunduran Indonesia dibawah presiden SBY. Dalam buku itu, diungkap berbagai kemunduran pemerintahan ini, memerosokkan negara dan bangsa Indonesia kembali ke dalam suatu situasi penjajahan atau kolonialisme," kata Masinton kepada tribunnews, Selasa (26/10/2010).

Sedianya, dalam tahap awal buku SBY Mundur ini akan dicetak awal 10 ribu eksemplar yang diterbitkan oleh Doekoen cofee dengan dana patungan para aktivis. Kini, Masinton mengaku, buku ini sudah hampir selesai dicetak untuk didistribusikan kepada rakyat.

Masinton menjelaskan lagi. Dalam buku ini mengupas berbagai bentuk peraturan dan undang-undang yang dipesan oleh asing dibuat oleh pemerintahan SBY dengan persetujuan DPR.

"Program pencabutan subsidi oleh negara terhadap rakyat berlangsung massif dibawah kepemimpinan presiden SBY. Meluasnya kemiskinan dan semakin sempitnya peluang lapangan kerja untuk rakyat. Ketidak pekaan presiden SBY terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan kerakyatan," Masinton mencontohkan.

Buku ini, juga akan mengupas terkait dilecehkannya kedaulatan Indonesia oleh Malaysia, penganiayaan TKI, dan lemahnya diplomasi luar negeri Indonesia.

"Untuk lebih jelas dan lengkapnya lagi silakan membaca buku SBY Mundur sebelum dilarang peredarannya oleh rezim penguasa," kata Masinton diplomatis.

Penulis: rachmat_hidayat
Editor: johnson_simanjuntak
Share
http://www.tribunnews.com/2010/10/26/petisi-28-luncurkan-buku-sby-mundur

Jika Makin Buruk, SBY-Boed Tumbang di 2011

Minggu, 24 Oktober 2010 - 11:18 wib
Rizka Diputra - Okezone

JAKARTA - Pasangan SBY-Boediono hingga detik ini masih kokoh berkuasa memimpin pemerintahan, meski terus diserang kritik dari berbagai kalangan karena kebijakannya yang dinilai tidak prorakyat.

Namun jika kebijakan tidak prorakyat masih berlanjut, bukan tidak mungkin pasangan yang terpilih dalam Pemilu 2009 ini akan tumbang pada 2011.

"SBY-Boediono masih bertahan bukan karena rezimnya yang kuat, tetapi karena konsolidasi pergerakan (elemen massa) yang belum membesar," demikian tulis Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu dalam pesan singkat kepada okezone, Minggu (24/10/2010).

Apabila kinerja pemerintah semakin memburuk, dengan menganut neolib dan kapitalisme yang tidak cenderung memihak dan menyejahterakan rakyat, maka bukan mustahil rakyat yang tidak puas dengan kondisi itu bisa kembali menggeliat pergerakannya melalui aksi-aksi protes kontra pemerintah.

Unjukrasa di berbagai daerah pada peringatan satu tahun kinerja pemerintah SBY-Boediono pada 20 Oktober lalu merupakan contoh wujud ketidakpuasan sebagian rakyat Indonesia terhadap kerja pemerintah.

Pemerintah SBY-Boediono bahkan diprediksi tidak akan bertahan lama memimpin negara berpenduduk lebih dari 200 ribu jiwa ini. "Yakinlah, 2011 SBY-Boediono akan jatuh," tandasnya.(hri)

http://news.okezone.com/read/2010/10/24/339/385753/jika-makin-buruk-sby-boed-tumbang-di-2011

Masinton: Protap Anarki Sekalipun Tak Bisa Bendung Gerakan Massa

Jum'at, 22 Oktober 2010 , 12:59:00 WIB

Laporan: Hendry Ginting

RMOL. Prosedur tetap (Protap) tembak di tempat sekalipun tidak akan mampu menghentikan gerakan aksi massa mahasiswa, pemuda dan elemen rakyat lainnya.

Demikian ditegaskan Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (22/10).

"Gerakan elemen rakyat sudah biasa menghadapi sikap represif aparat kepolisian. Sekalipun tembak di tempat tidak akan menurunkan gerakan aksi," kata Masinton.

Lagi pula, jelas dia lagi, gerakan protes massa sendiri dijamin oleh konstitusi negara pasal 28 UUD yang menyebut bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian, penyampaian pendapat melalui gerakan massa bukanlah tindakan kriminal.

Protap tembak di tempat adalah bentuk pelegalan dan melegitimasi Polri melakukan tindak kekerasan, kata  alumni STHI Jakarta ini. [wid]

http://m.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=7278

Protap Polri Tembak di Tempat TakkanMampu Hentikan Aksi Gerakan Mahasiswa dan Rakyat

Tribunnews.com - Kamis, 21 Oktober 2010 21:27 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Protap tembak di tempat tidak akan mampu menghentikan gerakan aksi massa mahasiswa, pemuda, buruh, dan elemen rakyat lainnya. Gerakan protes massa dijamin oleh konstitusi negara pasal 28 UUD Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu mengatakan, penyampaian pendapat melalui gerakan massa bukanlah tindakan kriminal. Protap tembak di tempat adalah bentuk pelegalan dan melegitimasi Polri melakukan tindak kekerasan.

"Kita bisa melihat contoh represifitas Polri terhadap aksi gerakan massa mahasiswa di Makassar saat menyambut kedatangan SBY, dan penembakan sengaja oleh polri yang menggunakan peluru tajam terhadap mahasiswa UBK di Jakarta saat aksi peringatan setahun pemerintahan SBY-Boediono," ujar Masinton kepada Tribunnews.com, Kamis (21/10/2010).

Masinton menandaskan, tindakan brutal kepolisian untuk melindungi pemerintahan SBY-Boediono yang terbukti sudah gagal harus dihentikan. Pelaku dan pimpinan Polri yang menginstruksikan penembakan harus diadili. Semakin tinggi represifitas rezim SBY-Boediono terhadap gerakan mahasiswa, maka semakin besar keyakinan para aktivis pergerakan untuk menumbangkan pemerintahan SBY-Boediono.

"Momentum hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan Hari Pahlawan 10 Nopember 2010 ini adalah momentum seluruh elemen pergerakan di seluruh Indonesia turun ke jalan bersama-sama memperjuangkan tuntutan rakyat, yakni turunkan harga, tolak PHK, dan menyerukan SBY-Boediono mundur," tegasnya.

"Kegagalan pemerintahan SBY-Boediono sudah terang benderang diketahui rakyat. Kemiskinan dan kesengsaraan rakyat yang semakin meluas tidak bisa ditutupi dengan pidato-pidato palsu SBY, bahkan gelombang gerakan protes massa tidak bisa dibendung dengan aksi tembak ditempat oleh Polri," katanya.

Kekerasan rezim SBY-Boediono, menurut Masinton, hanya melahirkan aksi-aksi solidaritas di berbagai kampus, dan berbagai elemen pergerakan lainnya yang akan mempercepat kejatuhan rezim SBY-Boediono.(*)

Penulis: rachmat_hidayat
Editor: Juang_Naibaho
Share
http://www.tribunnews.com/2010/10/21/petisi-28-protap-tembak-di-tempat-takkan-hentikan-aksi

Andai SBY Peka dan Cepat Tanggap di Enam Jam Pertama

BANJIR WASIOR

Minggu, 10 Oktober 2010 , 15:46:00 WIB
Laporan: Widya Victoria

RMOL. Peran negara di bawah pemerintahan SBY-Boediono kerap kali tidak hadir di saat rakyat butuh dilindungi. Contoh yang paling aktual adalah peristiwa bencana banjir bandang di Wasior, Papua Barat yang menelan korban jiwa hingga ratusan orang meninggal dunia dan korban harta benda lainnya.

Padahal dalam standar penanggulangan bencana internasional untuk meminimalisir korban jiwa dan harta benda seharusnya Tim Tanggap Darurat seperti Tim SAR, medis, dan tim pendukung lainnya harus sudah berada di lokasi minimal enam jam sejak terjadinya bencana.

Demikian dikemukakan Wakil Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/10).

Menurut dia, jika saja Presiden SBY peka dan cepat tanggap dengan memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan aparat pemerintahan terdekat mengirimkan bantuan personil, perlengkapan, dan logistik segera diterjunkan enam jam sejak terjadi bencana ke lokasi, sebenarnya korban jiwa bisa diminalisir.

Namun terpenting yang perlu dilakukan Pemerintah saat ini untuk mengurangi derita para korban banjir bandang di Wasior adalah menyediakan dana jaminan hidup untuk warga korban bencana. Jaminan hidup bagi mereka yang tinggal di pengungsian dengan membangun rumah-rumah warga yang rusak dan hanyut dikarenakan banjir bandang, termasuk menjamin kesehatan warga Wasior, tukas Masinton. [wid]

http://rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=6094

SBY Maksa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan

Jum'at, 15 Oktober 2010 , 11:10:00 WIB
Laporan: Widya Victoria

RMOL. Rencana pemberian gelar pahlawan terhadap mantan presiden RI, Soeharto merupakan sesuatu yang dipaksakan dan tidak berdasarkan kajian komprehensif.

Penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto juga menyalahi tiga hal mendasar. Pertama, tentang sejarah yang harus diluruskan. Kedua, melanggar TAP MPR XI/1998 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bebas KKN yang isinya mengamanatkan penuntasan dugaan KKN mantan Presiden Soeharto dan ketiga, asas prosedural sesuai UU 20/2009 tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Sehingga rencana tersebut patut dicurigai insiatif dan motifnya.

"Jangan-jangan inisiatif pemberian gelar tersebut inisiatifnya datang dari Presiden SBY dan bukan dari keluarga Soeharto atau Cendana," kata eks aktivis gerakan mahasiswa tahun 1998, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (15/10).

Dia melanjutkan, jika inisiatif tersebut datang dari SBY maka motivasi politisnya sangat jelas, yakni imbalan dukungan politik dan dukungan finansial dari Cendana untuk kepentingan SBY membangun dinasti Cikeas. Di satu sisi, SBY juga akan dipandang memiliki peran besar mendistorsi sejarah untuk generasi mendatang. Karena negara hingga saat ini belum pernah melakukan pelurusan dan klarifikasi sejarah atas tragedi kemanusiaan tahun 1965 yang melibatkan Soeharto. Termasuk penetapan status hukum atas kekayaan keluarga Soeharto yang berasal dari hasil KKN semasa menjabat presiden selama 32 tahun.

Pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto dari Presiden SBY merupakan langkah kontradiktif dan merobek-robek keadilan para keluarga korban kejahatan rezim Soeharto, yang hingga saat ini belum mendapatkan keadilan dari negara, tegas Masinton.

Kendati, sisi positif dari kepemimpinan Soeharto harus dihargai oleh negara, namun bukan berarti diberi gelar pahlawan. Sebab, sisi kejahatan kemanusiaan seperti pelanggaran HAM dan kejahatan korupsi yang pernah dilakukan atas inisiatif Soeharto di masa Orde Baru tidak bisa dilupakan begitu saja.

"Memaafkan bukan berarti melupakan kejahatannya," cetus dia.

"Hitler yang melakukan kejahatan kemanusiaan tidak dianugerahin gelar pahlawan dari negara dan rakyat Jerman," ujar Masinton seraya mengingatkan bahwa TAP MPR XI/1998 masih berlaku dan belum pernah dicabut. [wid]

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=6582

Aktivis 98: Soeharto Tak Layak Bergelar Pahlawan Nasional

Tribunnews.com - Jumat, 15 Oktober 2010 10:43 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto, diktritik mantan aktivis 98 yang kini tergabung di Petisi 28, Masinton Pasaribu. Masinton tidak sepakat bila mantan penguasa Orde Baru itu diberi gelar pahlawan.

"Tidak setiap mantan presiden layak mendapatkan gelar pahlawan. Hitler yang melakukan kejahatan kemanusiaan tidak dianugerahin gelar pahlawan dari negara dan rakyat Jerman," kata Masinton kepada Tribunnews.com, Jumat (15/10/2010).

"Sisi positif dari kepemimpinan Soeharto harus dihargai oleh negara, namun bukan berarti Soeharto pahlawan. Karena sisi kejahatan kemanusiaan seperti pelanggaran HAM dan kejahatan korupsi yang pernah dilakukan atas inisiatif Soeharto di masa Orde Baru jangan pernah dilupakan. Memaafkan bukan berarti melupakan kejahatannya," tandas Masinton.

Pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto dari Presiden SBY, katanya, merupakan langkah kontradiktif dan dianggap merobek-robek keadilan para keluarga korban kejahatan rezim Soeharto yang hingga saat ini belum mendapatkan keadilan dari negara.

"Banyak masalah penting yang berkaitan dengan kasus kejahatan masa Soeharto sejak tahun 1965 hingga tahun 1998 belum terselesaikan, seperti masalah hukum (KKN) dan pelanggaran HAM," Masinton mengingatkan.

"Ketetapan MPR No XI/1998 tentang Penyelenggaraaan Negara yang Bebas KKN, yang isinya mengamanatkan penuntasan dugaan KKN mantan Presiden Soeharto masih berlaku, dan belum pernah dicabut," katanya lagi.

Secara prosedural, Masinton menegaskan, pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto sebenarnya menyalahi UU No 20 tahun 2009 tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang berasaskan keadilan, kehati-hatian, keobjektifan, dan keterbukaan.(*)

Penulis : rachmat_hidayat
Editor : Juang_Naibaho

http://www.tribunnews.com/2010/10/15/aktivis-98-soeharto-tak-layak-bergelar-pahlawan-nasional

Petisi 28 Pertanyakan Sumber Dana Rp 2 Milyar Presiden untuk Wasior

Tribunnews.com - Senin, 11 Oktober 2010 20:27 WIB

Laporan wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bantuan dana sebesar Rp 2 milyar dari Presiden SBY untuk para korban banjir bandang di Wasior, Papua Barat, dipertanyakan Petisi 28.

Melalui juru bicaranya, Masinton Pasaribu kepada Tribunnews, Senin (11/10/2010), Masinton Pasaribu menyatakan, bantuan sumbangan pribadi SBY untuk korban bencana Wasior sebesar 2 milyar rupiah harus ditelusuri sumber dananya dari mana.

"Apa benar-benar berasal dari kantong pribadi atau berasal dari anggaran kepresidenan yang diklaim oleh SBY sebagai sumbangan pribadinya? Masinton mempertanyakan.

Sebelumnya Jubir Presiden SBY, Julian Pasha menyatakan, untuk meringankan penderitaan para korban, presiden memberi bantuan pribadi senilai Rp 2 milyar.

"Untuk bantuan Presiden telah disampaikan bantuan pribadi dalam kapasitas sebagai Presiden senilai Rp 2 milyar. Dialokasi dalam bentuk bahan makan seperti makanan untuk anak bayi, pangan sandang seperti selimut atau mungkin pakaian anak," kata Julian Pasha, Rabu (6/10).

Masinton menegaskan, kalaupun benar dana Rp 2 milyar itu bersumber dari kantong pribadi SBY berarti terjadi peningkatan kekayaan SBY yang cukup signifikan dalam 10 bulan. Dan bila SBY yang menyumbang, imbuhnya, berarti kekayaannya saat ini lebih kurang 5 milyar.

"Karena kekayaan SBY saat dilaporkan total kekayaannya per November 2009 sejumlah 7,6 miliar rupiah. Kita minta auditor independen segera melakukan audit kekayaan SBY, apakah sumbangan 2 miliar rupiah tersebut bersumber dari pendapatan yang sah. SBY harus mencontohkan transparansi keuangan," tandas Masinton.

"Kalaupun bantuan tersebut bersumber dari dana taktis kepresidenan harus dikatakan secara jujur, jangan sampai uang negara digunakan SBY mengatasnamakan bantuan pribadinya," katanya lagi.

Masinton mengingatkan, pada tahun 2008 bulan Agustus, SBY pernah mengklaim memberikan bantuan pribadinya untuk korban bencana di Cianjur senilai 5 miliar rupiah. Setelah ramai dikritik kemudian pihak istana mengklarifikasi bahwa bantuan 5 miliar rupiah tersebut bersumber dari APBN.

Penulis : rachmat_hidayat

Editor : prawiramaulana

Share

http://www.tribunnews.com/2010/10/11/petisi-28-pertanyakan-dana-rp-2-milyar-presiden-untuk-wasior

Kalangan Pergerakan Anggap SBY-Boediono Gagal

Tribunnews.com - Senin, 27 September 2010 20:39 WIB
Laporan wartawan Tribunnews.com, Racmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di mata para aktivis, atau mereka dari kalangan pergerakan seakan sepakat menyatakan, hingga jelang satu tahun umur pemerintahan SBY-Boediono, adalah sebuah duet kegagalan. Konsekwensi pemerintahan yang gagal adalah harus turun dan diganti.


"Lima tahun kepemimpinan SBY dan setahun pemerintahan SBY-Boediono kondisi Indonesia makin terpuruk, tidak ada peningkatan kualitas kehidupan di segala aspek kehidupan," ujar salah satu aktivis yang juga salah juru bicara kelompok pergerakan Petisi 28, Masinton Pasaribu kepada tribunnews, Senin (27/9).

Sejak pertama kali pemerintahan SBY-Boediono resmi menjalankan tugasnya, Petisi 28, bersama para aktivis lainnya, 'paling rajin' memberikan kritikan pedas. Hingga saat ini. Banyak kasus yang disoroti, mulai dari penanganan kasus skandal bailout Bank Century.

Kasus terkini, saat tercengangnya publik saat Mahkamah Konstitusi menyatakan, salah seorang pembantu Presiden SBY, setingkat menteri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, sebagai jaksa agung ilegal. Persoalan lanin juga menjadi sorotan kalangan peregerakan.

"Tingkat kesejahteraan rakyat mengalami penurunan, disana-sini rakyat merasakan kesulitan hidup, lapangan kerja yang terbatas, harga-harga yang melambung tinggi, kebebasan beribadah yang dipersulit, kedaulatan negara yang merosot, dan lain-lain. Ketidakmampuan SBY-Boediono dalam mengelola dan memimpin pemerintahan adalah sumber utama segala permaslahan yang mendera negara dan bangsa Indonesia saat ini," Masinton memaparkan.

Ditegaskan, tak ada dasar argumentasi untuk mempertahankan pemerintahan SBY-Boediono yang sudah gagal ini selain bersatu padu turun ke jalan kepung istana negara dan menggantikannya dengann membentuk pemerintahan yang pro kedaulatan nasional dan pro rakyat.

"Pada tanggal 20 Oktober hingga 28 Oktober nanti, adalah momentum perlawanan setahun pemerintahan SBY-boediono, dan sumpah pemuda. Mulai bulan Oktober 2010 ini kami kelompok gerakan akan terus menggalang perlawanan berbagai elemen rakyat hingga SBY-Boediono mundur dan meletakkan jabatannya," Masinton menandaskan lagi. (tribunnews/yat)

Penulis : rachmat_hidayat
Editor : prawiramaulana

http://www.tribunnews.com/2010/09/27/kalangan-pergerakan-anggap-sby-boediono-gagal

Rakyat Sudah tak Hiraukan Ucapan Presiden

Senin, 23 Agustus 2010 11:46 WIB


Laporan wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden SBY dianggap semakin khawatir dengan pencitraan dirinya sendiri yang terus menurun dari hari ke hari. Tingkat kepercayaan rakyat atas omongan atau ucapan presiden SBY, diyakini sudah berada di titik nadir. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang juru bicara Petisi 28, Masinton Pasaribu (Senin 23/8/2010).

"Rakyat sudah tidak hirau lagi dengan apa yang diucapkan oleh presiden SBY. Karena rakyat tidak merasakan indahnya janji manis dalam pidato-pidato Presiden dalam kehidupan nyata sehari-hari," kata Masinton.

Korupsi jalan terus, gas elpiji meledak terus, harga-harga kebutuhan pokok semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin sulit, koruptor yang menjarah duit rakyat diberikan remisi dan dibebaskan, sedangkan keadilan untuk rakyat kecil tidak pernah diberikan," ungkapnya.

Dikatakan sikap Presiden SBY melakukan counter kritik dengan mengkritik para pengkritiknya. Harusnya,  Presiden SBY sebagai presiden menjawab kritik dengan tindakan dan kebijakan yang pernah  dijanjikan saat kampanye kepada rakyat.  Misalnya, melakukan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih bukan membebaskan para koruptor seperti sekarang.

"Menciptakan kesejahteraan untuk rakyat bukan malah menebarkan ketakutan dan kecemasan melalui teror gas elpiji. Ketika SBY semakin reaksioner menanggapi kritikan untuk dirinya, maka semakin meluaslah ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan SBY-Boediono," Masinton meyakini.

"Pencitraan yang dibangun diatas kepalsuan, sejatinya tidak akan bertahan lama, apalagi bertahan hingga sepuluh tahun," tandasnya.

http://m.tribunnews.com/index.php/2010/08/23/rakyat-sudah-tak-hiraukan-ucapan-presiden

Megawati Kirim Tim Bantuan ke Sinabung

30 Agustus 2010 | 22.23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengirimkan tim bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana Gunung Sinabung, Provinsi Sumatera Utara. Tim yang diturunkan, tak lain Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan. Sebanyak 10.000 masker, perlengkapan medis, serta bantuan lainnya dibawa oleh tim yang berangkat hari ini, Senin (30/8/2010).

"Tim Baguna sebelum ke lokasi akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPD PDI-P Sumatera Utara untuk kemudian bergabung, berangkat bersama-sama dengan tim posko DPC PDI-P Kabupaten Tanah Karo yang sejak hari pertama peristiwa Gunung Sinabung mengeluarkan asap dan debu sudah membantu mengevakuasi warga ke lokasi yang aman," kata Wakil Kepala Baguna DPP PDI Perjuangan M Pasaribu kepada Tribunnews.

Tim Baguna, kata Pasaribu, di sekitar lokasi bencana kemudian menyiapkan beberapa titik tempat pengungsian serta membuat dapur umum bagi warga pengungsian. "Selain 10.000 masker yang dibawa, perlengkapan medis, juga membawa peralatan dapur umum yang disumbangkan kepada korban yang mengungsi," ujarnya.

Tim yang diterjunkan ke lokasi Gunung Sinabung adalah salah satu bentuk komitmen Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan terhadap bencana yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, tim juga pernah diberangkatkan untuk memberikan bantuan saat bencana tsunami.

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.08.30.22235143

Curhat Presiden SBY Cuma Trik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis Petisi 28 angkat bicara terkait curhat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kesekian kalinya. Masinton Pasaribu, menyatakan, curhat Presiden atas kritik yang ditujukan terhadap berbagai kegagalan pemerintah menyikapi berbagai persoalan negara hanya trik.

"Mungkin, kali ini Presiden curhat lagi karena kaget saat baca berita berbagai media massa tentang kritik para purnawirawan TNI AD yang menyebutkan agar Presiden cepat sadar agar selamat sampai 2009 Salah satu beritanya ada di Harian Kompas."

"Dan, ada juga tulisan artikel pengamat LIPI di harian yang sama, yang menulis Negara Tanpa Kepemimpinan," kata Masinton.

SBY curhat, imbuh Masinton, seakan-akan dirinya sedang terancam. "Curhat SBY adalah hanya sebuah trik saja untuk mengalihkan kritikan berabagai elemen masyarakat atas kegagalan dan ketidak mampuannya memimpin, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintah," tandas Masinton.

Ia menambahkan, kalau ada ancaman dan serangan terhadap diri Presiden, seharusnya komandan Paspampres yang menyampaikan ke publik bukan Presiden sendiri.

"Jadi, berhentilah curhat kepada rakyat. Masih banyak yang harus diselesaikan dari pada selalu curhat," ujar Masinton. (tribunnews/yat)

Editor : anwarsadat
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Hidayat
http://www.tribunnews.com/2010/08/08/petisi-28-curhat-presiden-sby-cuma-trik

SBY Didesak Ungkap Penganiaya Tama

Sabtu, 10 Juli 2010 | 18:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Petisi 28 mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan deadline kepada Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri untuk mengungkap pelaku penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun.

Jika Kapolri tidak mampu mengungkap dan menangkap dalangnya maka Presiden harus segera mencopot Kapolri.
-- Masinton Pasaribu

Melalui juru bicaranya, Masinton Pasaribu, kunjungan Presiden SBY menjenguk Tama di RS Asri tak berguna apa pun bila tidak ada komitmen Presiden mendorong Kapolri mengungkap pelaku penganiayaan.

"Sikap Presiden SBY menjenguk aktivis ICW Tama S Langkun di rumah sakit patut dihargai. Tetapi, menjadi tidak ada manfaatnya bila tidak diikuti dengan tindakan konkret, yaitu memerintahkan Kapolri segera menangkap dalang dan pelakunya dalam waktu seminggu ke depan," kata Masinton.

"Jika Kapolri tidak mampu mengungkap dan menangkap dalangnya maka Presiden harus segera mencopot Kapolri," tandas Masinton kepada Tribunnews, Sabtu (10/7/2010).

Petisi 28, imbuh Masinton, juga meminta Presiden SBY tidak menjadikan korban kejahatan para mafia dan koruptor sebagai alat pencitraan kekuasaannya.

Saat ini, lanjutnya, sudah bukan zamannya lagi main pencitraan. "Bermain pencitraan dan jaim-jaiman (jaga image) itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Presiden SBY harus berani menggunakan kewenangannya untuk memberantas kejahatan korupsi. SBY harus membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah melawan mafia dan kejahatan korupsi," tegasnya.

http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/07/10/18110436/SBY.Didesak.Ungkap.Penganiaya.Tama