JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, mengaku heran dengan pandangan semua fraksi di DPR terkait kesimpulan yang dibacakan dalam kasus skandal bail out Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Masinton kepada Persda Network, Kamis (18/2/2010), menyatakan, harusnya fraksi yang sejak awal menganggap adanya pelanggaran terkait dana talangan ke Bank Century itu sudah berani "tunjuk hidung" siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas makin terungkapnya skandal bail out yang merugikan uang negara ini.
"Saya merasa aneh saja bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu hanya diinisiatifi oleh BI, Menkeu, dan Bank Century tanpa melibatkan yang paling atas. Bagi saya, itu tidak masuk akal," kata Masinton.
Dia menegaskan, untuk apa dibentuk Pansus Angket Kasus Bank Century kalau akhirnya ada yang ingin dilindungi dengan berusaha ditutup-tutupi. Semua pelaku, kata Masinton, modusnya sudah sangat jelas, adanya dugaan aliran yang mengalir yang diindikasikan untuk keperluan biaya kampanye pasangan capres dan cawapres tertentu pada Pilpres 2009.
"Saya menduga, keberhasilan ketika itu, mem-bail out Bank Century hingga mencapai Rp 6,7 triliun, kompensasinya jabatan untuk Boediono dan Sri Mulyani sebagai Wapres dan Menteri Keuangan," tandasnya.
Petisi 28 yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) tetap akan mengawal kinerja Pansus Angket Kasus Bank Century DPR dengan cara "mengepung" DPR, membentuk rantai manusia mengelilingi Gedung DPT pada 2 hingga 4 April mendatang.
"Aksi kami ini nanti sebagai bentuk penolakan adanya kompromi politik dengan rezim pemerintahan ini. Kami akan mencegah, jangan sampai fraksi yang awalnya mendukung bahwa bail out cacat hukum malah berbalik bersikap seperti Partai Demokrat yang menyatakan bail out tidak melanggar hukum," kata Masinton.
"Kami sama sekali tidak ingin kompromi itu terjadi. Dan, tentu saja, rakyat menunggu sikap tegas partai politik, mana yang bersungguh-sungguh mengungkap skandal bail out Bank Century ini dan mana yang tidak, memilih berkompromi hanya sekadar mempertahankan kekuasaan," tegas Masinton.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar