28 Pebruari 2010 | 16.48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari elemen buruh, tani, pedagang kaki lima, pemuda, dan mahasiswa berencana melakukan aksi besar-besaran mengepung Gedung DPR RI pada 2 Maret 2010 mendatang tepat pada Rapat Paripurna DPR terkait penanganan kasus Bank Century oleh Pansus Hak Angket.
Aksi pengepungan ini dilakukan setidaknya oleh 12 kelompok massa dan organisasi sektoral, antara lain dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia (DTI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SRMI).
Bambang Wiroyoso dari SPN menjelaskan, aksi unjuk rasa ini merupakan sebuah kesepakatan atas solidaritas berbagai komponen masyarakat yang selama ini tertindas dengan kebijakan-kebijakan berbau neoliberal, termasuk kasus mutakhir menyangkut Bank Century.
"Kami sepakat menyatukan pikiran dan perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat lainnya, untuk melawan kebijakan neoliberal, perdagangan bebas ACFTA, khususnya juga mengungkap skandal Century," kata Bambang Wiroyoso kepada wartawan dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (28/2/2010).
Menurut rencana setidaknya aksi unjuk rasa ini akan diikuti oleh sekitar 50 ribu massa gabungan yang datang dari berbagai daerah. Dari angka tersebut, 40 ribu di antaranya berasal dari kalangan buruh, sementara 10 ribu lagi dari kelompok tani, pemuda, mahasiswa, dan pedagang kaki lima.
Ferry Juliantono dari DTI menjelaskan, kebanyakan massa akan bergerak dari daerah-daerah di Jabodetabek dengan kendaraan pribadi, terutama motor, dan berjalan kaki. "Karena ada hambatan, bahwa ada info dari pihak-pihak polisi akan menghambat massa yang menggunakan kendaraan berupa bus," ujarnya.
Terkait tuntutan massa, Masinton dari GIB mengatakan, berbagai elemen ini telah sepakat untuk mendesak DPR dan Pansus Hak Angket Century segera mengungkap kasus bail out Century sejelas-jelasnya.
Mereka meminta DPR agar transparan dalam penanganan kasus ini. Bila memang ada pihak yang terbukti bersalah, ujarnya, harus segera diadili. "Kami siap mendukung dan mengawal Pansus dan DPR, sepanjang apa yang menjadi keputusannya berpihak kepada kepentingan rakyat dan memuaskan semua elemen masyarakat," katanya.
Meski mengerahkan massa dengan jumlah yang sangat besar, seluruh unsur perwakilan elemen tersebut menjanjikan aksi tetap akan berlaku tertib, aman, dan damai. Disinggung apakah aksi ini akan berpotensi konflik bila keputusan Paripurna DPR tak sesuai harapan massa, Masinton mengatakan tidak akan berbuat anarkis. "Akan tetapi jika memang tidak berpihak pada rakyat maka itu sudah cukuplah untuk menghilangkan kepercayaan kami kepada parlemen dan pemerintah. Kami akan tetap berjuang dengan cara-cara kami," pungkasnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.28.16483112
Tidak ada komentar:
Posting Komentar