PDI Perjuangan Sami'na Waatho'na

PDI Perjuangan Sami'na Waatho'na

"PDI Perjuangan terhadap Presiden Jokowi itu sami'na waatho'na," kata Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu. Pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang sikap kritis PDI Perjuangan terhadap Presiden Jokowi dalam Forum Diskusi Dialektika Demokrasi, Press Room DPR RI, Kamis, 14 April 2016.

Sami'na waatho'na, artinya PDI Perjuangan mendukung penuh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Jadi kalau ada yang perlu kami kritisi itu tetap kami kritisi. Sebab semua di kabinet harus sesuai dengan sembilan Program Nawacita. Kami melihat belum semua yang di kabinet itu sesuai nawacita, masih ada yang beda cita," terang Masinton.

Selama di kabinet di kabinet masih ada yang menggunakan jabatan untuk kepentingan bisnis keluarganya, tambah politisi  inisiator Pansus Pelindo ini, maka kami harus mengkritisinya. "Ingat perilaku seperti itu selama 32 tahun membuat Indonesia mundur. Presiden telah memberi contoh yang baik kepada anggota kabinetnya. Supaya tetap menjaga Nawacita dengan tidak mengajak anaknya ke Jakarta,"jelasnya.

Soal Menteri BUMN Rini Soemarno, Kata Masinton, memang harus diganti. Selain rekomendasi Pansus Pelindo belum dijalankan. Namanya disebut sebut dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Dalam Pansus Pelindo namanya muncul. Di Tiongkok, nama dia disebut. "Bahkan dalam skandal paling besar Panama Papers, nama dia juga muncul. Jadi dia lagi dia lagi," ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Aktivis 1998 ini menambahkan, soal Repelita dalam bentuk pembangunan jangka panjang yang disebut Pembangunan Semesta Berencana itu harus ada. Tujuannya, kata Masinton, agar pembangunan berlangsung secara berkesinambungan, terarah secara berkeadilan, dan tidak tumpang tindih. "Jadi kembali saya sampaikan, PDI Perjuangan terhadap Presiden itu sami'na waatho'na. Namun sikap kritis tetap disampaikan bila ada kebijakan Pemerintah Jokowi yang tidak sesuai nawacita," pungkasnya.

Diskusi Forum Dialektika Demokrasi berlangsung dinamis. Para wartawan sangat antusias mendengar paparan dan jawaban para narasumber dalam diskusi yang dimoderatori oleh Andus Simbolon dari Berita Buana. Selain Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, narasumber lainnya  yang hadir adalah: Sekretaris FPKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsyurijal, Anggota Komisi IV FPPP Arwani Thomafi,  dan Agung Suprio, Direktur  Indonesia Public Policy Institute (IPPI) moderator Andus Simbolon(AT).

#RumahAspirasiMasinton

Kegiatan Masinton bersama Warga

Aksi pembasmian jentik nyamuk demam berdarah

Kegiatan Reses Masinton

Bersama warga Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Skandal Pelindo II, RJ Lino dan Rini Sumarno

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengungkapkan posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, sudah lemah. Dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi Pelindo II menguatkan dugaan ia akan segera diganti.

"Sudah direkomendasikan agar Rini dinonaktifkan. Lagipula Rini sudah tidak ada dukungan politik," ujar Masinton, yang juga anggota Pansus Pelindo II di Rumah Makan Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Kamis, 24 Desember 2015.

Jika dicopot, Rini akan menyusul Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino yang sebelumnya dipecat. Lino diduga terlibat dalam dugana korupsi Pelindo dan menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau dipertahankan juga percuma. Jadi beban nanti," ujar Masinton.

Rini direkomendasikan oleh Pansus untuk dipecat, mengingat keterlibatannya dalam pengadaan Crane. Belakangan beredar isu Presiden Joko Widodo akan melakukan Reshuffle jilid II. Menurut sekretaris Kabinet, Pramono Anung, salah satu pertimbangan reshuffle jilid II ini adalah hasil Pansus Pelindo kemarin. Artinya, posisi Rini bisa saja digantikan.

Masinton menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Presiden karena itu hak prerogatifnya. Pansus hanya sebatas memberi laporan dan rekomendasi. Di lain pihak, sebagai politikus PDI Perjuangan, ia mengaku PDIP tak akan menyetor nama pengganti. "Wong PDI sudah punya presiden dan menteri. Mau nawarin apa lagi?"

Sumber: Tempo.co

https://m.tempo.co/read/news/2015/12/24/078730513/skandal-rj-dan-pelindo-masinton-terus-pojokkan-rini

Agenda yang Nyaris Hilang

JAKARTA, KOMPAS - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, buru-buru menekan tombol pengeras suara di depannya dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2015). Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan menghilangnya pembahasan usulan pembentukan Panitia Khusus PT Pelabuhan Indonesia II dari agenda.

"Saya rasa, saya perlu tahu, kenapa agenda ini sebentar ada, sebentar hilang. Jangan sampai timbul opini di masyarakat bahwa 'atur-mengatur' ini sudah sampai ke DPR," kata Masinton, mengawali rapat yang baru berlangsung sekitar 15 menit itu dengan interupsi.

Ia protes sesaat setelah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah, yang memimpin rapat paripurna, membacakan agenda rapat. Fahri memang tidak menyebutkan agenda pembahasan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II seperti yang diusulkan oleh Komisi III.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P lainnya, Dwi Ria Latifa, mengatakan, ada dua versi undangan paripurna yang diterimanya. Undangan pertama tertanggal 2 Oktober, dikirim pada Sabtu (3/10) melalui faksimile pukul 15.39. Dalam undangan pertama itu, pembahasan terkait pembentukan Pansus Pelindo II masih menjadi poin agenda rapat paripurna.

Namun, pada pukul 17.29, di hari yang sama, undangan lain dengan nomor dan tanggal surat yang sama menyusul dikirim melalui faksimile. Pada undangan tersebut, agenda rapat paripurna terkait Pansus Pelindo II sama sekali tidak disebut. "Saya menduga ada tangan-tangan lain yang ingin membatalkan pembentukan Pansus Pelindo II di DPR," ujar Ria.

Mendengar komplain Masinton, Fahri segera meminta maaf atas kesalahan teknis penjadwalan itu. Ia menegaskan, kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan muatan politik tertentu. Fahri pun kemudian menambahkan agenda pembahasan pembentukan Pansus Pelindo II setelah agenda lainnya, yakni pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR.

Pada akhirnya, rapat paripurna memang menyepakati pembentukan pansus untuk menyelidiki dugaan penyelewengan yang terjadi di PT Pelindo II, yang dipimpin Direktur Utama RJ Lino. Tidak ada fraksi yang keberatan. Saat ini, tiap fraksi tengah menyiapkan nama-nama anggota pansus.

Reaksi Masinton di rapat paripurna itu tidak mengherankan. Memang, sejak ada usulan pembentukan Pansus Pelindo II dalam rapat internal Komisi III, Fraksi PDI-P termasuk salah satu fraksi yang paling vokal mendorong gagasan tersebut direalisasikan.

Masinton pula yang melaporkan RJ Lino ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan pemberian gratifikasi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarmo (Kompas, 23/9). Atas tindakannya itu, RJ Lino balas melaporkan Masinton ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2015/10/07/15120001/Pansus.Pelindo.II.Mau.Dibawa.ke.Mana.

Membongkar Skandal Pelindo II

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menanggapi santai laporan Direktur Pelindo II RJ Lino ke Bareskrim Polri, yang menyebutnya telah melakukan pencurian dokumen.

"Hahaha... Pansus Pelindo II akan membuktikan siapa pencuri sesungguhnya," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (22/10/2015).

Masinton menganggap RJ Lino panik karena sudah dua kali melaporkannya ke polisi. Sebelumnya, Lino juga telah melaporkan Masinton atas dugaan pencemaran nama baik.

"Langkah RJ Lino melaporkan saya berkali-kali ke polisi adalah bentuk kepanikan Lino karena saya gencar membongkar dugaan aksi kejahatan korupsi di Pelindo II," ucapnya.

Masinton mengaku tidak akan melakukan perlawanan hukum atas pelaporan Lino ini.

"Laporan Lino itu remeh-temeh enggak perlu saya tanggapi. Daripada ngurusin laporan mengarangnya RJ Lino yg tak bermutu itu, lebih lebih baik saya fokuskan energi saya untuk hal-hal yag bermanfaat buat negeri ini. Misalnya, membongkar berbagai dugaan kejahatan korupsi di Pelindo II," ujar dia.

Dua laporan Lino ke Bareskrim ini berawal dari langkah Masinton yang melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Masinton menyebut Lino telah memberikan gratifikasi berupa perabotan rumah kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.