Boediono dan Sri Mulyani Sudah Layak Mundur

24 Pebruari 2010 | 09.38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Petisi 28, melalui salah seorang anggotanya, Masinton Pasaribu, menyatakan, sikap beberapa partai, baik yang tidak mengungkap nama secara langsung maupun yang berani menyebut nama dalam pandangan akhir kasus skandal bail out Bank Century, sebenarnya makin mengukuhkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wapres Boediono, serta mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menkeu Sri Mulyani, untuk segera meletakkan jabatannya.

"Mayoritas pandangan fraksi sebenarnya secara tersirat sudah menyatakan, Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bail out Bank Century, Rp 6,7 triliun ini. Maka, secara etika Boediono dan Sri Mulyani harus segera mengundurkan diri," tandas Masinton Pasaribu, Rabu (24/2/2010).

Keduanya, kata Masinton, harus legowo untuk meletakkan jabatannya sebagai Wapres dan sebagai Menkeu untuk memudahkan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tidak ada intervensi dari kekuasaan.

Walaupun semua fraksi di Pansus Angket Kasus Bank Century tidak berani menyentuh nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut Masinton, Presiden tentunya ikut bertanggung jawab atas kebijakan bail out yang ternyata banyak terjadi penyimpangan. "Pak SBY, katanya lagi, tidak mungkin tidak merestui proses kebijakan ini," tegas Masinton.

"Sri Mulyani saat dimintai keterangannya oleh Pansus Angket bahkan sudah secara jelas menyatakan, Presiden SBY selalu dilaporkan mem-bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, yang ternyata uangnya diselewengkan ke mana-mana. Salah satu modus tercanggih, dengan menumpang rekening milik nasabah Century yang saya menduga untuk kepentingan Pemilu 2009 lalu. Proses hukum tentu akan menjawab ini semua," tandasnya lagi.

⁠Penulis: PERSDA Rahmat Hidayat ⁠ ⁠Editor: Glo ⁠

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.24.09382349

Sikap Demokrat Soal Century Tak Berpihak Kepada Keadilan dan Kebenaran

Laporan wartawan PERSDA Rahmat Hidayat

Rabu, 24 Februari 2010 | 09:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandangan akhir Fraksi Demokrat yang menganggap kebijakan bailout terhadap Bank Century tak melanggar hukum, tentu sudah bisa ditebak sejak awal. Meski demikian, bagi pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, hal itu adalah sebuah keanehan yang luar biasa.

‎"Bagi saya, Demokrat dalam pandangan akhirnya yang tidak menyebut nama, merupakan keanehan yang luar biasa. Sebab sebelumnya, mereka telah mengakui ada masalah di akuisis dan merger Bank Century ini. Tentu saja, tak menyebut siapa yang mengakibatkan akuisisi dan merger bermasalah merupakan penilaian yang bermasalah," kata Ray kepada Persda Network, Rabu (24/2/2010).

"Demokrat bisa lari dari kewajiban menyebut nama bila mereka tak menyatakan ada yang masalah. Yang kedua, jika mereka tak menyebut nama sekalipun tidak dengan sendirinya mengurangi bobot penetapan nama-nama yang dilakukan oleh Pansus. Sebab, bila 4 dari 9 fraksi menyebut nama, cukup jadi alasan untuk menetapkan nama-nama itu sebagai penanggungjawab, dan karenanya mereka dapat dituntut secara hukum dan politik," urai Ray.

Masinton Pasaribu, salah seorang aktivis yang juga anggota LSM Petisi 28 menilai, pandangan fraksi Demokrat, tidak mencerminkan semangat anti korupsi, dan tidak menghendaki agar kasus skandal korupsi bank century Rp 6,7 triliun diungkap seterang-terangnya seperti yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Pandangan dan kesimpulan Fraksi Partai Demokrat tidak ubahnya seperti kesimpulan yang tidak mengandung makna apa-apa dalam mengungkap skandal Bank Century yang diindikasikan merugikan keuangan negara ini," tandas Masinton.

http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/02/24/0911221/Aneh..Sikap.Demokrat.Soal.Century

Boediono-Sri Mulyani Sebaiknya 'Lempar Handuk'

24/02/2010 - 19:45
INILAH.COM, Jakarta - Kalangan masyarakat madani mulai mendesak agar Boediono-Sri Mulyani mundur, mengingat keduanya sudah jelas dinilai melakukan moral hazard, dan terancam sanksi pidana. Bagaimana kemungkinannya?

Menyusul sikap Fraksi PDIP, Golkar, PKS, Hanura dan Gerindra yang sudah menegaskan KSSK sarat masalah, mahasiswa dan masyarakat kembali mendesak Boediono-Sri Mulyani mundur. "Sikap fraksi itu makin mengukuhkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wapres Boediono serta mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menkeu Sri Mulyani, agar segera meletakkan jabatannya," kata Tom Abdilah, Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Mayoritas pandangan fraksi sebenarnya secara tersirat sudah menyatakan Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century sebesar Rp6,7 triliun ini. "Maka, secara etika Boediono dan Sri Mulyani harus segera mengundurkan diri. Jika tidak, mahasiswa dan masyarakat akan turun ke jalan meski mungkin secara sporadis," tandas Masinton Pasaribu, aktivis Petisi 28, suatu gerakan masyarakat dari berbagai golongan dan organisasi

Sosiolog dan pengajar UIN Jakarta Abas Jauhari MA menilai pula, Boediono an Sri Mulyani harus legowo meletakkan jabatannya sebagai wapres dan sebagai menkeu, untuk memudahkan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak ada intervensi dari kekuasaan.

Sementara dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada Arie Sujito mengatakan, kendati seluruh fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century, tidak berani menyentuh nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka SBY tentunya terkena dampak sebab secara moral terpaksa ikut bertanggungjawab atas kebijakan dana talangan yang ternyata banyak terjadi penyimpangan. "Ini memang dilematis," katanya.

Sejauh ini, pandangan akhir Fraksi Demokrat yang menganggap kebijakan dana talangan terhadap Bank Century tak melanggar hukum, sudah dinilai aneh dan janggal. Aktivis antikorupsi Ray Rangkuti menyebut hal itu sebagai keganjilan dan keanehan luar biasa.

Masinton Pasaribu menilai, pandangan fraksi Demokrat, tidak mencerminkan semangat antikorupsi, dan tidak menghendaki agar kasus skandal korupsi Bank Century Rp6,7 triliun diungkap seterang-terangnya seperti yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sementara Isti Nugroho dari Indonesia Democracy Monitor menilai, isu Boediono-Sri Mulyani sudah menjadi konsumsi publik. Dalam hal ini, katanya, agar KPK proaktif memproses Boedion-Sri Mulyani, maka KPK juga harus direformasi karena lambat dalam menangani kasus korupsi, termasuk kasus Century yang menjadi sorotan publik ini. KPK, dimana Tumpak Panggabean terkesan lamban, juga pegawai internalnya yang dianggap bermasalah, bakal didesak untuk direformasi. Publik mulai kecewa atas lambannya KPK menangani Century dan kasus-kasus lainnya," katanya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani yakin negara akan melindungi dirinya karena ia merasa tindakan dan kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Century adalah benar. Sri juga menegaskan tidak akan mengundurkan diri. "Kami merasa tenang karena sudah melaksanakan UU. Dengan demikian, kami yakin akan dilindungi negara," katanya. [mor]

http://inilah.com/news/read/politik/2010/02/24/366042/boediono-sri-mulyani-sebaiknya-lempar-handuk/

Walau Tak Disebut, SBY Tetap Harus Bertanggungjawab

Rabu, 24 Februari 2010
12:33:22 WIB

Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. Pandangan berbagai fraksi di Pansus Centurygate sudah menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam skandal bailout Century.

Secar etika, Boediono dan Sri Mulyani harus segera mundur dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan hukum oleh Komisi Pemberantasn Korupsi tanpa ada intervesi kekuasan. Demikian dikatakan oleh Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online hari ini (Rabu, 24/2). 

Menururt Masinton, walau Pansus Centurygate tidak berani menyebut nama Presiden SBY, namun sebagai persiden, SBY ikut bertanggungjawab karena skandal tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun.

SBY diyakini mengetahui proses pengambilan kebijakan bailout. Sebagai anak buah, baik Boediono atau Sri Mulyani, pasti melaporklan persoalan itu kepada SBY. [fik]

http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=88603

GIB Minta Pansus Century Sebut Nama

Selasa, 23 Februari 2010, 17:28 WIB

VIVAnews - Gerakan Indonesia Bersih (GIB) meminta Pansus Century membuat rekomendasi lugas dengan menyebut nama yang bersalah secara politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selanjutnya, DPR diminta memproses secara politik dan merekomendasikan kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti nama-nama yang terindikasi korupsi.

Tuntutan itu disampaikan aktivis GIB Masinton Pasaribu dalam jumpa pers menjelang penarikan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Century.

Menurut GIB, nama yang layak disebut antara lain Boediono dan Sri Mulyani, serta mereka yang berada di Komite Koordinasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta jajaran deputi gubernur senior dan sejumlah direktur Bank Indonesia.

"Kami dengan data seadanya saja bisa menunjuk itu, mestinya Pansus juga," ujar Masinton di Jakarta, Selasa 23 Februari 2010.

Aktivis GIB lainnya, Lalu Hilman, mengatakan pihaknya akan menggelar unjuk rasa untuk mengawal tuntutan tersebut.

"Rencananya 25 Februari, menurunkan seribu delapan ratus orang, dan 2 Maret, lebih besar lagi. Estimasinya tiga ribu lima ratus," ujar Lalu.

Menurut Lalu, aksi itu juga merupakan tanda penutupan pemantauan pansus. "Kami juga menggelar aksi pada awal pembentukan pansus, di akhir juga," ujarnya.

http://wap.vivanews.com/news/read/131759-gib_minta_pansus_century_sebut_nama

Pansus Century Harusnya Berani "Tunjuk Hidung"

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, mengaku heran dengan pandangan semua fraksi di DPR terkait kesimpulan yang dibacakan dalam kasus skandal bail out Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Masinton kepada Persda Network, Kamis (18/2/2010), menyatakan, harusnya fraksi yang sejak awal menganggap adanya pelanggaran terkait dana talangan ke Bank Century itu sudah berani "tunjuk hidung" siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas makin terungkapnya skandal bail out yang merugikan uang negara ini.

"Saya merasa aneh saja bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu hanya diinisiatifi oleh BI, Menkeu, dan Bank Century tanpa melibatkan yang paling atas. Bagi saya, itu tidak masuk akal," kata Masinton.

Dia menegaskan, untuk apa dibentuk Pansus Angket Kasus Bank Century kalau akhirnya ada yang ingin dilindungi dengan berusaha ditutup-tutupi. Semua pelaku, kata Masinton, modusnya sudah sangat jelas, adanya dugaan aliran yang mengalir yang diindikasikan untuk keperluan biaya kampanye pasangan capres dan cawapres tertentu pada Pilpres 2009.

"Saya menduga, keberhasilan ketika itu, mem-bail out Bank Century hingga mencapai Rp 6,7 triliun, kompensasinya jabatan untuk Boediono dan Sri Mulyani sebagai Wapres dan Menteri Keuangan," tandasnya.

Petisi 28 yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) tetap akan mengawal kinerja Pansus Angket Kasus Bank Century DPR dengan cara "mengepung" DPR, membentuk rantai manusia mengelilingi Gedung DPT pada 2 hingga 4 April mendatang.

"Aksi kami ini nanti sebagai bentuk penolakan adanya kompromi politik dengan rezim pemerintahan ini. Kami akan mencegah, jangan sampai fraksi yang awalnya mendukung bahwa bail out cacat hukum malah berbalik bersikap seperti Partai Demokrat yang menyatakan bail out tidak melanggar hukum," kata Masinton.

"Kami sama sekali tidak ingin kompromi itu terjadi. Dan, tentu saja, rakyat menunggu sikap tegas partai politik, mana yang bersungguh-sungguh mengungkap skandal bail out Bank Century ini dan mana yang tidak, memilih berkompromi hanya sekadar mempertahankan kekuasaan," tegas Masinton.

Aneh, Inilah Keanehan yang Tidak Dianggap Aneh

Kamis, 18 Februari 2010
11:12:46 WIB

Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Aneh bila sebuah kebijakan senilai Rp 6,7 triliun tidak diketahui oleh seorang Presiden yang bertanggungjawab terhadap jalannya sebuah pemerintahan.

Lebih aneh lagi, bila keanehan ini tidak dipandang sebagai sebuah keanehan.

Mengucurkan dana talangan untuk Bank Century yang sejak berdiri sudah penuh masalah diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani, sesaat setelah “bank itu ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik”.

Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar marathon antara malam hari 20 November hingga dinihari 21 November 2008 di kompleks Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Keputusan KSSK itu tidak datang dengan sendiri. Ia mengikuti rekomendasi Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang lebih dahulu, hanya beberapa jam sebelumnya, menetapkan Bank Century sebagai “bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik”. Selain menyarankan agar Bank Century ditetapkan sebagai “bank gagal berdampak sistemik” Boediono pun menyarankan agar pemerintah mengucurkan Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank itu. Pada perjalanannya, hingga Juli 2009, dana yang dikucurkan membengkak hingga sepuluh kali menjadi Rp 6,7 triliun.

Ketika keputusan itu diambil, Presiden SBY sedang berada di Washington DC. Adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertindak sebagai acting president sementara Presiden SBY berada di luar Indonesia. Tetapi sang acting president tidak menerima laporan mengenai keputusan itu sampai empat hari kemudian, tanggal 25 November 2008.

Sementara pada subuh 21 November 2008 itu, Ketua KSSK/Menkeu memilih untuk mengirimkan apa yang disebutnya sebagai laporan lewat SMS kepada Presiden SBY yang sedang berada di Washington DC.

Banyak pihak yang tidak percaya dengan anggapan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui rencana bail out Bank Century. Juga banyak yang tidak percaya dengan anggapan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui proses pengucuran dana talangan yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Kalau ia, Presiden SBY, memang tidak tahu menahu atas urusan ini, itu berarti dia telah gagal dalam memimpin pemerintahannya. Ketidaktahuannya itu telah memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengarahkan laju roda pemerintahannya. Ia dengan sengaja atau tidak telah membiarkan pejabat-pejabat di bawahnya bekerja dengan insiatif mereka sendiri. Dan keadaan ini jelas berbahaya.

Kunci dari pertanyaan apakah Presiden SBY tahu atau tidak tentang rencana dan keputusan KSSK mengikuti rekomendasi Gubernur BI untuk mengucurkan dana talangan kepada Bank Century terletak pada pesan pendek yang dikirimkan Sri Mulyani Indrawati itu.

Soal isi SMS ini akan kita bahas dalam kesempatan berikut.

Aktivis Masinton Pasaribu adalah satu dari sekian banyak orang yang mencium keanehan di balik pandangan akhir yang disampaikan fraksi dalam rapat Pansus Centurygate kemarin (Rabu, 17/2).

"Aneh bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun hanya hasil dari inisiatif Gubernur BI, Menkeu, dan Bank Century, tanpa melibatkan Presiden. Nggak masuk akal ujarnya.

“Untuk apa dibentuk Pansus Centurygate kalau masih ada yang ditutup-tutupi? Semua indikasi, pelaku dan modusnya sudah jelas, bahwa bail out Bank Century dilakukan untuk keperluan biaya kampanye pemenangan pilpres SBY-Boediono tahun 2009,” sambungnya.

Dia menambahkan, posisi wapres yang diduduki Boediono dan posisi Menkeu yang tetap diduduki Sri Mulyani adalah kompensasi bagi kemampuan mereka mengorkestrasi skandal ini

Masinton juga mengatakan, dia dan teman-temannya di Gerakan Indonesia Bersih (GIB) akan mengepung gedung DPR dengan rantai manusia  pada tanggal 2 hingga 4 Maret nanti, saat DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas rekomendasi Pansus Centurygate.

Kita tunggu aksi Masinton Cs. Sementara itu, kita sepakati dulu bahwa adalah aneh bila keanehan yang terpampang jelas di mata kita ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh. [guh]

www.myrmnews.com

Petisi 28: Sering Curhat, Bukti SBY Tidak Kuat

03 Pebruari 2010 | 15.53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang aktivis yang tergabung dalam Petisi 28, Masinton Pasaribu menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap curhat kepada rakyat, terkait kritisi oleh para elemen massa saat menggelar aksi. Terakhir, Presiden SBY menyesalkan aksi massa pada 28 Januari lalu yang membawa kerbau dalam aksi itu. Saat aksi digelar, pada tubuh kerbau ada coretan cat berwarna putih bertuliskan "SiBuYa".

"Kami melihatnya, Presiden SBY yang selalu curhat ke publik, jelas membuktikan bahwa SBY tidak memiliki talenta kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi, tegar dalam situasi apa pun, dan pantang mengeluh di hadapan rakyat," kata Masinton kepada Persda Network, Rabu (3/2/2010).

Ia kemudian menegaskan, sebagai seorang Presiden, SBY tidaklah dianggap pantas dan tidaklah bisa dianggap etis bila selalu curhat dan berkeluh kesah ke publik. Apalagi keluh kesah SBY, dianggapnya tidak memiliki urgensi dan relevansinya dengan persoalan kenegaraan dan kerakyatan saat ini.

"Seperti kemiskinan yang terus meluas, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, korupsi yang merajalela, dan ancaman PHK massal pascapemberlakuan ACFTA. Bagi saya, curhat SBY salah kaprah, karena yang layak berkeluh kesah adalah rakyat karena pemerintahan SBY belum mampu menciptakan kesejahteraan untuk rakyat seperti yang dijanjikan SBY dalam kampanyenya saat pilpres 2004 dan 2009," tandas Masinton lagi.

"Kalau dalam bahasa gaulnya anak muda saat ini model curhatnya SBY dianggap sebagai 'lebay' yang berarti suka mengada-ada untuk mendapatkan perhatian," katanya lagi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pernyataannya kemudian meminta agar aspirasi dengan cara menggelar aksi demontrasi dilakukan dengan cara beretika dan kepatutan.

"Sebagai bagian dari ekspresi politik dan kebebasan berpendapat, demonstrasi adalah hal yang wajar, dan biasa saja. Bahkan secara sadar, itu dilindungi, diberi kesempatan dan diatur oleh undang-undang. Tetapi, demonstrasi tetap membutuhkan panduan etika," kata Anas.

"Kalau tanpa etika, demonstrasi tidak akan menjadi ekspresi demokrasi dalam sikap kritis. Justru demonstrasi yang tuna etika akan menjadi kepanjangan dari kebencian dan ketidakdewasaan. Karena itu, sebaiknya demonstrasi dijauhkan dari cara-cara yang kasar dan tanpa etika," Anas menegaskan.

Desmond J Mahesa, mantan aktivis yang kini anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Gerindra punya argumen lain terkait sikap presiden yang kerap menanggapi aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen massa, mengkritisi kinerja pemerintah.

"Kalau hanya satu atau dua kali curhat, mungkin tak masalah. Akan tetapi, kalau tiap kali curhat, masyarakat jadi imun. SBY kan penguasa, pemimpin yang justru harus menunjukkan ketegaran dan kekuatannya. Penguasa kok malah sering curhat," sesalnya. (YAT)
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.03.15534935

Petisi 28: SBY Lebih Lamban Dari Kerbau

02 Februari 2010 | 13:48 | Politik
Zul Sikumbang
Jakarta - Aktivis Petisi 28 Masinton menilai kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih lamban dari kerbau.

"Kerbau dilecut baru bekerja, tapi SBY lebih lamban dari itu," kata Masinton kepada primaironline.com di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/2).

Aksi demo tanggal 28 Januari lalu, ketika para demonstran dalam aksinya membawa kerbau, juga menjadi bahasan dalam pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas.

Menurut Masinton, para demonstran yang membawa kerbau merupakan ungkapan atau ekspresi masyarakat atas keadaan yang terjadi sekarang.

Disebutkannya, kerbau bekerja sangat lamban, tidak peka dan tidak tanggap dengan situasi dan kondisi yang ada. "Seharusnya SBY membahas masalah kesejahteraan rakyat, ACFTA, masalah kebutuhan pokok, tenaga kerja. Tidak membahas masalah-masalah yang tidak substantif," kata Masinton.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perkembangan sejumlah aksi demonstrasi yang dinilai tidak patut selama ini dibahas dalam kelompok kerja yang membahas reformasi birokrasi,penegakan hukum, demokrasi, dan keamanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah aksi teatrikal yang menampilkan binatang kerbau dalam aksi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono itu.

"Ada yang bawa kerbau, (diumpamakan) SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau, dibawa itu, apa ya itu unjuk rasa sebagai ekspresi kebebasan, lantas foto diinjak-injak, dibakar-bakar di mana-mana di daerah, akan dibahas, dengan pikiran yang jernih, menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan budaya kita, menyelamatkan peradaban bangsa," ungkap SBY saat membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Istana Cipanas, Cianjur, Selasa siang. (new)
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Politik&artid=petisi-28-sby-lebih-lambat-daripada-kerbau

Jelang Aksi 28 Januari 2010

Selasa, 26 Januari 2010 | 19:18 WIB
Palmerah, Warta Kota

Isu "penumpang gelap" menjelang unjuk rasa yang akan digelar Kamis (28/1) dinilai sengaja diembuskan pemerintah untuk memecah belah aktivis antikorupsi.

Menurut anggota Petisi 28 Masinton Pasaribu, modus seperti itu merupakan pola lama dan tidak akan membuat para aktivis ciut nyali. "Isu penumpang gelap adalah strategi atau pola lama yang selalu dimainkan pemerintah. Tapi kami tidak akan terprovokasi oleh isu-isu tersebut," katanya, melalui telepon, Senin (25/1).

Juru bicara Petisi 28 Adhie Massardi mengatakan, aksi itu akan diikuti sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Mereka antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pengamat politik Yudi Latif, serta Effendi Gazali, Franky Sahilatua, Usman Hamid, Ali Mochtar Ngabalin, dan Ray Rangkuti.

"Sedikitnya 20.000 orang dari 45 organisasi akan ikut aksi pada hari ke-100 pemerintahan SBY itu. Kami akan sampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah," kata Adhie.

Sebelumnya, Mennegpora Andi Mallarangeng mempersilakan pemuda dan mahasiswa melakukan unjuk rasa pada 28 Januari mendatang. Namun, katanya, aksi itu harus tetap pada koridor aturan yang berlaku dan tidak anarkis.

"Silakan demo asal tertib, damai, dan sesuai aturan," kata Andi seusai membuka loka karya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, kemarin.

Mantan juru bicara kepresidenan itu memperingatkan agar para mahasiswa berhati-hati terhadap munculnya penumpang gelap yang akan mengacaukan aksi tersebut.

Sementara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto mengingatkan agar Petisi 28 dalam melakukan aksi mematuhi koridor hukum dan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya dalam memperoleh keamanan. "Pemerintah tidak pernah melarang demo, asal tertib," katanya seperti dilansir Antara. (jan)

http://wartakota.co.id/read/warta/20538

6.000 Orang Akan Kepung Istana Negara (AYO BERGABUNG)

6.000 Orang Akan Kepung Istana Negara

Peringati 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono

Sabtu, 23 Januari 2010 | 00:43 WITA

JAKARTA, Tribun - Elemen massa yang tergabung dalam Petisi 28 tak menghiraukan kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuh pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Mereka akan tetap turun jalan menggelar demo pada hari ke-100 pemerintahan SBY-Boediono, Kamis (28/1).

Berbagai elemen masyarakat akan mengepung Istana Negara pada hari tersebut.
Salah satu anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, kemarin, mengungkapkan, sudah 6.000 massa dari berbagai elemen yang akan ikut dalam aksi demontrasi nanti yang akan mengusung tema, kegagalan pemerintahan SBY-Boediono.
Persda Network, Jumat (22/1), mendapatkan dokumen pertemuan perwakilan elemen massa terkait rencana aksi tersebut. Dokumen itu tertanggal 03-01-2010 pukul19.30 WIB. Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan.  Lokasi rapatnya di Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dalam dokumen itu dijelaskan para anggota peserta Petisi 28 yang hadir disebut inisial.
Hadir, antara lain, ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI), HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).
Kemudian  terdapat beberapa nama purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.
Resume pertemuan antara lain; persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh  Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945. 
Lalu,  akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk Posko untuk melakukan aksi  besar-besaran. Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.
Terkait isi dokumen ini, Masinton Pasaribu membantah bila pertemuan juga diikuti oleh para purnawirawan TNI/Polri.  "Memang ada rapat, tapi rapatnya tidak seperti yang dijelaskan dalam dokumen itu. Rapat hanya dihadiri oleh elemen gerakan. Rapat itu untuk menyikapi program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono yang kami anggap gagal," ujar Masinton.
Dirinya kemudian membantah saat ditanya para purnawirawan TNI maupun Polri yang ikut nimburung dalam pertemuan itu. Masinton menjawab diplomatis, kalaupun ada pertemuan dengan para purnawirawan, hanya sebatas diskusi saja. 
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan rencana aksi kami.  Aksi kami adalah murni gerakan rakyat dan tidak diintervensi oleh siapapun," katanya.(Persda Network/yat)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/72160

Aktivis Cium Bau Persekongkolan SBY

RAPAT ISTANA BOGOR
Aktivis Cium Bau Persekongkolan SBY
Jumat, 22 Januari 2010
23:41:18 WIB

Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Aktivis mencium pertemuan SBY dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor (Kamis, 21/1), sebagai bentuk persekongkolan tingkat tinggi.

"Pertemuan para pimpinan lembaga tinggi negara di Bogor tidak lain adalah ajakan persekongkolan tingkat tinggi yang dilakukan oleh Presiden SBY kepada pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir untuk bersama-sama mengamini skandal korupsi Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dan berbagai kegagalan pemerintah,” kata Aktivis Petisi 28, Masinton, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 22/1).

Menurut Masinton, tujuan pesekongkolan itu agar skandal Century tidak menyentuh kalangan Istana yang diduga turut serta merekayasa dan menerima aliran dana bailout Century. Masinton berharap, Pansus Centurygate tidak terpengaruh dengan manuver dan kooptasi kekuasaan. Sebab, katanya, dukungan rakyat terhadap Pansus tidaklah gratis.

“Rakyat berharap Pansus DPR berani membongkar skandal korupsi Bank Century seterang-terangnya dan berani memberikan sanksi politik kepada siapapun yang terlibat termasuk SBY. Pansus harus mampu menciptakan dan membuat sejarah baru dengan berada di garis pro perubahan bersama rakyat ketimbang berada di kelompok segelintir elit yang pro status quo,” kata Masinton. [yan]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86901

Beredar, Dokumen Aksi Besar Petisi 28. Paspampres Siap Hadapi Aksi "Petisi 28"

21/01/2010 - 01:47
Beredar, Dokumen Aksi Besar Petisi 28
INILAH.COM, Jakarta - Sebuah dokumen, yang berisi tentang rencana aksi besar-besaran beredar. Targetnya: pemerintah saat ini.

Dokumen ini diterima INILAH.COM dalam bentuk fax, Kamis (21/1). Dari tanggal yang ada, dokumen itu diketahui dibuat tanggal 03-01-2010/19.30 WIB.

Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan. Lokasi rapatnya di Bulak Rantai.

Di situ disebutkan, peserta Petisi 28 adalah: ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI),

HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).

Di situ juga disebutkan inisial beberapa purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.

Resume pertemuan antara lain berisi:

1. Persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh.

2. Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945.

3. Akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media manapun.

5. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk posko untuk melakukan aksi besar-besaran.

Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.[irv/ims]

Paspampres Siap Hadapi Aksi "Petisi 28"
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Brigjen TNI Marciano Norman mengatakan, pihaknya siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, terkait aksi "Petisi 28".

"Kita senantiasa waspada, siap dan siaga menghadapi segala perkembangan situasi yang ada, termasuk untuk keadaan terburuk sekali pun," katanya, usai peringatan Hari Bakti ke-64 Paspampres di Jakarta, Kamis (21/1).

Marciano mengatakan, pengamanan yang dilakukan khususnya menghadapi aksi "Petisi 28" selalu berkoordinasi dengan unsur Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

"Di luar itu masih ada pasukan kewilayahan dari kodam jaya, dari polda metro jaya, unsur-unsur lain. Kita yang berada di lingkar dalam (ring satu) pasti sudah mengantisipasi segala hal. Kita lihat saja perkembangan situasi yang terjadi," katanya.

Pada 28 Januari akan menjadi puncak dari gerakan massa yang menamakan diri "Petisi 28" dengan menggelar aksi jalanan besar-besaran.

Petisi 28 merupakan gabungan elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang mengevaluasi kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono, sekaligus menuntut mundur karena dinilai gagal memperbaiki kondisi bangsa. [*/bar]

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/21/295141/beredar-dokumen-aksi-besar-petisi-28/

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/21/297032/paspampres-siap-hadapi-aksi-petisi-28/

Program 100 Hari Dinilai Gagal, Petisi 28 Desak SBY Mundur

Berita Utama

04 Januari 2010

Program 100 Hari Dinilai Gagal

Petisi 28 Desak SBY Mundur

JAKARTA - Petisi 28 menilai program 100 hari pertama pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono gagal memenuhi harapan rakyat.

Atas kegagalan tersebut, SBY tidak layak diberi kesempatan lagi dan didesak mengundurkan diri sebagai presiden. ”Program 100 hari pertama SBY-Boediono gagal. SBY sebaiknya lempar handuk karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan semakin menempatkan posisi sebagai neokolim. Rakyat harus diselamatkan dari bencana ekonomi,” kata juru bicara Petisi 28, Lalu Hilman Afriandi saat membacakan ”Maklumat Pemuda” di Doekoen Coffe, Pancoran, Minggu (3/1).

Sebelum acara dimulai, tokoh Petisi 28, antara lain, Bonni Hargens, Haris Rusly, Beotro Suryansi, Masinton Pasaribu, Jon Helmi Mempi, dan Lalu Hilman Afriandi sempat menggelar hening cipta mengenang dua tokoh demokrasi yang baru meninggal dunia: Gus Dur dan Frans Seda.

Haris menjelaskan, persoalan-persolan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah fakta, bukan gosip, fitnah atau asumsi yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan SBY.

Dia menyebut Indonesia mengalami empat krisis semenjak SBY berkuasa.  ”Pertama, krisis kebangsaan. Saat ini harga diri bangsa Indonesia hilang. Indonesia hanya menjadi persembahan bagi bangsa lain,” katanya.
Krisis Kenegaraan Kedua, saat ini Indonesia bukan mengalami kritis politik, melainkan krisis kenegaraan, akibat amandemen UUD 1945 yang amburadul. Indikasinya, banyak UU yang bertabrakan dengan UUD, sehingga berakibat terjadinya anarkisme kenegaraan.

”Ketiga, krisis kesejahteraan. Faktanya rakyat sengsara, sementara para pejabat negara semakin tidak bermoral dengan terjadinya korupsi di lingkaran SBY. Para pejabat disibukkan dengan mobil dinas yang bagus, seolah bangsa ini tidak mengalami krisis keuangan,” ujar Haris.

Dan keempat, lanjutnya, adalah krisis moral. Pejabat tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat karena mereka tidak bermoral. Lantaran itu Petisi 28 menilai, SBY tidak perlu diberikan kesempatan lagi. Bahkan mereka menargetkan 28 Januari mendatang merupakan puncak gerakan massa yang akan mendesak SBY mundur dari jabatan presiden.(A20-49)

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/04/93717/Program.100.Hari.Dinilai.Gagal.


---------------------------------------------

07/01/2010 - 16:17

100 Hari, SBY Terancam Tumbang

INILAH.COM, Jakarta - Menjelang 100 hari program kerja pemerintah Presiden SBY justru akan direspon dengan gerakan berbagai elemen masyarakat untuk menurunkan SBY dari kursi kepresidenan.

"Kami akan melakukan gerakan massa yang akan dibesarkan pada 100 hari pemerintahan SBY. Disana nanti berbagai elemen rakyat akan turun," ujar Ketua Relawan Pembela Demokrasi Masinton Pasaribu di Doekoen Cafe, Jakarta (7/1).

Mereka menganggap berbagai kebijakan Presiden SBY tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sehingga mereka perlu untuk merebut kembali kepemimpinan SBY.

"Pemimpin telah membohongi rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Maka rakyat harus mengambil kedaulatannya dengan merebut kembali kepemimpinan SBY," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tiyasno Sudarto.

Mereka mengancam akan terus melakukan aksinya hingga SBY bersedia mengundurkan diri atau diturunkan oleh rakyat sebagai Presiden. "Kalau SBY tidak mau mundur, gerakan kami akan terus berlanjut sampai SBY diturunkan," ujar Masinton lagi.

Saat ini, tutur dia, pihaknya sudah menerima konfirmasi sebanyak 5000 orang dari berbagai elemen masyarakat yang akan turut serta dalam aksi tersebut. Dana untuk aksi tersebut telah mereka kumpulkan dari internal anggota petisi 28 sejak 20 oktober 2009 lalu.

"Saat ini kami telah mencatat ada 5000 orang yang pasti akan mengikuti aksi itu dan ini akan terus bertambah. Dan dananya telah kami kumpulkan sejak 20 oktober kemarin," pungkas masinton. [jib]
http://www.inilah.com/news/2010/01/07/266401/100-hari-sby-terancam-tumbang/

Lemparan Telur Untuk Anggodo di KPK, Warning Buat Para Koruptor

Warning Buat Para Koruptor
Selasa, 12 Januari 2010
14:48:42 WIB

Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Menurut Anggota Petisi 28 Masinton, insiden mahasiswa dengan Anggodo di KPK tadi malam (11/1) adalah bukti bahwa mahasiswa dan rakyat tidak diam.

Insiden itu adalah warning kepada para koruptor. Insiden tersebut juga harus menjadi bahan instrospeksi bagi KPK agar bergerak lebih cepat dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi Anggoro, membongkar praktek mafia hukum yang melibatkan Anggodo, dan menahannya.

KPK juga harus berani membongkar mafia perbankan dalam kasus skandal korupsi Rp 6,7 trilyun yang melibatkan pejabat negara seperti Menkeu, BI, dan istana.

Ketika institusi hukum bergerak lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi, maka mahasiswa dan rakyat pasti bergerak dengan caranya sendiri. Karena rakyat sudah muak dengan perilaku korupsi yang menciptakan kemiskinan dan ketidakadilan.

Masinton mengatakan bahwa lemparan telur kepada Anggodo adalah ekspresi mahasiswa yang tidak pandang bulu terhadap koruptor. Itulah sikap rakyat yang menggandrungi kebenaran dan keadilan. Pers dan elemen gerakan mahasiswa adalah pilar demokrasi yang meneriakkan suara kebenaran untuk tegaknya demokrasi.[fik]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86245
www.rakyatmerdeka.co.id/news/.../Warning-Buat-Para-Koruptor -

Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century

Forum-Pembaca-Kompas ·
Komunitas Forum Pembaca "KOMPAS"

Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century

Mau tahu tokoh-tokoh inspiratif yang meramaikan kasus Bibit/Chandra ataupun kasus Century?
Berikut beberapa nama dari kalangan masyarakat sipil dan
anggota dewan yang pantas disebut (Yang tak disebut, maaf!):

1. Danang Widoyoko, aktivis dari ICW. Dikenal lugas bicara soal pemberantasan korupsi.

2. Ray Rangkuti, pengamat pemilu. Ia dikenal dengan LIMA-nya. Dalam pilpres, Ray menjadi penyokongnya Megawati - Prabowo.

3. Fadjroel Rachman, Ketua Pedoman Indonesia. Waktu pilpres, mau jadi capres jalur independen. Setelah itu, aktif mengajak golput.

4. Rusdi Marpaung, aktivis Imparsial. Rajin berbicara soal penegakkan hak asasi manusia.

5. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dari UI. Waktu pilpres, menjadi
pendukungnya JK - Wiranto.

6. S. Tavip, aktivis buruh. Waktu pilpres menjadi tim-nya HB X.

7. Franky Sahilatua, musisi. Pembela warga korban Lapindo. Waktu pilpres, menjadi punggawanya Tim pemenangan HB X bersama Garin Nugroho.

8. Drajat Wibowo, ekonom Indef (PAN). Waktu pilpres, menjadi tim pemenangannya JK.

9. Masinton Pasaribu, aktivis pergerakan, kader Repdem, sebuah underbouw dari PDIP.

10. Boni Hargen, dosen dan aktivis politik. Punya lembaga kajian bersama Sigit Haryo Wibisono. Lembaganya mendukung PDIP (waktu pileg, disewa oleh Denny JA)
dan kemudian mendukung Megawati waktu Pilpres.

11. Johan, tidak terlalu dikenal di kalangan aktivis politik. Waktu pilpres, menjadi timnya JK.

12. Indra Piliang. politisi Golkar dan pendukung utama JK.

13. Eep Saefullah Fatah, pengamat politik. Waktu pilpres tidak diketahui
posisinya.

14. Haris Motti, aktivis politik,diduga kuat waktu pilpres menjadi tim
silumannya JK.

15. Adhie Massardi, eks jubir Gus Dur, belakangan jadi jubirnya Indonesia Bangkit. Waktu pilpres, lebih dekat ke Prabowo, tapi juga mendukung Megawati.

16. Chalid Muhammad, bekas Kordinator Walhi. Waktu pilpres, masuk timnya Prabowo.

17. Yudi Latief, aktivis yang akademisi. Waktu pilpres menjadi tim pemenangan tertutup dari Megawati

Dari kalangan DPR, ada beberapa nama yang jadi langganan narasumber yang
dikutip media massa:

1. Bambang Soesatyo, politisi Golkar. Sebelum jadi anggota dewan, merupakan direktur Kodeco Timer, perusahaan HPH dan batubara di Kalimantan Selatan. Kodeco Timber merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Kodeco Energy dari
Korea.

2. Maruarar Surait, politisi PDIP. Menjadi ketua Taruna Merah Putih, menjadi salah satu kader muda tercemerlang di partainya selain Budiman Sudjatmiko.

3. M. Misbakhun, PKS. sebelumnya dikenal sebagai pengusaha rumput laut.

4. Aziz Syamsuddin (Golkar), penyandang 4 gelar akademis. Dulu berkiprah dari DPD Golkar Lampung. Waktu pilpres, tim pemenangannya JK.

5. A. Kurdi Mukrie (PPP). Pernah tersangkut kasus kavlinggate sewaktu jadi pimpinan DPRD Jawa Barat.

6. Akbar Faisal (Hanura). Mantan wartawan dan anggota HMI.

http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/144567

Buku Kontra Gurita Cikeas, Bukti Kepanikan Istana

Rabu, 6 Januari 2010 | 23:02 WITA

JAKARTA, RABU - Salah seorang anggota Petisi 28 Masinton Pasaribu menilai, diterbitkannya buku 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi' yang berisi bantahan atas buku Membongkar Gurita Cikeas adalah sebuah bentuk kepanikan kalangan Istana dan kroninya.  Masinton memaklumi hal itu karena kepanikan memang sudah muncul begitu buku karya George Ajitjondro berjudul Membongkar Gurita Cikeas diterbitkan.

Terbitnya buku tandingan untuk menandingi buku Gurita Cikeas katya George Ajitjondro, tidak lain wujud kepanikan  kubu Presiden SBY dan kroninya. Kepanikan ini sudah dimulai sejak diterbitkannya buku Gurita Cikeas yang peredarannya tiba-tiba menghilang dari berbagai toko  buku karena takut berurusan dengan rezim sekarang," kata Masinton kepada Persda Network, Rabu (6/1/2010).

"Kami menganggap,  terbitnya buku itu, tidak mampu menutupi topeng kemunafikan rezim pemerintahan ini yang memang mulai terbuka karena praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme nya (KKN) diketahui rakyat. Buku tandingan itu, tidak akan mampu meredam keingintahuan rakyat tentang fakta KKN nya rezim pemerintahan ini. Jadi, saya menganggap, hanya sebuah kepanikan kroni Istana saja atas terbitnya buku itu," ujarnya lagi.

Rabu siang, Buku 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi' yang berisi bantahan atas buku Membongkar Gurita Cikeas dilaunching di Hotel Cemara, Jakarta Pusat. Buku ini ditulis oleh  oleh mantan wartawan Tempo Setyardi.

Sardan Marbun, salah seorang staf khusus Presiden SBY yang mengolah SMS dan Po Box 9949 saat  dikonfirmasi di Istana Negara usai acara pelantikan tiga wakil menteri dan menseskab kepada wartawan mengaku, dirinya tidak terlalu mengikuti terkait diterbitkannya buku tandingan  buku Gurita Cikeas. Ia hanya mendengar hal itu melalui surat kabar.

"Itu hanya masyarakat saja yang menulis buku itu.  Saya sudah membaca buku Gurita itu, banyak fitnah, banyak yang tidak benar. Jadi, memang harus ada yang mengcounter yang memberitakan, meluruskan. Apalagi, kalau itu dikaitkan dengan Partai Demokrat maupun SBY sendiri," ujarnya.

Terkait soal tudingan buku yang ditulis mantan wartawan Tempo didanai oleh Istana, Sardan membantah dengan tegas.  "Sekarang ini beredar fintah dan kebohongan. Segala sesuatupun diekspos ke arah yang mau memojokkan.  Dan sama sekali tidak benar ada dana dari Istana," tandasnya.


(Persda Network/yat) 

Dapatkan artikel ini di URL:

http://banjarmasinpost.co.id/31901/Buku Kontra Gurita Cikeas, Kepanikan Kroni Istana

http://banjarmasinpost.co.id/printnews/artikel/31901

Sudah Gagal, Sebaiknya Mundur Saja

Minggu, 10/01/10

  NEWS

100 HARI SBY-BOEDIONO
Sudah Gagal, Sebaiknya Mundur Saja

Minggu, 10 Januari 2010
05:38:40 WIB

Jakarta, RMOL. Memasuki program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai gagal dan harus segera mundur. Sehingga tidak perlu lagi harus memimpin sampai lima tahun ke depan.

Kebusukan serta ketidakmampuan SBY-Boediono mempimpin Indonesia menuju arah perubahan dan kemajuan yang lebih baik , semakin hari semakin nyata dirasakan oleh rakyat Indonesia.

“Bagaimana mungkin SBY bisa memimpin Negara ini hingga lima tahun ke depan. Sedangkan lima tahun sebelumnya saja sudah jelas-jelas gagal, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat, sudah tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia,” kata   Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/01).

Pentolan aktivis 98 ini juga membeberkan sejumlah kegagalan SBY serta kebijakan yang menambah kesengsaraan mayarakat, mulai dari mahalnya harga sembako, biaya pendidikan dan kesehatan yang terus melambung, ditambah lagi pengangguran yang meluas serta lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian minimnya upah buruh. Selain itu juga, munculnya berbagai konflik antar lembaga negara (Polri vs KPK, Menkeu vs BPK). Kemudian, skandal korupsi Bank Century senila Rp 6,7 triliun, yang melibatkan penguasa dan kroninya, ditambah lagi, munculnya protes fasilitas mobil pejabat negara, dengan harga miliaran rupiah.

“Semua itu, adalah bukti nyata kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, yang mengakibatkan rakyat, semakin hari semakin sengsara. Oleh karena itu, kepada seluruh fraksi partai di parlemen, agar kegagalan rezim saat ini segera direspon cepat oleh wakil rayat (DPR-MPR) untuk melakukan aksi pemecatan terhadap SBY – Boediono, bertepatan dengan aksi yang akan digelar 100 hari pemerintahan SBY-Boedino mundur, tanggal 28 Januari 2010 mendatang,” tandas Masinton. [bis]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86127

Petisi 28 Serukan Gerakan Tolak Mobil Dinas Mewah

Kamis, 07/01/2010 14:11 WIB

detikcom - Jakarta, Penolakan terhadap mobil dinas mewah pejabat terus bergulir. Kali ini organisasi yang menamakan Petisi 28 menyampaikan penolakannya.

"Dengan diberikannya mobil dinas mewah, maka moralitas pemimpin dan pejabat negara telah musnah," ujar perwakilan dari Repdem, Masinton Pasaribu dalam deklarasi yang dibacakan di Doekoen Cafe, Jl Raya Pasar Minggu, Kamis (7/1/2010).

Menurut Masinton, harga sebuah mobil dinas yang mencapai Rp 1,3 M jelas-jelas telah menghamburkan uang negara dan mencerminkan moralitas yang sudah terdegradasi. Parahnya lagi, kata Masinton, hal ini juga diikuti para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPD.

"Mengguritanya perilaku tidak wajar serta berfoya-foya para pemimpin dan pejabat telah menyedot anggaran negara yang sangat besar," terang mantan aktivis 98 ini.

Sementara itu mantan KSAD Jendral purn Tyasno Sudarto yang hadir mengatakan, pemimpin seharusnya melayani rakyat. Namun yang terjadi di Indonesia justru pemimpin yang minta dilayani.

"Kerusakan sistem di Indonesia dari hulu ke hilir. Yang rusak sistem dan pemimpinnya, kalau mau diperbaiki ganti rezim dengan sistemnya sekarang," kata Tyasno.

Tyasno pun meminta rakyat agar bertindak menyikapi perilaku para pejabat yang semakin menyengsarakan rakyat.

"Jalannya cuma satu, revolusi!" tegas Tyasno yang disambut tepuk tangan dan teriakan revolusi peserta yang hadir.

Pada saat dilangsungkan deklarasi teriakan agar SBY mundur terdengar menggema dalam acara ini.

http://m.detik.com/read/2010/01/07/141153/1273548/10/petisi-28-serukan-gerakan-tolak-mobil-dinas-mewah

Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela

7 Januari 2010 | 13.58 WIB

Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela






JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar per unit bagi pejabat dilakukan atas nama peningkatan kinerja. Namun apakah para pejabat dijamin dapat bekerja secara optimal ketika mereka menerima fasilitas mewah? Tidak juga.

Aktivis "Gerakan Tolak Mobil Dinas Mewah" Lalu Hilman mengatakan, banyak sekali pemimpin yang dapat bekerja produktif dengan tetap menjalankan hidup prihatin dan sederhana. Sebut saja Mahatma Gandhi dari India dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Keduanya berhasil menorehkan sejarah perjuangan bangsa tanpa hidup bermewah-mewah.

Gandhi, misalnya, berhasil mengangkat harkat hidup masyarakat dari kasta rendah, Sudra. Sementara Mandela berhasil mengangkat harkat hidup orang kulit hitam. "Jadi, banyak sekali pemimpin yang tetap berprestasi dalam melayani rakyat meskipun hidup sederhana," ujar Lalu pada acara pendeklarasian gerakan tersebut, Kamis (7/1/2010) di Jakarta.

Aktivis lain, Masinton Pasaribu mengatakan, pejabat yang masih bersikeras menggunakan mobil 100 persen buatan Jepang ini merupakan tipe pemimpin yang tidak sensitif dengan penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin mereka tega hidup bermewah-mewah sementara masih banyak rakyat miskin yang makan nasi aking dan tidak mampu bersekolah.

"Pemimpin seharusnya peka dan mampu memperjuangkan nasib rakyat dan memenuhi rasa keadilan," ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan mantan KASAD pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. "Pejabat seharusnya mengutamakan orang-orang yang dipimpinnya, yaitu rakyat," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, pemimpin harus memperhatikan satunya kata dengan perbuatan. Janji-janji para pemimpin untuk mengangkat hidup rakyat jangan sekadar menjadi retorika belaka. Masinton bahkan mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku tidak tahu-menahu terkait pengadaan mobil mewah dengan nilai pajak Rp 62 miliar per tahun tersebut.

"Telinga SBY sangat tipis jika mendengar hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaannya. Tapi, SBY gagal mendengar penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin dirinya tidak mengetahui pengadaan mobil tersebut?" ujarnya.

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.01.07.13581987