Rabu, 14 April 2010, 14:00:12 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar
Jakarta, RMOL. Kebrutalan Satpol PP terhadap ribuan massa yang menolak penggusuran lahan makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara terus mendapat kecaman.
"Petisi 28 mengecam keras kejahatan Satpol PP dan Pemda DKI yang menggusur dan membantai warga masyarakat," kata aktivis Petisi 28, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 14/4).
Petisi 28, lanjut Masinton, mendesak Komnas HAM untuk mengusut pengusutan tuntas kebrutalan Satpol PP tersebut.
"Besok, pukul 12.00 WIB, Petisi 28 akan menyampaikan tuntutan ini ke kantor Komnas HAM," tegasnya. [zul]
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/14/91398/Petisi-28-Kecam-Keras-Kebrutalan-Satpol-PP
Kamis, 15 April 2010
Desak Komnas HAM Usut, Petisi 28 Kecam Keras Kebrutalan Satpol PP
Rabu, 14 April 2010, 14:00:12 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar
Jakarta, RMOL. Kebrutalan Satpol PP terhadap ribuan massa yang menolak penggusuran lahan makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara terus mendapat kecaman.
"Petisi 28 mengecam keras kejahatan Satpol PP dan Pemda DKI yang menggusur dan membantai warga masyarakat," kata aktivis Petisi 28, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 14/4).
Petisi 28, lanjut Masinton, mendesak Komnas HAM untuk mengusut pengusutan tuntas kebrutalan Satpol PP tersebut.
"Besok, pukul 12.00 WIB, Petisi 28 akan menyampaikan tuntutan ini ke kantor Komnas HAM," tegasnya. [zul]
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/14/91398/Petisi-28-Kecam-Keras-Kebrutalan-Satpol-PP
Kamis, 18 Maret 2010
Masinton Pasaribu: “Kita Terus Gerak Sampai Mereka Turun”
16 March 2010
KOORDINATOR Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Masinton Pasaribu menilai, Presiden SBY mengabaikan keputusan-keputusan institusi negara, seperti hasil Paripurna DPR dan temuan BPK. “Artinya, SBY kami anggap gagal karena sudah mengingkari janji kampanye, yakni menciptakan pemerintahan bersih, adil, dan menjunjung tinggi kebenaran. Gerakan ke depan, konsekuensi dari sebuah pemerintahan yang gagal adalah harus diturunkan,” tegas Ketua Relawan Pro Demokrasi (Repdem) itu kepada Sri Widodo dari Indonesia Monitor, Kamis (4/3).
Apa yang Anda baca dari hasil Paripurna DPR?
Dari angka kemarin sudah terbukti bahwa SBY tidak mampu lagi menutupi kebohongannya selama ini. Konsekuensinya dia harus mundur atau nanti rakyat yang akan memundurkan dia, baik melalui parlemen atau ekstra parlemen.
Bagaimana caranya?
Cara menurunkannya ada dua macam, melalui gerakan di parlemen dan juga gerakan ekstra parlemen. Dilihat dari komposisi pansus kemarin sudah bisa dilakukan untuk pemakzulan.
Kalau dilihat fakta dan tatatertib, tampaknya sulit DPR melakukan pemakzulan?
Boleh saja di DPR masih ada keraguan, tapi segala sesuatu bisa terjadi seperti halnya PPP, dia bisa berbalik 180 derajat. Kalau kita berharap dari politik di parlemen yang cukup kompromistik dan apapun di parlemen sangat mungkin terjadi.
Perlukah Boediono dan Sri Mulyani segera dicekal atau ditangkap?
Dengan kesimpulan paripurna kemarin seharusnya Boediono dan Sri Mulyani mundur atau SBY bisa menggunakan hak prerogatifnya memecat Sri Mulyani. Kalau tidak, rakyat bisa menangkap mereka atau SBY yang harus mundur. Kalau SBY tidak melakukan itu, maka perlu segera ditangkap. Kalau tidak, maka mahasiswa akan terus bergerak, sampai keadilan terwujud, sampai SBY mampu memenuhi janjinya. Kalau tidak mampu, gerakan mahasiswa dan rakyat yang akan menurunkannya.
Kalau presiden tidak melakukan apa-apa atas hasil pansus, apa yang akan dilakukan para aktivis pergerakan?
Setiap hari kita akan demonstrasi. Ke depan kita akan demo ke Istana, ke rumah Presiden, rumah Wakil Presiden, atau simbol-simbol negara yang kami anggap tidak layak lagi dipertahankan. Hari Buruh kita akan demonstrasi besar-besaran. Rencana yang besar nanti pas hari Kebangkitan Nasional dan 21 Mei sebagai Hari Reformasi.
Bagaimana Anda menilai sikap anggota Dewan dari Fraksi Demokrat?
Ini menunjukkan kualitas kader Partai Demokrat yang sesungguhnya tidak mampu mengemban amanat kehendak rakyat. Untuk menutupi ketidakmampuannya melobi, mereka berbuat semaunya dan tidak mengindahkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Bisa juga itu merupakan bentuk kepanikan dari mereka ketika kekuasaan sudah mulai digoyang. Mereka tidak mampu lagi bertindak secara obyektif, rasional, dan profesional. ■
http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=4518&Itemid=33
Rabu, 17 Maret 2010
Gedung KPK, Rumah Dinas Boed-Sri akan Diduduki Massa
Rabu, 17 Maret 2010
10:43:24 WIB
Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. KPK merupakan lembaga negara yang bebas dari kooptasi dan intervensi kekuasaan.
Dari itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Masinton Pasaribu mengingatkan KPK untuk segera menindaklanjuti skandal bailot Rp 6,7 triliun Bank Century. KPK, katanya, jangan coba-coba mengkhianati dukungan rakyat.
“Ketika KPK berselingkuh dengan kekuasaan dan mengkhianati rakyat, kepemimpinan KPK saat ini akan menjadi musuh rakyat dan pasti berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tegas Masinton kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 17/3).
Dia meminta pimpinan KPK untuk tidak melupakan dukungan rakyat dalam kasus cicak versus buaya. Dukungan tersebut, lanjutnya, bukti bahwa rakyat menghendaki pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Bila KPK tidak bertindak cepat, katanya mengingatkan, GIB yang merupakan gabungan dari lebih dari 20 elemen pemuda dan mahasiswa akan melakukan aksi pendudukan gedung KPK dan memaksa seluruh pimpinan KPK mundur.
"Kami elemen pergerakan, mengultimatum KPK dalam waktu 7 X 24 jam harus melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan penyidikan, terhadap seluruh nama-nama orang yang terlibat dalam skandal korupsi Bank Century seperti yang sudah direkomendasikan DPR. Dan bila perlu, KPK harus berani memanggil SBY,” tegasnya.
Tidak berhenti hanya di KPK, Masinton menambahkan, GIB juga akan mendatangi rumah dinas Wakil Presiden Boediono dan Menteri keuangan Sri Mulyani dan sekalian menyiapkan prosesi pengadilan rakyat sebagai bentuk perlawanan tehadap seluruh institusi hukum.
“Karena hukum telah berpihak pada kekuasaan yang tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan,” tandasnya. [zul]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=89744
Senin, 15 Maret 2010
KPK Jadi Alat Penguasa Jangan Mengabaikan Kepercayaan Publik
Senin, 15 Maret 2010
[Suara-Pembaruan, JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah dibela habis-habisan oleh rakyat dalam kasus cicak versus buaya, harus membayar dukungan itu dengan mempercepat proses pengusutan kasus Bank Century.
KPK juga harus berani meningkatkan status hukum kasus tersebut ke tingkat penyidikan, dan memanggil Boediono dan Sri Mulyani. Jika tidak, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, yang sudah dibela habis-habisan oleh rakyat, lebih baik mengundurkan diri saja.
Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada SP di Jakarta, Senin (15/3), mengatakan, saat ini, masyarakat masih percaya kepada KPK. Karena itu, pimpinan KPK jangan sia-siakan kepercayaan publik tersebut. “Peningkatan status hukum pengusutan kasus Bank Century akan mematahkan tudingan bahwa KPK sudah dijadikan alat penguasa, untuk menyeret politisi-politisi dari lawan-lawan pemerintah yang kini tersangkut kasus korupsi,” katanya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Masinton Pasaribu di Jakarta, Senin, mengatakan, KPK menjadi pusat perhatian setelah Pansus Hak Angket DPR tentang Bank Century menyatakan kasus tersebut diselesaikan melalui proses hukum. Tetapi sayang, lembaga hukum independen itu, bekerja sangat lamban, dan tidak memprioritaskan penyelesaian kasus Century.
Tindakan KPK yang mengutamakan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom, mengindikasikan telah terjadi tebang pilih, dan hukum dijadikan instrumen kekuasaan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Indikasi tebang pilih lainnya adalah tenggelamnya kasus yang melibatkan orang- orang di lingkaran Istana, seperti kasus hibah kereta api yang melibatkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kasus Johnny Allen, dan Siti Fadilah Supari.
PPP Konsisten
Mengenai rencana pemanggilan kader PPP, Sekretaris FPPP, M Romahurmuziy mengatakan, partai ataupun fraksinya sama sekali tak merasa tertekan dengan kasus-kasus yang melibatkan kader partainya, yang kini sedang ditangani KPK. Kasus-kasus hukum yang melibatkan politisi partainya, juga tak akan mungkin dijadikan barter dengan pengusutan skandal Bank Century.
FPPP tetap konsisten mendukung keputusan yang menyatakan ada kesalahan dalam kebijakan Bank Century, dan keputusan itu sudah menjadi keputusan Sidang Paripurna DPR, yang telanjur diketahui publik. “Jadi, tak mungkin lagi kasus-kasus hukum para politisi di KPK dijadikan sebagai alat penekan bagi PPP, sudah terlambat,” kata Wakil Sekjen DPP PPP tersebut.
Romy mengakui, membongkar kasus Bank Century sama dengan membangunkan macan tidur. Macan itu sekarang sedang mengamuk dan marah, karena merasa terganggu ketenangannya. Tapi, kasus Century terlanjur muncul, dan sulit meredamnya. “Partai-partai sudah terlanjur bersikap, dan sikap tersebut dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi sudah sulit berubah,” katanya.
Tekanan Pemerintah
Sementara itu, PDI-P menghormati proses hukum terkait kasus aliran dana pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Kasus itu menyeret 19 anggota Fraksi PDI-P. “Kita hargai proses hukum dalam kasus Miranda. Tetapi, harapan kami ini berjalan untuk penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, bukan karena intervensi pemerintah atau kekuasaan,” kata anggota FPDI-P, Eva Kusuma Sundari.
Meski tidak ingin berprasangka, namun Eva menilai, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk tekanan pemerintah terhadap PDI-P, terkait kekritisan partai tersebut dalam pengungkapan kasus Bank Century. Hal itu terbukti dari data ICW, yang mengungkapkan adanya upaya menekan partai-partai kritis dalam Pansus Century, antara lain Golkar, PDI-P, dan PPP.
Sementara itu, Emerson menyayangkan rencana DPR memangkas anggaran KPK. Itu sama artinya dengan arogansi dan intervensi DPR dan upaya menyandera KPK. “Kita minta DPR tidak arogan, dan tidak coba-coba menghambat pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Daripada DPR menyandera anggaran KPK, lebih baik mereka mengerjakan tugasnya untuk menyelesaikan kasus Century hingga ke tingkat Hak Menyatakan Pendapat, dan pengajuan ke MK,” katanya.
Sebaliknya, Koordinator Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar justru menilai, wacana pemotongan anggaran belum menjadi ancaman. Sebab, penetapan anggaran dilakukan DPR bersama pemerintah.
Dia mengakui, potensial terjadi barter kasus antara DPR dan KPK. Oleh karena itu, menurutnya, KPK harus membuktikan dengan konsisten mengusut kasus Bank Century dan dugaan suap Miranda Goeltom.
Menanggapi ancaman tersebut Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, DPR mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menolak anggaran KPK. Namun, apa itu apakah pernyataan resmi DPR atau orang per orang masih belum jelas.
Namun Johan menegaskan, pihaknya sangat serius dalam mengusut kasus Century dan proses penyelidikannya masih berlangsung. Dia menambahkan, KPK selalu siap memberi penjelasan perkembangan penanganan kasus Century kepada DPR. [NOV/J-9/J-11/M-17]
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=14572
Jumat, 05 Maret 2010
Petisi 28: Pidato SBY-Boediono Melawan Keputusan DPR
5 Maret 2010 | 17.06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (Ormas) Petisi 28 mengibaratkan, Pidato Presiden SBY pada Kamis (4/3/2010) malam serta pidato yang disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono, Jumat sebagai bentuk perlawanan atas rekomendasi yang diputuskan oleh Paripurna DPR, Rabu terkait kasus Bank Century. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu.
"Pidato Presiden SBY Kamis malam serta pidato Wakil Presiden Boediono hari ini, adalah upaya pembelaan dan pembenaran atas tindakan ilegal bail out Bank Century. Sama saja, sikap pemerintahan SBY-Boediono secara jelas dan terbuka melawan hasil paripurna DPR," tandas Masinton.
"Keputusan DPR jelas, memilih opsi C yang memutuskan adanya pelanggaran peraturan, kejahatan perbankan, tindak pidana korupsi, dan kerugian keuangan negara," kata Masinton lagi.
Sikap SBY-Boediono yang tidak mengakui hasil temuan Pansus Century DPR yang telah bekerja selama 2 bulan penuh, Masinton menegaskan, adalah bukti bahwa pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan bersih yang dijanjikan saat kampanye pilpres 2009.
"Hasil audit investigatif BPK dan hasil paripurna DPR telah diinjak-injak oleh pemerintahan SBY-Boediono," Masinton menegaskan.
Penulis: Persda Network Rachmat Hidayat Editor: wah
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.03.05.17062123
Tanggapi Paripurna, Aktivis Sebut SBY Pembohong
Jum'at, 5 Maret 2010 - 00:29 wib
JAKARTA – Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mundur dari jabatannya kian gencar disuarakan pasca Paripurna DPR yang memutuskan bailout terhadap Bank Century bermasalah.
Ketiga pejabat negara tersebut dinilai sebagai orang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yang mencapai Rp6,7 triliun itu. Bahkan, mereka dikatakan sebagai pembohong dengan sikapnya tetap bersikukuh bailout sudah sesuai prosedur.
“Presiden dan jajarannya adalah pembohong. Demokrasi harus dibangun di atas kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan keadilan,” tegas aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Bonny Hargens, saat nonton bareng pidato SBY menanggapi hasil paripurna di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2010).
Sementara itu, aktivis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu menilai, siapa yang menjadi dalang utama akar masalah Bank Century sudah terang benderang dan pemerintah tidak perlu lagi menutupi.
“Rakyat sudah cukup menderita, tapi presiden tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Padahal sudah jelas di DPR kemarin terdapat pelanggaran hukum,” ujarnya disambut tepuk tangan riuh dan sorakan bernada hujatan kepada Presiden SBY dari ratusan warga setempat yang turut menyaksikan nobar pidato SBY.
Lain lagi dengan aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti. Ia berharap pidato SBY menjadi pidato terakhirnya sebagai presiden agar rakyat dapat memilih pemimpin baru yang dapat membaya rakyat kepada kesejahteraan yang lebih baik.
“Kalau itu (uang Rp. 6,7 triliun) dipergunakan untuk kepentingan rakyat, pasti rakyat bisa sejahtera. Tapi uang itu sudah dirampok. Kami berkomitmen sudah saatnya peralihan kekuasaan dari para koruptor kepada para pemuda idealis,” katanya.
Acara nonton bareng ini dihadiri sejumlah organisasi di antaranya GIB, Repdem, Serikat Tani, Pekerja, JAMPER, SENJA, dan elemen massa lainnya. Nonton bareng tersebut disaksikan di layar berukuran 2x2,5 meter dengan pencahayaan dan kualitas gambar seadanya.
Yang menarik, nampak stiker bertuliskan “BOHONG” sengaja ditempel persis di dahi presiden SBY pada layar tersebut. Di atas layar lebar itu pun dipasang spanduk berukuran sedang berwarna merah bertuliskan “SBY-BOEDIONO-SMI MUNDUR..!!”.
Acara nobar itu sempat membuat arus lalin di ruas jalan Pejambon menuju Monas tersendat, lantaran animo masyarakat yang besar. Tidak sedikit pengendara motor yang menepi untuk ikut nimbrung menonton pidato SBY sembari ngopi dan makan pisang goreng meski hanya beralaskan tikar seadanya.
(teb)
http://m.okezone.com/read/2010/03/05/339/309305
Senin, 01 Maret 2010
Buruh, Tani, Mahasiswa dan Pemuda Akan Kepung DPR
28 Pebruari 2010 | 16.48 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari elemen buruh, tani, pedagang kaki lima, pemuda, dan mahasiswa berencana melakukan aksi besar-besaran mengepung Gedung DPR RI pada 2 Maret 2010 mendatang tepat pada Rapat Paripurna DPR terkait penanganan kasus Bank Century oleh Pansus Hak Angket.
Aksi pengepungan ini dilakukan setidaknya oleh 12 kelompok massa dan organisasi sektoral, antara lain dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia (DTI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SRMI).
Bambang Wiroyoso dari SPN menjelaskan, aksi unjuk rasa ini merupakan sebuah kesepakatan atas solidaritas berbagai komponen masyarakat yang selama ini tertindas dengan kebijakan-kebijakan berbau neoliberal, termasuk kasus mutakhir menyangkut Bank Century.
"Kami sepakat menyatukan pikiran dan perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat lainnya, untuk melawan kebijakan neoliberal, perdagangan bebas ACFTA, khususnya juga mengungkap skandal Century," kata Bambang Wiroyoso kepada wartawan dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (28/2/2010).
Menurut rencana setidaknya aksi unjuk rasa ini akan diikuti oleh sekitar 50 ribu massa gabungan yang datang dari berbagai daerah. Dari angka tersebut, 40 ribu di antaranya berasal dari kalangan buruh, sementara 10 ribu lagi dari kelompok tani, pemuda, mahasiswa, dan pedagang kaki lima.
Ferry Juliantono dari DTI menjelaskan, kebanyakan massa akan bergerak dari daerah-daerah di Jabodetabek dengan kendaraan pribadi, terutama motor, dan berjalan kaki. "Karena ada hambatan, bahwa ada info dari pihak-pihak polisi akan menghambat massa yang menggunakan kendaraan berupa bus," ujarnya.
Terkait tuntutan massa, Masinton dari GIB mengatakan, berbagai elemen ini telah sepakat untuk mendesak DPR dan Pansus Hak Angket Century segera mengungkap kasus bail out Century sejelas-jelasnya.
Mereka meminta DPR agar transparan dalam penanganan kasus ini. Bila memang ada pihak yang terbukti bersalah, ujarnya, harus segera diadili. "Kami siap mendukung dan mengawal Pansus dan DPR, sepanjang apa yang menjadi keputusannya berpihak kepada kepentingan rakyat dan memuaskan semua elemen masyarakat," katanya.
Meski mengerahkan massa dengan jumlah yang sangat besar, seluruh unsur perwakilan elemen tersebut menjanjikan aksi tetap akan berlaku tertib, aman, dan damai. Disinggung apakah aksi ini akan berpotensi konflik bila keputusan Paripurna DPR tak sesuai harapan massa, Masinton mengatakan tidak akan berbuat anarkis. "Akan tetapi jika memang tidak berpihak pada rakyat maka itu sudah cukuplah untuk menghilangkan kepercayaan kami kepada parlemen dan pemerintah. Kami akan tetap berjuang dengan cara-cara kami," pungkasnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.28.16483112
JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari elemen buruh, tani, pedagang kaki lima, pemuda, dan mahasiswa berencana melakukan aksi besar-besaran mengepung Gedung DPR RI pada 2 Maret 2010 mendatang tepat pada Rapat Paripurna DPR terkait penanganan kasus Bank Century oleh Pansus Hak Angket.
Aksi pengepungan ini dilakukan setidaknya oleh 12 kelompok massa dan organisasi sektoral, antara lain dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia (DTI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SRMI).
Bambang Wiroyoso dari SPN menjelaskan, aksi unjuk rasa ini merupakan sebuah kesepakatan atas solidaritas berbagai komponen masyarakat yang selama ini tertindas dengan kebijakan-kebijakan berbau neoliberal, termasuk kasus mutakhir menyangkut Bank Century.
"Kami sepakat menyatukan pikiran dan perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat lainnya, untuk melawan kebijakan neoliberal, perdagangan bebas ACFTA, khususnya juga mengungkap skandal Century," kata Bambang Wiroyoso kepada wartawan dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (28/2/2010).
Menurut rencana setidaknya aksi unjuk rasa ini akan diikuti oleh sekitar 50 ribu massa gabungan yang datang dari berbagai daerah. Dari angka tersebut, 40 ribu di antaranya berasal dari kalangan buruh, sementara 10 ribu lagi dari kelompok tani, pemuda, mahasiswa, dan pedagang kaki lima.
Ferry Juliantono dari DTI menjelaskan, kebanyakan massa akan bergerak dari daerah-daerah di Jabodetabek dengan kendaraan pribadi, terutama motor, dan berjalan kaki. "Karena ada hambatan, bahwa ada info dari pihak-pihak polisi akan menghambat massa yang menggunakan kendaraan berupa bus," ujarnya.
Terkait tuntutan massa, Masinton dari GIB mengatakan, berbagai elemen ini telah sepakat untuk mendesak DPR dan Pansus Hak Angket Century segera mengungkap kasus bail out Century sejelas-jelasnya.
Mereka meminta DPR agar transparan dalam penanganan kasus ini. Bila memang ada pihak yang terbukti bersalah, ujarnya, harus segera diadili. "Kami siap mendukung dan mengawal Pansus dan DPR, sepanjang apa yang menjadi keputusannya berpihak kepada kepentingan rakyat dan memuaskan semua elemen masyarakat," katanya.
Meski mengerahkan massa dengan jumlah yang sangat besar, seluruh unsur perwakilan elemen tersebut menjanjikan aksi tetap akan berlaku tertib, aman, dan damai. Disinggung apakah aksi ini akan berpotensi konflik bila keputusan Paripurna DPR tak sesuai harapan massa, Masinton mengatakan tidak akan berbuat anarkis. "Akan tetapi jika memang tidak berpihak pada rakyat maka itu sudah cukuplah untuk menghilangkan kepercayaan kami kepada parlemen dan pemerintah. Kami akan tetap berjuang dengan cara-cara kami," pungkasnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.28.16483112
Ngotot Lindungi Boediono dan Sri Mulyani, SBY Harus Mundur
Minggu, 28 Februari 2010
22:16:04 WIB
Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. Tidak hanya Boediono dan Sri Mulyani, Presiden SBY dinilai sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam skandal Bank Century.
"Pertanggungjawaban SBY tidak cukup hanya disampaikan lewat pidato retorika tapi harus diikuti dengan tindakan," tegas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online Minggu malam (28/2).
Masinton, yang pada tahun 1998 aktif di elemen mahasiswa Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) ini, mengatakan tindakan yang harus dilakukan SBY, adalah memerintahkan Partai Demokrat di Senayan untuk menggalang impeachment terhadap Boediono dan menyerahkannya untuk diproses secara hukum tanpa adanya intervensi kekuasaan. Sri Mulyani kata dia harus diberhentikan SBY dengan menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya.
Sebaliknya, bila tetap nekad melindungi dan mempertahankan pejabat negara yang jelas-jelas melakukan pelanggaran dan kejahatan, maka tegas Masinton, SBY harus mundur karena telah gagal dan tidak mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi seperti janji-janji kampanyenya kepada rakyat pada saat Pilpres 2009.
Elemen pergerakan tetap akan berjuang agar kasus skandal korupsi Century Rp 6,7 triliun dituntaskan secepatnya. Pasalnya, mereka mencium indikasi aliran dana korupsi Bank Century digunakan untuk kampanye pemenangan Pilpres SBY-Boediono pada Pilpres 2009. [dry]
Puluhan Ribu Massa Akan Kepung Paripurna DPR 2-3 Maret 2010
28/02/2010 - 16:30 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Sekitar 40 ribu massa dari kalangan buruh, petani dan mahasiswa, bakal mengawal Sidang Paripurna di DPR, 2 Maret mendatang. Hal itu dilakukan guna mengawal keputusan akhir DPR, terhadap dugaan pelanggaran kebijakan bailout Bank Century.
"Kekuatan massa kita 40-50 ribu," kata Ketua Umum Dewan Tani Indonesia Ferry Juliantono, dalam konferensi pers di Restoran Suharti, Jakarta Selatan, Minggu, (28/2).
Aksi puluhan ribu massa itu akan didukung massa dari 12 organisasi buruh, petani, dan mahasiswa. Diantaranya Dewan Tani Indonesia, Syarikat Pekerja Nasional, Pemuda Tani HKTI, Gerakan Indonesia Bersih, Syarikat Rakyat Miskin Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional Demokrat, Universitas Indonesia, KSPSI, FSP Kepjopsi, SBSI, Gaspermindo, dan Gobsi.
"Kami bersepakat menyatukan pikiran, perjuangan dalam rangka melawan neoliberalisme di Indonesia, dan khususnya pengungkapan skandal bank century," kata dewan pimpinan KSPSI Soewarno Sjahery, di kesempatan yang sama.
Pernyataan itu ditambahkan Pimpinan Syarikat Pekerja Nasional, Bambang Wirayoso yang mengatakan, gerakan buruh telah menyatukan tekad untuk menuntut perubahan. Massa buruh yang di bawah koordinasinya, kata dia, saat ini tengah dalam perjalanan menuju Jakarta menggunakan sepeda motor.
"Sekarang sekitar 10 ribu motor sudah sampai di Ciawi, pada titik terakhir besok tanggal 2 Maret, kami akan mendukung agar dibuka siapa penanggung jawab skandal Bank Century itu, paling tidak DPR harus mengeluarkan nama," tegas Bambang.
Sedangkan koordinator lapangan aksi massa gabungan ini, Masinton Pasaribu menegaskan, aksinya itu akan menuntut supaya Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani diadili. "Kita juga mendesak pertanggungjawaban SBY dengan menyerahkan Sri Mulyani dan Boediono, diserahkan untuk diproses secara hukum," imbuhnya.
Dia menambahkan, berkaca ada pandangan akhir fraksi di DPR, 7 pandangan fraksi menyatakan Sri Mulyani dan Boediono bersalah. Menurutnya secara moral politik Boediono tidak layak menjadi wakil presiden lagi. "Selayaknya dia harus mundur, begitu juga Sri Mulyani," tandas Masinton. [jib]
http://inilah.com/news/read/politik/2010/02/28/372311/50-ribu-massa-kawal-paripurna-2-maret-di-dpr/
Intel Tentara Kepergok Mata-matai Demo 2 Maret 2010
28 Pebruari 2010 | 19.04 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat koodinasi oleh kelompok Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) menjelang aksi berbagai elemen massa pada 2 Maret 2010 mendatang rupanya disusupi oleh intelejen dari aparat TNI. GIB mendapati oknum intel tersebut menyusup dan mengikuti beberapa kali rapat koordinasi yang dilakukan GIB.
"Kami bahkan disusupi intelejen dari Kostrad. Ini menunjukkan ada kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan-gerakan yang menentang kebijakan-kebijakan berbau neoliberal," kata Koordinator Lapangan GIB Masinton Pasaribu, dalam konferensi persnya, Minggu (28/2/2010), di Jakarta.
Sebelumnya, GIB bersama berbagai komponen gerakan massa dari berbagai elemen berencana melakukan aksi unjuk rasa dan pengepungan Gedung DPR pada Rapat Paripurna DPR terkait penanganan Pansus Hak Angket Bank Century pada 2 Maret mendatang.
Masinton menjelaskan, oknum berinisial ES itu beberapa kali ikut rapat GIB sebelum akhirnya diketahui merupakan mata-mata pada rapat Sabtu (27/2/2010) kemarin. "Dia mengaku berasal dari Gerakan Pemuda Srengseng. Setelah kami geledah ternyata dia memiliki kartu anggota Detasemen Intelejen Kostrad," tuturnya.
Dari fotokopi kartu anggota oknum tersebut, diketahui oknum berinisial ES tersebut berasal dari Detasemen Intelejen Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dengan alamat Wisma Cakra Danintel Kostrad. Dalam surat monitoring tugas oknum tersebut juga tertulis tugasnya, yakni melaksanakan monitor di seluruh wilayah NKRI dalam rangka kegiatan intelejen taktis dan strategis.
Masinton menjelaskan, GIB akhirnya tidak mempermasalahkan kehadiran intelejen tersebut. Pihaknya pada akhirnya memulangkan oknum tersebut begitu saja. "Kami suruh pulang. Kami hanya ambil identitasnya dan kami beritahu, bahwa kami ini tak layak dimata-matai. Ini bukan tugas tentara," tuturnya.
Masinton mengaku tindakan dimata-matai ini bukan kali pertama dialami GIB. Sebelum-sebelumnya GIB juga pernah mengalami kejadian serupa. "Hanya saja baru kali ini kami dimata-matai dari tentara. Biasanya kan polisi," tuntasnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.28.19040937
JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat koodinasi oleh kelompok Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) menjelang aksi berbagai elemen massa pada 2 Maret 2010 mendatang rupanya disusupi oleh intelejen dari aparat TNI. GIB mendapati oknum intel tersebut menyusup dan mengikuti beberapa kali rapat koordinasi yang dilakukan GIB.
"Kami bahkan disusupi intelejen dari Kostrad. Ini menunjukkan ada kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan-gerakan yang menentang kebijakan-kebijakan berbau neoliberal," kata Koordinator Lapangan GIB Masinton Pasaribu, dalam konferensi persnya, Minggu (28/2/2010), di Jakarta.
Sebelumnya, GIB bersama berbagai komponen gerakan massa dari berbagai elemen berencana melakukan aksi unjuk rasa dan pengepungan Gedung DPR pada Rapat Paripurna DPR terkait penanganan Pansus Hak Angket Bank Century pada 2 Maret mendatang.
Masinton menjelaskan, oknum berinisial ES itu beberapa kali ikut rapat GIB sebelum akhirnya diketahui merupakan mata-mata pada rapat Sabtu (27/2/2010) kemarin. "Dia mengaku berasal dari Gerakan Pemuda Srengseng. Setelah kami geledah ternyata dia memiliki kartu anggota Detasemen Intelejen Kostrad," tuturnya.
Dari fotokopi kartu anggota oknum tersebut, diketahui oknum berinisial ES tersebut berasal dari Detasemen Intelejen Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dengan alamat Wisma Cakra Danintel Kostrad. Dalam surat monitoring tugas oknum tersebut juga tertulis tugasnya, yakni melaksanakan monitor di seluruh wilayah NKRI dalam rangka kegiatan intelejen taktis dan strategis.
Masinton menjelaskan, GIB akhirnya tidak mempermasalahkan kehadiran intelejen tersebut. Pihaknya pada akhirnya memulangkan oknum tersebut begitu saja. "Kami suruh pulang. Kami hanya ambil identitasnya dan kami beritahu, bahwa kami ini tak layak dimata-matai. Ini bukan tugas tentara," tuturnya.
Masinton mengaku tindakan dimata-matai ini bukan kali pertama dialami GIB. Sebelum-sebelumnya GIB juga pernah mengalami kejadian serupa. "Hanya saja baru kali ini kami dimata-matai dari tentara. Biasanya kan polisi," tuntasnya.
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.28.19040937
Kamis, 25 Februari 2010
Boediono dan Sri Mulyani Sudah Layak Mundur
24 Pebruari 2010 | 09.38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Petisi 28, melalui salah seorang anggotanya, Masinton Pasaribu, menyatakan, sikap beberapa partai, baik yang tidak mengungkap nama secara langsung maupun yang berani menyebut nama dalam pandangan akhir kasus skandal bail out Bank Century, sebenarnya makin mengukuhkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wapres Boediono, serta mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menkeu Sri Mulyani, untuk segera meletakkan jabatannya.
"Mayoritas pandangan fraksi sebenarnya secara tersirat sudah menyatakan, Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bail out Bank Century, Rp 6,7 triliun ini. Maka, secara etika Boediono dan Sri Mulyani harus segera mengundurkan diri," tandas Masinton Pasaribu, Rabu (24/2/2010).
Keduanya, kata Masinton, harus legowo untuk meletakkan jabatannya sebagai Wapres dan sebagai Menkeu untuk memudahkan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tidak ada intervensi dari kekuasaan.
Walaupun semua fraksi di Pansus Angket Kasus Bank Century tidak berani menyentuh nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut Masinton, Presiden tentunya ikut bertanggung jawab atas kebijakan bail out yang ternyata banyak terjadi penyimpangan. "Pak SBY, katanya lagi, tidak mungkin tidak merestui proses kebijakan ini," tegas Masinton.
"Sri Mulyani saat dimintai keterangannya oleh Pansus Angket bahkan sudah secara jelas menyatakan, Presiden SBY selalu dilaporkan mem-bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, yang ternyata uangnya diselewengkan ke mana-mana. Salah satu modus tercanggih, dengan menumpang rekening milik nasabah Century yang saya menduga untuk kepentingan Pemilu 2009 lalu. Proses hukum tentu akan menjawab ini semua," tandasnya lagi.
Penulis: PERSDA Rahmat Hidayat Editor: Glo
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.24.09382349
Sikap Demokrat Soal Century Tak Berpihak Kepada Keadilan dan Kebenaran
Laporan wartawan PERSDA Rahmat Hidayat
Rabu, 24 Februari 2010 | 09:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pandangan akhir Fraksi Demokrat yang menganggap kebijakan bailout terhadap Bank Century tak melanggar hukum, tentu sudah bisa ditebak sejak awal. Meski demikian, bagi pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, hal itu adalah sebuah keanehan yang luar biasa.
"Bagi saya, Demokrat dalam pandangan akhirnya yang tidak menyebut nama, merupakan keanehan yang luar biasa. Sebab sebelumnya, mereka telah mengakui ada masalah di akuisis dan merger Bank Century ini. Tentu saja, tak menyebut siapa yang mengakibatkan akuisisi dan merger bermasalah merupakan penilaian yang bermasalah," kata Ray kepada Persda Network, Rabu (24/2/2010).
"Demokrat bisa lari dari kewajiban menyebut nama bila mereka tak menyatakan ada yang masalah. Yang kedua, jika mereka tak menyebut nama sekalipun tidak dengan sendirinya mengurangi bobot penetapan nama-nama yang dilakukan oleh Pansus. Sebab, bila 4 dari 9 fraksi menyebut nama, cukup jadi alasan untuk menetapkan nama-nama itu sebagai penanggungjawab, dan karenanya mereka dapat dituntut secara hukum dan politik," urai Ray.
Masinton Pasaribu, salah seorang aktivis yang juga anggota LSM Petisi 28 menilai, pandangan fraksi Demokrat, tidak mencerminkan semangat anti korupsi, dan tidak menghendaki agar kasus skandal korupsi bank century Rp 6,7 triliun diungkap seterang-terangnya seperti yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
"Pandangan dan kesimpulan Fraksi Partai Demokrat tidak ubahnya seperti kesimpulan yang tidak mengandung makna apa-apa dalam mengungkap skandal Bank Century yang diindikasikan merugikan keuangan negara ini," tandas Masinton.
http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/02/24/0911221/Aneh..Sikap.Demokrat.Soal.Century
Rabu, 24 Februari 2010 | 09:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pandangan akhir Fraksi Demokrat yang menganggap kebijakan bailout terhadap Bank Century tak melanggar hukum, tentu sudah bisa ditebak sejak awal. Meski demikian, bagi pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, hal itu adalah sebuah keanehan yang luar biasa.
"Bagi saya, Demokrat dalam pandangan akhirnya yang tidak menyebut nama, merupakan keanehan yang luar biasa. Sebab sebelumnya, mereka telah mengakui ada masalah di akuisis dan merger Bank Century ini. Tentu saja, tak menyebut siapa yang mengakibatkan akuisisi dan merger bermasalah merupakan penilaian yang bermasalah," kata Ray kepada Persda Network, Rabu (24/2/2010).
"Demokrat bisa lari dari kewajiban menyebut nama bila mereka tak menyatakan ada yang masalah. Yang kedua, jika mereka tak menyebut nama sekalipun tidak dengan sendirinya mengurangi bobot penetapan nama-nama yang dilakukan oleh Pansus. Sebab, bila 4 dari 9 fraksi menyebut nama, cukup jadi alasan untuk menetapkan nama-nama itu sebagai penanggungjawab, dan karenanya mereka dapat dituntut secara hukum dan politik," urai Ray.
Masinton Pasaribu, salah seorang aktivis yang juga anggota LSM Petisi 28 menilai, pandangan fraksi Demokrat, tidak mencerminkan semangat anti korupsi, dan tidak menghendaki agar kasus skandal korupsi bank century Rp 6,7 triliun diungkap seterang-terangnya seperti yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
"Pandangan dan kesimpulan Fraksi Partai Demokrat tidak ubahnya seperti kesimpulan yang tidak mengandung makna apa-apa dalam mengungkap skandal Bank Century yang diindikasikan merugikan keuangan negara ini," tandas Masinton.
http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/02/24/0911221/Aneh..Sikap.Demokrat.Soal.Century
Boediono-Sri Mulyani Sebaiknya 'Lempar Handuk'
24/02/2010 - 19:45
INILAH.COM, Jakarta - Kalangan masyarakat madani mulai mendesak agar Boediono-Sri Mulyani mundur, mengingat keduanya sudah jelas dinilai melakukan moral hazard, dan terancam sanksi pidana. Bagaimana kemungkinannya?
Menyusul sikap Fraksi PDIP, Golkar, PKS, Hanura dan Gerindra yang sudah menegaskan KSSK sarat masalah, mahasiswa dan masyarakat kembali mendesak Boediono-Sri Mulyani mundur. "Sikap fraksi itu makin mengukuhkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wapres Boediono serta mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menkeu Sri Mulyani, agar segera meletakkan jabatannya," kata Tom Abdilah, Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Mayoritas pandangan fraksi sebenarnya secara tersirat sudah menyatakan Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century sebesar Rp6,7 triliun ini. "Maka, secara etika Boediono dan Sri Mulyani harus segera mengundurkan diri. Jika tidak, mahasiswa dan masyarakat akan turun ke jalan meski mungkin secara sporadis," tandas Masinton Pasaribu, aktivis Petisi 28, suatu gerakan masyarakat dari berbagai golongan dan organisasi
Sosiolog dan pengajar UIN Jakarta Abas Jauhari MA menilai pula, Boediono an Sri Mulyani harus legowo meletakkan jabatannya sebagai wapres dan sebagai menkeu, untuk memudahkan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak ada intervensi dari kekuasaan.
Sementara dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada Arie Sujito mengatakan, kendati seluruh fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century, tidak berani menyentuh nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka SBY tentunya terkena dampak sebab secara moral terpaksa ikut bertanggungjawab atas kebijakan dana talangan yang ternyata banyak terjadi penyimpangan. "Ini memang dilematis," katanya.
Sejauh ini, pandangan akhir Fraksi Demokrat yang menganggap kebijakan dana talangan terhadap Bank Century tak melanggar hukum, sudah dinilai aneh dan janggal. Aktivis antikorupsi Ray Rangkuti menyebut hal itu sebagai keganjilan dan keanehan luar biasa.
Masinton Pasaribu menilai, pandangan fraksi Demokrat, tidak mencerminkan semangat antikorupsi, dan tidak menghendaki agar kasus skandal korupsi Bank Century Rp6,7 triliun diungkap seterang-terangnya seperti yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Sementara Isti Nugroho dari Indonesia Democracy Monitor menilai, isu Boediono-Sri Mulyani sudah menjadi konsumsi publik. Dalam hal ini, katanya, agar KPK proaktif memproses Boedion-Sri Mulyani, maka KPK juga harus direformasi karena lambat dalam menangani kasus korupsi, termasuk kasus Century yang menjadi sorotan publik ini. KPK, dimana Tumpak Panggabean terkesan lamban, juga pegawai internalnya yang dianggap bermasalah, bakal didesak untuk direformasi. Publik mulai kecewa atas lambannya KPK menangani Century dan kasus-kasus lainnya," katanya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani yakin negara akan melindungi dirinya karena ia merasa tindakan dan kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Century adalah benar. Sri juga menegaskan tidak akan mengundurkan diri. "Kami merasa tenang karena sudah melaksanakan UU. Dengan demikian, kami yakin akan dilindungi negara," katanya. [mor]
http://inilah.com/news/read/politik/2010/02/24/366042/boediono-sri-mulyani-sebaiknya-lempar-handuk/
INILAH.COM, Jakarta - Kalangan masyarakat madani mulai mendesak agar Boediono-Sri Mulyani mundur, mengingat keduanya sudah jelas dinilai melakukan moral hazard, dan terancam sanksi pidana. Bagaimana kemungkinannya?
Menyusul sikap Fraksi PDIP, Golkar, PKS, Hanura dan Gerindra yang sudah menegaskan KSSK sarat masalah, mahasiswa dan masyarakat kembali mendesak Boediono-Sri Mulyani mundur. "Sikap fraksi itu makin mengukuhkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wapres Boediono serta mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menkeu Sri Mulyani, agar segera meletakkan jabatannya," kata Tom Abdilah, Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Mayoritas pandangan fraksi sebenarnya secara tersirat sudah menyatakan Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century sebesar Rp6,7 triliun ini. "Maka, secara etika Boediono dan Sri Mulyani harus segera mengundurkan diri. Jika tidak, mahasiswa dan masyarakat akan turun ke jalan meski mungkin secara sporadis," tandas Masinton Pasaribu, aktivis Petisi 28, suatu gerakan masyarakat dari berbagai golongan dan organisasi
Sosiolog dan pengajar UIN Jakarta Abas Jauhari MA menilai pula, Boediono an Sri Mulyani harus legowo meletakkan jabatannya sebagai wapres dan sebagai menkeu, untuk memudahkan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak ada intervensi dari kekuasaan.
Sementara dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada Arie Sujito mengatakan, kendati seluruh fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century, tidak berani menyentuh nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka SBY tentunya terkena dampak sebab secara moral terpaksa ikut bertanggungjawab atas kebijakan dana talangan yang ternyata banyak terjadi penyimpangan. "Ini memang dilematis," katanya.
Sejauh ini, pandangan akhir Fraksi Demokrat yang menganggap kebijakan dana talangan terhadap Bank Century tak melanggar hukum, sudah dinilai aneh dan janggal. Aktivis antikorupsi Ray Rangkuti menyebut hal itu sebagai keganjilan dan keanehan luar biasa.
Masinton Pasaribu menilai, pandangan fraksi Demokrat, tidak mencerminkan semangat antikorupsi, dan tidak menghendaki agar kasus skandal korupsi Bank Century Rp6,7 triliun diungkap seterang-terangnya seperti yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Sementara Isti Nugroho dari Indonesia Democracy Monitor menilai, isu Boediono-Sri Mulyani sudah menjadi konsumsi publik. Dalam hal ini, katanya, agar KPK proaktif memproses Boedion-Sri Mulyani, maka KPK juga harus direformasi karena lambat dalam menangani kasus korupsi, termasuk kasus Century yang menjadi sorotan publik ini. KPK, dimana Tumpak Panggabean terkesan lamban, juga pegawai internalnya yang dianggap bermasalah, bakal didesak untuk direformasi. Publik mulai kecewa atas lambannya KPK menangani Century dan kasus-kasus lainnya," katanya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani yakin negara akan melindungi dirinya karena ia merasa tindakan dan kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Century adalah benar. Sri juga menegaskan tidak akan mengundurkan diri. "Kami merasa tenang karena sudah melaksanakan UU. Dengan demikian, kami yakin akan dilindungi negara," katanya. [mor]
http://inilah.com/news/read/politik/2010/02/24/366042/boediono-sri-mulyani-sebaiknya-lempar-handuk/
Walau Tak Disebut, SBY Tetap Harus Bertanggungjawab
Rabu, 24 Februari 2010
12:33:22 WIB
Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. Pandangan berbagai fraksi di Pansus Centurygate sudah menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam skandal bailout Century.
Secar etika, Boediono dan Sri Mulyani harus segera mundur dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan hukum oleh Komisi Pemberantasn Korupsi tanpa ada intervesi kekuasan. Demikian dikatakan oleh Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online hari ini (Rabu, 24/2).
Menururt Masinton, walau Pansus Centurygate tidak berani menyebut nama Presiden SBY, namun sebagai persiden, SBY ikut bertanggungjawab karena skandal tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun.
SBY diyakini mengetahui proses pengambilan kebijakan bailout. Sebagai anak buah, baik Boediono atau Sri Mulyani, pasti melaporklan persoalan itu kepada SBY. [fik]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=88603
12:33:22 WIB
Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. Pandangan berbagai fraksi di Pansus Centurygate sudah menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam skandal bailout Century.
Secar etika, Boediono dan Sri Mulyani harus segera mundur dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan hukum oleh Komisi Pemberantasn Korupsi tanpa ada intervesi kekuasan. Demikian dikatakan oleh Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online hari ini (Rabu, 24/2).
Menururt Masinton, walau Pansus Centurygate tidak berani menyebut nama Presiden SBY, namun sebagai persiden, SBY ikut bertanggungjawab karena skandal tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun.
SBY diyakini mengetahui proses pengambilan kebijakan bailout. Sebagai anak buah, baik Boediono atau Sri Mulyani, pasti melaporklan persoalan itu kepada SBY. [fik]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=88603
GIB Minta Pansus Century Sebut Nama
Selasa, 23 Februari 2010, 17:28 WIB
VIVAnews - Gerakan Indonesia Bersih (GIB) meminta Pansus Century membuat rekomendasi lugas dengan menyebut nama yang bersalah secara politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selanjutnya, DPR diminta memproses secara politik dan merekomendasikan kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti nama-nama yang terindikasi korupsi.
Tuntutan itu disampaikan aktivis GIB Masinton Pasaribu dalam jumpa pers menjelang penarikan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Century.
Menurut GIB, nama yang layak disebut antara lain Boediono dan Sri Mulyani, serta mereka yang berada di Komite Koordinasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta jajaran deputi gubernur senior dan sejumlah direktur Bank Indonesia.
"Kami dengan data seadanya saja bisa menunjuk itu, mestinya Pansus juga," ujar Masinton di Jakarta, Selasa 23 Februari 2010.
Aktivis GIB lainnya, Lalu Hilman, mengatakan pihaknya akan menggelar unjuk rasa untuk mengawal tuntutan tersebut.
"Rencananya 25 Februari, menurunkan seribu delapan ratus orang, dan 2 Maret, lebih besar lagi. Estimasinya tiga ribu lima ratus," ujar Lalu.
Menurut Lalu, aksi itu juga merupakan tanda penutupan pemantauan pansus. "Kami juga menggelar aksi pada awal pembentukan pansus, di akhir juga," ujarnya.
http://wap.vivanews.com/news/read/131759-gib_minta_pansus_century_sebut_nama
VIVAnews - Gerakan Indonesia Bersih (GIB) meminta Pansus Century membuat rekomendasi lugas dengan menyebut nama yang bersalah secara politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Selanjutnya, DPR diminta memproses secara politik dan merekomendasikan kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti nama-nama yang terindikasi korupsi.
Tuntutan itu disampaikan aktivis GIB Masinton Pasaribu dalam jumpa pers menjelang penarikan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Century.
Menurut GIB, nama yang layak disebut antara lain Boediono dan Sri Mulyani, serta mereka yang berada di Komite Koordinasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta jajaran deputi gubernur senior dan sejumlah direktur Bank Indonesia.
"Kami dengan data seadanya saja bisa menunjuk itu, mestinya Pansus juga," ujar Masinton di Jakarta, Selasa 23 Februari 2010.
Aktivis GIB lainnya, Lalu Hilman, mengatakan pihaknya akan menggelar unjuk rasa untuk mengawal tuntutan tersebut.
"Rencananya 25 Februari, menurunkan seribu delapan ratus orang, dan 2 Maret, lebih besar lagi. Estimasinya tiga ribu lima ratus," ujar Lalu.
Menurut Lalu, aksi itu juga merupakan tanda penutupan pemantauan pansus. "Kami juga menggelar aksi pada awal pembentukan pansus, di akhir juga," ujarnya.
http://wap.vivanews.com/news/read/131759-gib_minta_pansus_century_sebut_nama
Sabtu, 20 Februari 2010
Pansus Century Harusnya Berani "Tunjuk Hidung"
JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, mengaku heran dengan pandangan semua fraksi di DPR terkait kesimpulan yang dibacakan dalam kasus skandal bail out Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.
Masinton kepada Persda Network, Kamis (18/2/2010), menyatakan, harusnya fraksi yang sejak awal menganggap adanya pelanggaran terkait dana talangan ke Bank Century itu sudah berani "tunjuk hidung" siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas makin terungkapnya skandal bail out yang merugikan uang negara ini.
"Saya merasa aneh saja bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu hanya diinisiatifi oleh BI, Menkeu, dan Bank Century tanpa melibatkan yang paling atas. Bagi saya, itu tidak masuk akal," kata Masinton.
Dia menegaskan, untuk apa dibentuk Pansus Angket Kasus Bank Century kalau akhirnya ada yang ingin dilindungi dengan berusaha ditutup-tutupi. Semua pelaku, kata Masinton, modusnya sudah sangat jelas, adanya dugaan aliran yang mengalir yang diindikasikan untuk keperluan biaya kampanye pasangan capres dan cawapres tertentu pada Pilpres 2009.
"Saya menduga, keberhasilan ketika itu, mem-bail out Bank Century hingga mencapai Rp 6,7 triliun, kompensasinya jabatan untuk Boediono dan Sri Mulyani sebagai Wapres dan Menteri Keuangan," tandasnya.
Petisi 28 yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) tetap akan mengawal kinerja Pansus Angket Kasus Bank Century DPR dengan cara "mengepung" DPR, membentuk rantai manusia mengelilingi Gedung DPT pada 2 hingga 4 April mendatang.
"Aksi kami ini nanti sebagai bentuk penolakan adanya kompromi politik dengan rezim pemerintahan ini. Kami akan mencegah, jangan sampai fraksi yang awalnya mendukung bahwa bail out cacat hukum malah berbalik bersikap seperti Partai Demokrat yang menyatakan bail out tidak melanggar hukum," kata Masinton.
"Kami sama sekali tidak ingin kompromi itu terjadi. Dan, tentu saja, rakyat menunggu sikap tegas partai politik, mana yang bersungguh-sungguh mengungkap skandal bail out Bank Century ini dan mana yang tidak, memilih berkompromi hanya sekadar mempertahankan kekuasaan," tegas Masinton.
Masinton kepada Persda Network, Kamis (18/2/2010), menyatakan, harusnya fraksi yang sejak awal menganggap adanya pelanggaran terkait dana talangan ke Bank Century itu sudah berani "tunjuk hidung" siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas makin terungkapnya skandal bail out yang merugikan uang negara ini.
"Saya merasa aneh saja bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu hanya diinisiatifi oleh BI, Menkeu, dan Bank Century tanpa melibatkan yang paling atas. Bagi saya, itu tidak masuk akal," kata Masinton.
Dia menegaskan, untuk apa dibentuk Pansus Angket Kasus Bank Century kalau akhirnya ada yang ingin dilindungi dengan berusaha ditutup-tutupi. Semua pelaku, kata Masinton, modusnya sudah sangat jelas, adanya dugaan aliran yang mengalir yang diindikasikan untuk keperluan biaya kampanye pasangan capres dan cawapres tertentu pada Pilpres 2009.
"Saya menduga, keberhasilan ketika itu, mem-bail out Bank Century hingga mencapai Rp 6,7 triliun, kompensasinya jabatan untuk Boediono dan Sri Mulyani sebagai Wapres dan Menteri Keuangan," tandasnya.
Petisi 28 yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) tetap akan mengawal kinerja Pansus Angket Kasus Bank Century DPR dengan cara "mengepung" DPR, membentuk rantai manusia mengelilingi Gedung DPT pada 2 hingga 4 April mendatang.
"Aksi kami ini nanti sebagai bentuk penolakan adanya kompromi politik dengan rezim pemerintahan ini. Kami akan mencegah, jangan sampai fraksi yang awalnya mendukung bahwa bail out cacat hukum malah berbalik bersikap seperti Partai Demokrat yang menyatakan bail out tidak melanggar hukum," kata Masinton.
"Kami sama sekali tidak ingin kompromi itu terjadi. Dan, tentu saja, rakyat menunggu sikap tegas partai politik, mana yang bersungguh-sungguh mengungkap skandal bail out Bank Century ini dan mana yang tidak, memilih berkompromi hanya sekadar mempertahankan kekuasaan," tegas Masinton.
Kamis, 18 Februari 2010
Aneh, Inilah Keanehan yang Tidak Dianggap Aneh
Kamis, 18 Februari 2010
11:12:46 WIB
Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Aneh bila sebuah kebijakan senilai Rp 6,7 triliun tidak diketahui oleh seorang Presiden yang bertanggungjawab terhadap jalannya sebuah pemerintahan.
Lebih aneh lagi, bila keanehan ini tidak dipandang sebagai sebuah keanehan.
Mengucurkan dana talangan untuk Bank Century yang sejak berdiri sudah penuh masalah diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani, sesaat setelah “bank itu ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik”.
Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar marathon antara malam hari 20 November hingga dinihari 21 November 2008 di kompleks Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Keputusan KSSK itu tidak datang dengan sendiri. Ia mengikuti rekomendasi Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang lebih dahulu, hanya beberapa jam sebelumnya, menetapkan Bank Century sebagai “bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik”. Selain menyarankan agar Bank Century ditetapkan sebagai “bank gagal berdampak sistemik” Boediono pun menyarankan agar pemerintah mengucurkan Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank itu. Pada perjalanannya, hingga Juli 2009, dana yang dikucurkan membengkak hingga sepuluh kali menjadi Rp 6,7 triliun.
Ketika keputusan itu diambil, Presiden SBY sedang berada di Washington DC. Adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertindak sebagai acting president sementara Presiden SBY berada di luar Indonesia. Tetapi sang acting president tidak menerima laporan mengenai keputusan itu sampai empat hari kemudian, tanggal 25 November 2008.
Sementara pada subuh 21 November 2008 itu, Ketua KSSK/Menkeu memilih untuk mengirimkan apa yang disebutnya sebagai laporan lewat SMS kepada Presiden SBY yang sedang berada di Washington DC.
Banyak pihak yang tidak percaya dengan anggapan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui rencana bail out Bank Century. Juga banyak yang tidak percaya dengan anggapan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui proses pengucuran dana talangan yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.
Kalau ia, Presiden SBY, memang tidak tahu menahu atas urusan ini, itu berarti dia telah gagal dalam memimpin pemerintahannya. Ketidaktahuannya itu telah memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengarahkan laju roda pemerintahannya. Ia dengan sengaja atau tidak telah membiarkan pejabat-pejabat di bawahnya bekerja dengan insiatif mereka sendiri. Dan keadaan ini jelas berbahaya.
Kunci dari pertanyaan apakah Presiden SBY tahu atau tidak tentang rencana dan keputusan KSSK mengikuti rekomendasi Gubernur BI untuk mengucurkan dana talangan kepada Bank Century terletak pada pesan pendek yang dikirimkan Sri Mulyani Indrawati itu.
Soal isi SMS ini akan kita bahas dalam kesempatan berikut.
Aktivis Masinton Pasaribu adalah satu dari sekian banyak orang yang mencium keanehan di balik pandangan akhir yang disampaikan fraksi dalam rapat Pansus Centurygate kemarin (Rabu, 17/2).
"Aneh bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun hanya hasil dari inisiatif Gubernur BI, Menkeu, dan Bank Century, tanpa melibatkan Presiden. Nggak masuk akal ujarnya.
“Untuk apa dibentuk Pansus Centurygate kalau masih ada yang ditutup-tutupi? Semua indikasi, pelaku dan modusnya sudah jelas, bahwa bail out Bank Century dilakukan untuk keperluan biaya kampanye pemenangan pilpres SBY-Boediono tahun 2009,” sambungnya.
Dia menambahkan, posisi wapres yang diduduki Boediono dan posisi Menkeu yang tetap diduduki Sri Mulyani adalah kompensasi bagi kemampuan mereka mengorkestrasi skandal ini
Masinton juga mengatakan, dia dan teman-temannya di Gerakan Indonesia Bersih (GIB) akan mengepung gedung DPR dengan rantai manusia pada tanggal 2 hingga 4 Maret nanti, saat DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas rekomendasi Pansus Centurygate.
Kita tunggu aksi Masinton Cs. Sementara itu, kita sepakati dulu bahwa adalah aneh bila keanehan yang terpampang jelas di mata kita ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh. [guh]
www.myrmnews.com
11:12:46 WIB
Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Aneh bila sebuah kebijakan senilai Rp 6,7 triliun tidak diketahui oleh seorang Presiden yang bertanggungjawab terhadap jalannya sebuah pemerintahan.
Lebih aneh lagi, bila keanehan ini tidak dipandang sebagai sebuah keanehan.
Mengucurkan dana talangan untuk Bank Century yang sejak berdiri sudah penuh masalah diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani, sesaat setelah “bank itu ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik”.
Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar marathon antara malam hari 20 November hingga dinihari 21 November 2008 di kompleks Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Keputusan KSSK itu tidak datang dengan sendiri. Ia mengikuti rekomendasi Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang lebih dahulu, hanya beberapa jam sebelumnya, menetapkan Bank Century sebagai “bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik”. Selain menyarankan agar Bank Century ditetapkan sebagai “bank gagal berdampak sistemik” Boediono pun menyarankan agar pemerintah mengucurkan Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank itu. Pada perjalanannya, hingga Juli 2009, dana yang dikucurkan membengkak hingga sepuluh kali menjadi Rp 6,7 triliun.
Ketika keputusan itu diambil, Presiden SBY sedang berada di Washington DC. Adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertindak sebagai acting president sementara Presiden SBY berada di luar Indonesia. Tetapi sang acting president tidak menerima laporan mengenai keputusan itu sampai empat hari kemudian, tanggal 25 November 2008.
Sementara pada subuh 21 November 2008 itu, Ketua KSSK/Menkeu memilih untuk mengirimkan apa yang disebutnya sebagai laporan lewat SMS kepada Presiden SBY yang sedang berada di Washington DC.
Banyak pihak yang tidak percaya dengan anggapan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui rencana bail out Bank Century. Juga banyak yang tidak percaya dengan anggapan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui proses pengucuran dana talangan yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.
Kalau ia, Presiden SBY, memang tidak tahu menahu atas urusan ini, itu berarti dia telah gagal dalam memimpin pemerintahannya. Ketidaktahuannya itu telah memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengarahkan laju roda pemerintahannya. Ia dengan sengaja atau tidak telah membiarkan pejabat-pejabat di bawahnya bekerja dengan insiatif mereka sendiri. Dan keadaan ini jelas berbahaya.
Kunci dari pertanyaan apakah Presiden SBY tahu atau tidak tentang rencana dan keputusan KSSK mengikuti rekomendasi Gubernur BI untuk mengucurkan dana talangan kepada Bank Century terletak pada pesan pendek yang dikirimkan Sri Mulyani Indrawati itu.
Soal isi SMS ini akan kita bahas dalam kesempatan berikut.
Aktivis Masinton Pasaribu adalah satu dari sekian banyak orang yang mencium keanehan di balik pandangan akhir yang disampaikan fraksi dalam rapat Pansus Centurygate kemarin (Rabu, 17/2).
"Aneh bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun hanya hasil dari inisiatif Gubernur BI, Menkeu, dan Bank Century, tanpa melibatkan Presiden. Nggak masuk akal ujarnya.
“Untuk apa dibentuk Pansus Centurygate kalau masih ada yang ditutup-tutupi? Semua indikasi, pelaku dan modusnya sudah jelas, bahwa bail out Bank Century dilakukan untuk keperluan biaya kampanye pemenangan pilpres SBY-Boediono tahun 2009,” sambungnya.
Dia menambahkan, posisi wapres yang diduduki Boediono dan posisi Menkeu yang tetap diduduki Sri Mulyani adalah kompensasi bagi kemampuan mereka mengorkestrasi skandal ini
Masinton juga mengatakan, dia dan teman-temannya di Gerakan Indonesia Bersih (GIB) akan mengepung gedung DPR dengan rantai manusia pada tanggal 2 hingga 4 Maret nanti, saat DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas rekomendasi Pansus Centurygate.
Kita tunggu aksi Masinton Cs. Sementara itu, kita sepakati dulu bahwa adalah aneh bila keanehan yang terpampang jelas di mata kita ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh. [guh]
www.myrmnews.com
Rabu, 03 Februari 2010
Petisi 28: Sering Curhat, Bukti SBY Tidak Kuat
03 Pebruari 2010 | 15.53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang aktivis yang tergabung dalam Petisi 28, Masinton Pasaribu menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap curhat kepada rakyat, terkait kritisi oleh para elemen massa saat menggelar aksi. Terakhir, Presiden SBY menyesalkan aksi massa pada 28 Januari lalu yang membawa kerbau dalam aksi itu. Saat aksi digelar, pada tubuh kerbau ada coretan cat berwarna putih bertuliskan "SiBuYa".
"Kami melihatnya, Presiden SBY yang selalu curhat ke publik, jelas membuktikan bahwa SBY tidak memiliki talenta kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi, tegar dalam situasi apa pun, dan pantang mengeluh di hadapan rakyat," kata Masinton kepada Persda Network, Rabu (3/2/2010).
Ia kemudian menegaskan, sebagai seorang Presiden, SBY tidaklah dianggap pantas dan tidaklah bisa dianggap etis bila selalu curhat dan berkeluh kesah ke publik. Apalagi keluh kesah SBY, dianggapnya tidak memiliki urgensi dan relevansinya dengan persoalan kenegaraan dan kerakyatan saat ini.
"Seperti kemiskinan yang terus meluas, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, korupsi yang merajalela, dan ancaman PHK massal pascapemberlakuan ACFTA. Bagi saya, curhat SBY salah kaprah, karena yang layak berkeluh kesah adalah rakyat karena pemerintahan SBY belum mampu menciptakan kesejahteraan untuk rakyat seperti yang dijanjikan SBY dalam kampanyenya saat pilpres 2004 dan 2009," tandas Masinton lagi.
"Kalau dalam bahasa gaulnya anak muda saat ini model curhatnya SBY dianggap sebagai 'lebay' yang berarti suka mengada-ada untuk mendapatkan perhatian," katanya lagi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pernyataannya kemudian meminta agar aspirasi dengan cara menggelar aksi demontrasi dilakukan dengan cara beretika dan kepatutan.
"Sebagai bagian dari ekspresi politik dan kebebasan berpendapat, demonstrasi adalah hal yang wajar, dan biasa saja. Bahkan secara sadar, itu dilindungi, diberi kesempatan dan diatur oleh undang-undang. Tetapi, demonstrasi tetap membutuhkan panduan etika," kata Anas.
"Kalau tanpa etika, demonstrasi tidak akan menjadi ekspresi demokrasi dalam sikap kritis. Justru demonstrasi yang tuna etika akan menjadi kepanjangan dari kebencian dan ketidakdewasaan. Karena itu, sebaiknya demonstrasi dijauhkan dari cara-cara yang kasar dan tanpa etika," Anas menegaskan.
Desmond J Mahesa, mantan aktivis yang kini anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Gerindra punya argumen lain terkait sikap presiden yang kerap menanggapi aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen massa, mengkritisi kinerja pemerintah.
"Kalau hanya satu atau dua kali curhat, mungkin tak masalah. Akan tetapi, kalau tiap kali curhat, masyarakat jadi imun. SBY kan penguasa, pemimpin yang justru harus menunjukkan ketegaran dan kekuatannya. Penguasa kok malah sering curhat," sesalnya. (YAT)
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.03.15534935
JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang aktivis yang tergabung dalam Petisi 28, Masinton Pasaribu menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap curhat kepada rakyat, terkait kritisi oleh para elemen massa saat menggelar aksi. Terakhir, Presiden SBY menyesalkan aksi massa pada 28 Januari lalu yang membawa kerbau dalam aksi itu. Saat aksi digelar, pada tubuh kerbau ada coretan cat berwarna putih bertuliskan "SiBuYa".
"Kami melihatnya, Presiden SBY yang selalu curhat ke publik, jelas membuktikan bahwa SBY tidak memiliki talenta kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi, tegar dalam situasi apa pun, dan pantang mengeluh di hadapan rakyat," kata Masinton kepada Persda Network, Rabu (3/2/2010).
Ia kemudian menegaskan, sebagai seorang Presiden, SBY tidaklah dianggap pantas dan tidaklah bisa dianggap etis bila selalu curhat dan berkeluh kesah ke publik. Apalagi keluh kesah SBY, dianggapnya tidak memiliki urgensi dan relevansinya dengan persoalan kenegaraan dan kerakyatan saat ini.
"Seperti kemiskinan yang terus meluas, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, korupsi yang merajalela, dan ancaman PHK massal pascapemberlakuan ACFTA. Bagi saya, curhat SBY salah kaprah, karena yang layak berkeluh kesah adalah rakyat karena pemerintahan SBY belum mampu menciptakan kesejahteraan untuk rakyat seperti yang dijanjikan SBY dalam kampanyenya saat pilpres 2004 dan 2009," tandas Masinton lagi.
"Kalau dalam bahasa gaulnya anak muda saat ini model curhatnya SBY dianggap sebagai 'lebay' yang berarti suka mengada-ada untuk mendapatkan perhatian," katanya lagi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pernyataannya kemudian meminta agar aspirasi dengan cara menggelar aksi demontrasi dilakukan dengan cara beretika dan kepatutan.
"Sebagai bagian dari ekspresi politik dan kebebasan berpendapat, demonstrasi adalah hal yang wajar, dan biasa saja. Bahkan secara sadar, itu dilindungi, diberi kesempatan dan diatur oleh undang-undang. Tetapi, demonstrasi tetap membutuhkan panduan etika," kata Anas.
"Kalau tanpa etika, demonstrasi tidak akan menjadi ekspresi demokrasi dalam sikap kritis. Justru demonstrasi yang tuna etika akan menjadi kepanjangan dari kebencian dan ketidakdewasaan. Karena itu, sebaiknya demonstrasi dijauhkan dari cara-cara yang kasar dan tanpa etika," Anas menegaskan.
Desmond J Mahesa, mantan aktivis yang kini anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Gerindra punya argumen lain terkait sikap presiden yang kerap menanggapi aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen massa, mengkritisi kinerja pemerintah.
"Kalau hanya satu atau dua kali curhat, mungkin tak masalah. Akan tetapi, kalau tiap kali curhat, masyarakat jadi imun. SBY kan penguasa, pemimpin yang justru harus menunjukkan ketegaran dan kekuatannya. Penguasa kok malah sering curhat," sesalnya. (YAT)
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.03.15534935
Selasa, 02 Februari 2010
Petisi 28: SBY Lebih Lamban Dari Kerbau
02 Februari 2010 | 13:48 | Politik
Zul Sikumbang
Jakarta - Aktivis Petisi 28 Masinton menilai kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih lamban dari kerbau.
"Kerbau dilecut baru bekerja, tapi SBY lebih lamban dari itu," kata Masinton kepada primaironline.com di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/2).
Aksi demo tanggal 28 Januari lalu, ketika para demonstran dalam aksinya membawa kerbau, juga menjadi bahasan dalam pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas.
Menurut Masinton, para demonstran yang membawa kerbau merupakan ungkapan atau ekspresi masyarakat atas keadaan yang terjadi sekarang.
Disebutkannya, kerbau bekerja sangat lamban, tidak peka dan tidak tanggap dengan situasi dan kondisi yang ada. "Seharusnya SBY membahas masalah kesejahteraan rakyat, ACFTA, masalah kebutuhan pokok, tenaga kerja. Tidak membahas masalah-masalah yang tidak substantif," kata Masinton.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perkembangan sejumlah aksi demonstrasi yang dinilai tidak patut selama ini dibahas dalam kelompok kerja yang membahas reformasi birokrasi,penegakan hukum, demokrasi, dan keamanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah aksi teatrikal yang menampilkan binatang kerbau dalam aksi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono itu.
"Ada yang bawa kerbau, (diumpamakan) SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau, dibawa itu, apa ya itu unjuk rasa sebagai ekspresi kebebasan, lantas foto diinjak-injak, dibakar-bakar di mana-mana di daerah, akan dibahas, dengan pikiran yang jernih, menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan budaya kita, menyelamatkan peradaban bangsa," ungkap SBY saat membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Istana Cipanas, Cianjur, Selasa siang. (new)
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Politik&artid=petisi-28-sby-lebih-lambat-daripada-kerbau
Zul Sikumbang
Jakarta - Aktivis Petisi 28 Masinton menilai kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih lamban dari kerbau.
"Kerbau dilecut baru bekerja, tapi SBY lebih lamban dari itu," kata Masinton kepada primaironline.com di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/2).
Aksi demo tanggal 28 Januari lalu, ketika para demonstran dalam aksinya membawa kerbau, juga menjadi bahasan dalam pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas.
Menurut Masinton, para demonstran yang membawa kerbau merupakan ungkapan atau ekspresi masyarakat atas keadaan yang terjadi sekarang.
Disebutkannya, kerbau bekerja sangat lamban, tidak peka dan tidak tanggap dengan situasi dan kondisi yang ada. "Seharusnya SBY membahas masalah kesejahteraan rakyat, ACFTA, masalah kebutuhan pokok, tenaga kerja. Tidak membahas masalah-masalah yang tidak substantif," kata Masinton.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perkembangan sejumlah aksi demonstrasi yang dinilai tidak patut selama ini dibahas dalam kelompok kerja yang membahas reformasi birokrasi,penegakan hukum, demokrasi, dan keamanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah aksi teatrikal yang menampilkan binatang kerbau dalam aksi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono itu.
"Ada yang bawa kerbau, (diumpamakan) SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau, dibawa itu, apa ya itu unjuk rasa sebagai ekspresi kebebasan, lantas foto diinjak-injak, dibakar-bakar di mana-mana di daerah, akan dibahas, dengan pikiran yang jernih, menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan budaya kita, menyelamatkan peradaban bangsa," ungkap SBY saat membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Istana Cipanas, Cianjur, Selasa siang. (new)
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Politik&artid=petisi-28-sby-lebih-lambat-daripada-kerbau
Langganan:
Postingan (Atom)