Petisi 28: Harianto Badjoeri Harus Ditangkap

Kamis, 15 April 2010 18:10 WIB | Peristiwa |
Jakarta (ANTARA News) - Petisi 28 meminta polisi menangkap Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Harianto Badjoeri, sebagai yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa bentrokan antara warga dengan Satpol PP di kompleks pemakaman Mbah Priok di Jakarta Utara, Rabu (14/4) kemarin.

"Harianto Badjoeri harus ditangkap segera dan diajukan ke pengadilan," kata perwakilan Petisi 28, Masinton Pasaribu, saat menyambangi Komnas HAM di Jakarta Kamis untuk mengadukan tindakan Satpol PP yang memulai terjadinya aksi kerusuhan tersebut.

Petisi 28 juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap rakyat dengan membiarkan kekerasan terhadap rakyat.

Selain itu, Walikota Jakut juga harus mundur karena telah bersekutu dengan kekuatan modal untuk melakukan penggusuran terhadap makam Mbak Priok dan kekerasan terhadap rakyat.

"Periksa, adili dan tangkap Dirut Pelindo beserta jajarannya karena telah melakukan dugaan skenario penggusuran disertai dengan kekerasan terhadap rakyat," katanya.

Ia menyebutkan Satpol PP yang baru saja berulang tahun ke-60 justru tidak menunjukkan perubahan orientasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai alat penegak hukum.

Satpol PP menjadi aktor utama dalam menghadirkan praktik kekerasan terhadap warga yang mempertahankan hak-haknya.

"Penggusuran secara paksa terhadap makam Mbak Priok adalah bentuk arogansi kekuasaan dan modal dalam merusak budaya Islam yang seharusnya dipelihara oleh negara.

"Arogansi kekuasaan dengan kekerasan justru telah menjadikan budaya yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Sebelumnya, Komnas HAM berjanji dalam dua pekan melakukan penyelidikan terhadap peristiwa kerusuhan di Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu (14/4).

"Kita menargetkan penyelidikan peristiwa di Koja berlangsung selama dua pekan," kata komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, ketika menerima pengaduan dari Petisi 28 terkait peristiwa Koja.

Ia mengatakan, sebenarnya pihaknya sejak jauh-jauh hari meminta pihak Pemprov untuk tidak melakukan penertiban di kawasan kompleks pemakaman Mbah Tanjung Priok itu.

"Kita juga memberitahukan kepada pihak Pelindo untuk melakukan proses mediasi dahulu," katanya.

Karena itu, ia menyayangkan peristiwa yang sebenarnya tidak perlu terjadi tersebut.

Hal senada dikatakan oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Nucholish, pihaknya akan memfokuskan siapa yang melakukan perintah penertiban itu.

"Kemudian perintah itu diterima siapa," katanya.

(T.R021/S026)
http://antaranews.com/berita/1271329830/petisi-28-harianto-badjoeri-harus-ditangkap

Desak Komnas HAM Usut, Petisi 28 Kecam Keras Kebrutalan Satpol PP

Rabu, 14 April 2010, 14:00:12 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar

Jakarta, RMOL. Kebrutalan Satpol PP terhadap ribuan massa yang menolak penggusuran lahan makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara terus mendapat kecaman.

"Petisi 28 mengecam keras kejahatan Satpol PP dan Pemda DKI yang menggusur dan membantai warga masyarakat," kata aktivis Petisi 28, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 14/4).

Petisi 28, lanjut Masinton, mendesak Komnas HAM untuk mengusut pengusutan tuntas kebrutalan Satpol PP tersebut.

"Besok, pukul 12.00 WIB, Petisi 28 akan menyampaikan tuntutan ini ke kantor Komnas HAM," tegasnya. [zul]
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/14/91398/Petisi-28-Kecam-Keras-Kebrutalan-Satpol-PP

Desak Komnas HAM Usut, Petisi 28 Kecam Keras Kebrutalan Satpol PP

Rabu, 14 April 2010, 14:00:12 WIB
Laporan: Zul Hidayat Siregar

Jakarta, RMOL. Kebrutalan Satpol PP terhadap ribuan massa yang menolak penggusuran lahan makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara terus mendapat kecaman.

"Petisi 28 mengecam keras kejahatan Satpol PP dan Pemda DKI yang menggusur dan membantai warga masyarakat," kata aktivis Petisi 28, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 14/4).

Petisi 28, lanjut Masinton, mendesak Komnas HAM untuk mengusut pengusutan tuntas kebrutalan Satpol PP tersebut.

"Besok, pukul 12.00 WIB, Petisi 28 akan menyampaikan tuntutan ini ke kantor Komnas HAM," tegasnya. [zul]
http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/04/14/91398/Petisi-28-Kecam-Keras-Kebrutalan-Satpol-PP

Masinton Pasaribu: “Kita Terus Gerak Sampai Mereka Turun”

16 March 2010

KOORDINATOR Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Masinton Pasaribu menilai, Presiden SBY mengabaikan keputusan-keputusan institusi negara, seperti hasil Paripurna DPR dan temuan BPK. “Artinya, SBY kami anggap gagal karena sudah mengingkari janji kampanye, yakni menciptakan pemerintahan bersih, adil, dan menjunjung tinggi kebenaran. Gerakan ke depan, konsekuensi dari sebuah pemerintahan yang gagal adalah harus diturunkan,” tegas Ketua Relawan Pro Demokrasi (Repdem) itu kepada Sri Widodo dari Indonesia Monitor, Kamis (4/3).



Apa yang Anda baca dari hasil Paripurna DPR?

Dari angka kemarin sudah terbukti bahwa SBY tidak mampu lagi menutupi kebohongannya selama ini. Konsekuensinya dia harus mundur atau nanti rakyat yang akan memundurkan dia, baik melalui parlemen atau ekstra parlemen.



Bagaimana caranya?

Cara menurunkannya ada dua macam, melalui gerakan di parlemen dan juga gerakan ekstra parlemen. Dilihat dari komposisi pansus kemarin sudah bisa dilakukan untuk pemakzulan.



Kalau dilihat fakta dan tatatertib, tampaknya sulit DPR melakukan pemakzulan?

Boleh saja di DPR masih ada keraguan, tapi segala sesuatu bisa terjadi seperti halnya PPP, dia bisa berbalik 180 derajat. Kalau kita berharap dari politik di parlemen yang cukup kompromistik dan apapun di parlemen sangat mungkin terjadi.



Perlukah Boediono dan Sri Mulyani segera dicekal atau ditangkap?

Dengan kesimpulan paripurna kemarin seharusnya Boediono dan Sri Mulyani mundur atau SBY bisa menggunakan hak prerogatifnya memecat Sri Mulyani. Kalau tidak, rakyat bisa menangkap mereka atau SBY yang harus mundur. Kalau SBY tidak melakukan itu, maka perlu segera ditangkap. Kalau tidak, maka mahasiswa akan terus bergerak, sampai keadilan terwujud, sampai SBY mampu memenuhi janjinya. Kalau tidak mampu, gerakan mahasiswa dan rakyat yang akan menurunkannya.



Kalau presiden tidak melakukan apa-apa atas hasil pansus, apa yang akan dilakukan para aktivis pergerakan?

Setiap hari kita akan demonstrasi. Ke depan kita akan demo ke Istana, ke rumah Presiden, rumah Wakil Presiden, atau simbol-simbol negara yang kami anggap tidak layak lagi dipertahankan. Hari Buruh kita akan demonstrasi besar-besaran. Rencana yang besar nanti pas hari Kebangkitan Nasional dan 21 Mei sebagai Hari Reformasi.



Bagaimana Anda menilai sikap anggota Dewan dari Fraksi Demokrat?

Ini menunjukkan kualitas kader Partai Demokrat yang sesungguhnya tidak mampu mengemban amanat kehendak rakyat. Untuk menutupi ketidakmampuannya melobi, mereka berbuat semaunya dan tidak mengindahkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Bisa juga itu merupakan bentuk kepanikan dari mereka ketika kekuasaan sudah mulai digoyang. Mereka tidak mampu lagi bertindak secara obyektif, rasional, dan profesional. ■

http://www.indonesia-monitor.com/main/index.php?option=com_content&task=view&id=4518&Itemid=33

Gedung KPK, Rumah Dinas Boed-Sri akan Diduduki Massa

Rabu, 17 Maret 2010
10:43:24 WIB

Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. KPK merupakan lembaga negara yang bebas dari kooptasi dan intervensi kekuasaan.

Dari itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Masinton Pasaribu mengingatkan KPK untuk segera menindaklanjuti skandal bailot Rp 6,7 triliun Bank Century. KPK, katanya, jangan coba-coba mengkhianati dukungan rakyat.

“Ketika KPK berselingkuh dengan kekuasaan dan mengkhianati rakyat, kepemimpinan KPK saat ini akan menjadi musuh rakyat dan pasti berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tegas Masinton kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Rabu, 17/3).

Dia meminta pimpinan KPK untuk tidak melupakan dukungan rakyat dalam kasus cicak versus buaya. Dukungan tersebut, lanjutnya, bukti bahwa rakyat menghendaki pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.  

Bila KPK tidak bertindak cepat, katanya mengingatkan, GIB yang merupakan gabungan dari lebih dari 20 elemen pemuda dan mahasiswa akan melakukan aksi pendudukan gedung KPK dan memaksa seluruh pimpinan KPK mundur.

"Kami elemen pergerakan, mengultimatum KPK dalam waktu 7 X 24 jam harus melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan penyidikan, terhadap seluruh nama-nama orang yang terlibat dalam skandal korupsi Bank Century seperti yang sudah direkomendasikan DPR. Dan bila perlu, KPK harus berani memanggil SBY,” tegasnya.

Tidak berhenti hanya di KPK, Masinton menambahkan, GIB juga akan mendatangi rumah dinas Wakil Presiden Boediono dan Menteri keuangan Sri Mulyani dan sekalian menyiapkan prosesi pengadilan rakyat sebagai bentuk perlawanan tehadap seluruh institusi hukum.

“Karena hukum telah berpihak pada kekuasaan yang tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan,” tandasnya. [zul]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=89744

KPK Jadi Alat Penguasa Jangan Mengabaikan Kepercayaan Publik

Senin, 15 Maret 2010

[Suara-Pembaruan, JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah dibela habis-habisan oleh rakyat dalam kasus cicak versus buaya, harus membayar dukungan itu dengan mempercepat proses pengusutan kasus Bank Century.

KPK juga harus berani meningkatkan status hukum kasus tersebut ke tingkat penyidikan, dan memanggil Boediono dan Sri Mulyani. Jika tidak, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, yang sudah dibela habis-habisan oleh rakyat, lebih baik mengundurkan diri saja.

Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada SP di Jakarta, Senin (15/3), mengatakan, saat ini, masyarakat masih percaya kepada KPK. Karena itu, pimpinan KPK jangan sia-siakan kepercayaan publik tersebut. “Peningkatan status hukum pengusutan kasus Bank Century akan mematahkan tudingan bahwa KPK sudah dijadikan alat penguasa, untuk menyeret politisi-politisi dari lawan-lawan pemerintah yang kini tersangkut kasus korupsi,” katanya.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Masinton Pasaribu di Jakarta, Senin, mengatakan, KPK menjadi pusat perhatian setelah Pansus Hak Angket DPR tentang Bank Century menyatakan kasus tersebut diselesaikan melalui proses hukum. Tetapi sayang, lembaga hukum independen itu, bekerja sangat lamban, dan tidak memprioritaskan penyelesaian kasus Century.

Tindakan KPK yang mengutamakan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom, mengindikasikan telah terjadi tebang pilih, dan hukum dijadikan instrumen kekuasaan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Indikasi tebang pilih lainnya adalah tenggelamnya kasus yang melibatkan orang- orang di lingkaran Istana, seperti kasus hibah kereta api yang melibatkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, kasus Johnny Allen, dan Siti Fadilah Supari.

PPP Konsisten

Mengenai rencana pemanggilan kader PPP, Sekretaris FPPP, M Romahurmuziy mengatakan, partai ataupun fraksinya sama sekali tak merasa tertekan dengan kasus-kasus yang melibatkan kader partainya, yang kini sedang ditangani KPK. Kasus-kasus hukum yang melibatkan politisi partainya, juga tak akan mungkin dijadikan barter dengan pengusutan skandal Bank Century.

FPPP tetap konsisten mendukung keputusan yang menyatakan ada kesalahan dalam kebijakan Bank Century, dan keputusan itu sudah menjadi keputusan Sidang Paripurna DPR, yang telanjur diketahui publik. “Jadi, tak mungkin lagi kasus-kasus hukum para politisi di KPK dijadikan sebagai alat penekan bagi PPP, sudah terlambat,” kata Wakil Sekjen DPP PPP tersebut.

Romy mengakui, membongkar kasus Bank Century sama dengan membangunkan macan tidur. Macan itu sekarang sedang mengamuk dan marah, karena merasa terganggu ketenangannya. Tapi, kasus Century terlanjur muncul, dan sulit meredamnya. “Partai-partai sudah terlanjur bersikap, dan sikap tersebut dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi sudah sulit berubah,” katanya.

Tekanan Pemerintah

Sementara itu, PDI-P menghormati proses hukum terkait kasus aliran dana pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Kasus itu menyeret 19 anggota Fraksi PDI-P. “Kita hargai proses hukum dalam kasus Miranda. Tetapi, harapan kami ini berjalan untuk penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, bukan karena intervensi pemerintah atau kekuasaan,” kata anggota FPDI-P, Eva Kusuma Sundari.

Meski tidak ingin berprasangka, namun Eva menilai, pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk tekanan pemerintah terhadap PDI-P, terkait kekritisan partai tersebut dalam pengungkapan kasus Bank Century. Hal itu terbukti dari data ICW, yang mengungkapkan adanya upaya menekan partai-partai kritis dalam Pansus Century, antara lain Golkar, PDI-P, dan PPP.

Sementara itu, Emerson menyayangkan rencana DPR memangkas anggaran KPK. Itu sama artinya dengan arogansi dan intervensi DPR dan upaya menyandera KPK. “Kita minta DPR tidak arogan, dan tidak coba-coba menghambat pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Daripada DPR menyandera anggaran KPK, lebih baik mereka mengerjakan tugasnya untuk menyelesaikan kasus Century hingga ke tingkat Hak Menyatakan Pendapat, dan pengajuan ke MK,” katanya.

Sebaliknya, Koordinator Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar justru menilai, wacana pemotongan anggaran belum menjadi ancaman. Sebab, penetapan anggaran dilakukan DPR bersama pemerintah.

Dia mengakui, potensial terjadi barter kasus antara DPR dan KPK. Oleh karena itu, menurutnya, KPK harus membuktikan dengan konsisten mengusut kasus Bank Century dan dugaan suap Miranda Goeltom.

Menanggapi ancaman tersebut Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui, DPR mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan menolak anggaran KPK. Namun, apa itu apakah pernyataan resmi DPR atau orang per orang masih belum jelas.

Namun Johan menegaskan, pihaknya sangat serius dalam mengusut kasus Century dan proses penyelidikannya masih berlangsung. Dia menambahkan, KPK selalu siap memberi penjelasan perkembangan penanganan kasus Century kepada DPR. [NOV/J-9/J-11/M-17]

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=14572

Petisi 28: Pidato SBY-Boediono Melawan Keputusan DPR

5 Maret 2010 | 17.06 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (Ormas) Petisi 28 mengibaratkan, Pidato Presiden SBY pada Kamis (4/3/2010) malam serta pidato yang disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono, Jumat sebagai bentuk perlawanan atas rekomendasi yang diputuskan oleh Paripurna DPR, Rabu terkait kasus Bank Century. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu.

"Pidato Presiden SBY Kamis malam serta pidato Wakil Presiden Boediono hari ini, adalah upaya pembelaan dan pembenaran atas tindakan ilegal bail out Bank Century. Sama saja, sikap pemerintahan SBY-Boediono secara jelas dan terbuka melawan hasil paripurna DPR," tandas Masinton.

"Keputusan DPR jelas, memilih opsi C yang memutuskan adanya pelanggaran peraturan, kejahatan perbankan, tindak pidana korupsi, dan kerugian keuangan negara," kata Masinton lagi.

Sikap SBY-Boediono yang tidak mengakui hasil temuan Pansus Century DPR yang telah bekerja selama 2 bulan penuh, Masinton menegaskan, adalah bukti bahwa pemerintahan SBY-Boediono tidak memiliki komitmen untuk menciptakan pemerintahan bersih yang dijanjikan saat kampanye pilpres 2009.

"Hasil audit investigatif BPK dan hasil paripurna DPR telah diinjak-injak oleh pemerintahan SBY-Boediono," Masinton menegaskan.

⁠Penulis: Persda Network Rachmat Hidayat ⁠ ⁠Editor: wah ⁠
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.03.05.17062123

Tanggapi Paripurna, Aktivis Sebut SBY Pembohong

Jum'at, 5 Maret 2010 - 00:29 wib
JAKARTA – Desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk mundur dari jabatannya kian gencar disuarakan pasca Paripurna DPR yang memutuskan bailout terhadap Bank Century bermasalah.

Ketiga pejabat negara tersebut dinilai sebagai orang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yang mencapai Rp6,7 triliun itu. Bahkan, mereka dikatakan sebagai pembohong dengan sikapnya tetap bersikukuh bailout sudah sesuai prosedur.
 
“Presiden dan jajarannya adalah pembohong. Demokrasi harus dibangun di atas kejujuran, keterbukaan, transparansi, dan keadilan,” tegas aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Bonny Hargens, saat nonton bareng pidato SBY menanggapi hasil paripurna di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2010).
 
Sementara itu, aktivis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu menilai, siapa yang menjadi dalang utama akar masalah Bank Century sudah terang benderang dan pemerintah tidak perlu lagi menutupi.
 
“Rakyat sudah cukup menderita, tapi presiden tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Padahal sudah jelas di DPR kemarin terdapat pelanggaran hukum,” ujarnya disambut tepuk tangan riuh dan sorakan bernada hujatan kepada Presiden SBY dari ratusan warga setempat yang turut menyaksikan nobar pidato SBY.
 
Lain lagi dengan aktivis Petisi 28, Haris Rusli Moti. Ia berharap pidato SBY menjadi pidato terakhirnya sebagai presiden agar rakyat dapat memilih pemimpin baru yang dapat membaya rakyat kepada kesejahteraan yang lebih baik.
 
“Kalau itu (uang Rp. 6,7 triliun) dipergunakan untuk kepentingan rakyat, pasti rakyat bisa sejahtera. Tapi uang itu sudah dirampok. Kami berkomitmen sudah saatnya peralihan kekuasaan dari para koruptor kepada para pemuda idealis,” katanya.
 
Acara nonton bareng ini dihadiri sejumlah organisasi di antaranya GIB, Repdem, Serikat Tani, Pekerja, JAMPER, SENJA, dan elemen massa lainnya. Nonton bareng tersebut disaksikan di layar berukuran 2x2,5 meter dengan pencahayaan dan kualitas gambar seadanya.

 
Yang menarik, nampak stiker bertuliskan “BOHONG” sengaja ditempel persis di dahi presiden SBY pada layar tersebut. Di atas layar lebar itu pun dipasang spanduk berukuran sedang berwarna merah bertuliskan “SBY-BOEDIONO-SMI MUNDUR..!!”.
Acara nobar itu sempat membuat arus lalin di ruas jalan Pejambon menuju Monas tersendat, lantaran animo masyarakat yang besar. Tidak sedikit pengendara motor yang menepi untuk ikut nimbrung menonton pidato SBY sembari ngopi dan makan pisang goreng meski hanya beralaskan tikar seadanya.
(teb)
http://m.okezone.com/read/2010/03/05/339/309305

Buruh, Tani, Mahasiswa dan Pemuda Akan Kepung DPR

28 Pebruari 2010 | 16.48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai komponen masyarakat yang terdiri dari elemen buruh, tani, pedagang kaki lima, pemuda, dan mahasiswa berencana melakukan aksi besar-besaran mengepung Gedung DPR RI pada 2 Maret 2010 mendatang tepat pada Rapat Paripurna DPR terkait penanganan kasus Bank Century oleh Pansus Hak Angket.

Aksi pengepungan ini dilakukan setidaknya oleh 12 kelompok massa dan organisasi sektoral, antara lain dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dewan Tani Indonesia (DTI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SRMI).

Bambang Wiroyoso dari SPN menjelaskan, aksi unjuk rasa ini merupakan sebuah kesepakatan atas solidaritas berbagai komponen masyarakat yang selama ini tertindas dengan kebijakan-kebijakan berbau neoliberal, termasuk kasus mutakhir menyangkut Bank Century.

"Kami sepakat menyatukan pikiran dan perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat lainnya, untuk melawan kebijakan neoliberal, perdagangan bebas ACFTA, khususnya juga mengungkap skandal Century," kata Bambang Wiroyoso kepada wartawan dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (28/2/2010).

Menurut rencana setidaknya aksi unjuk rasa ini akan diikuti oleh sekitar 50 ribu massa gabungan yang datang dari berbagai daerah. Dari angka tersebut, 40 ribu di antaranya berasal dari kalangan buruh, sementara 10 ribu lagi dari kelompok tani, pemuda, mahasiswa, dan pedagang kaki lima.

Ferry Juliantono dari DTI menjelaskan, kebanyakan massa akan bergerak dari daerah-daerah di Jabodetabek dengan kendaraan pribadi, terutama motor, dan berjalan kaki. "Karena ada hambatan, bahwa ada info dari pihak-pihak polisi akan menghambat massa yang menggunakan kendaraan berupa bus," ujarnya.

Terkait tuntutan massa, Masinton dari GIB mengatakan, berbagai elemen ini telah sepakat untuk mendesak DPR dan Pansus Hak Angket Century segera mengungkap kasus bail out Century sejelas-jelasnya.

Mereka meminta DPR agar transparan dalam penanganan kasus ini. Bila memang ada pihak yang terbukti bersalah, ujarnya, harus segera diadili. "Kami siap mendukung dan mengawal Pansus dan DPR, sepanjang apa yang menjadi keputusannya berpihak kepada kepentingan rakyat dan memuaskan semua elemen masyarakat," katanya.

Meski mengerahkan massa dengan jumlah yang sangat besar, seluruh unsur perwakilan elemen tersebut menjanjikan aksi tetap akan berlaku tertib, aman, dan damai. Disinggung apakah aksi ini akan berpotensi konflik bila keputusan Paripurna DPR tak sesuai harapan massa, Masinton mengatakan tidak akan berbuat anarkis. "Akan tetapi jika memang tidak berpihak pada rakyat maka itu sudah cukuplah untuk menghilangkan kepercayaan kami kepada parlemen dan pemerintah. Kami akan tetap berjuang dengan cara-cara kami," pungkasnya.

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.28.16483112

Ngotot Lindungi Boediono dan Sri Mulyani, SBY Harus Mundur

Minggu, 28 Februari 2010
22:16:04 WIB

Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. Tidak  hanya Boediono dan Sri Mulyani, Presiden SBY dinilai sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dalam skandal Bank Century.

"Pertanggungjawaban SBY tidak cukup hanya disampaikan lewat pidato retorika tapi harus diikuti dengan tindakan," tegas Koordinator Gerakan Indonesia Bersih  (GIB) Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online Minggu malam (28/2).

Masinton, yang pada tahun 1998 aktif di elemen mahasiswa  Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) ini, mengatakan  tindakan yang harus dilakukan SBY, adalah  memerintahkan Partai Demokrat di Senayan untuk menggalang impeachment terhadap Boediono dan menyerahkannya untuk diproses secara hukum tanpa adanya intervensi kekuasaan. Sri Mulyani kata dia harus diberhentikan SBY dengan menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya.

Sebaliknya, bila tetap nekad melindungi dan mempertahankan pejabat negara yang jelas-jelas melakukan pelanggaran dan kejahatan, maka tegas Masinton, SBY harus mundur karena telah gagal dan tidak mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi seperti janji-janji kampanyenya kepada rakyat pada saat Pilpres 2009.
Elemen pergerakan tetap akan berjuang agar kasus skandal korupsi Century Rp 6,7 triliun dituntaskan secepatnya. Pasalnya, mereka mencium indikasi aliran dana korupsi Bank Century digunakan untuk kampanye pemenangan Pilpres SBY-Boediono pada Pilpres 2009. [dry]

Puluhan Ribu Massa Akan Kepung Paripurna DPR 2-3 Maret 2010

28/02/2010 - 16:30 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Sekitar 40 ribu massa dari kalangan buruh, petani dan mahasiswa, bakal mengawal Sidang Paripurna di DPR, 2 Maret mendatang. Hal itu dilakukan guna mengawal keputusan akhir DPR, terhadap dugaan pelanggaran kebijakan bailout Bank Century.

"Kekuatan massa kita 40-50 ribu," kata Ketua Umum Dewan Tani Indonesia Ferry Juliantono, dalam konferensi pers di Restoran Suharti, Jakarta Selatan, Minggu, (28/2).

Aksi puluhan ribu massa itu akan didukung massa dari 12 organisasi buruh, petani, dan mahasiswa. Diantaranya Dewan Tani Indonesia, Syarikat Pekerja Nasional, Pemuda Tani HKTI, Gerakan Indonesia Bersih, Syarikat Rakyat Miskin Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional Demokrat, Universitas Indonesia, KSPSI, FSP Kepjopsi, SBSI, Gaspermindo, dan Gobsi.

"Kami bersepakat menyatukan pikiran, perjuangan dalam rangka melawan neoliberalisme di Indonesia, dan khususnya pengungkapan skandal bank century," kata dewan pimpinan KSPSI Soewarno Sjahery, di kesempatan yang sama.

Pernyataan itu ditambahkan Pimpinan Syarikat Pekerja Nasional, Bambang Wirayoso yang mengatakan, gerakan buruh telah menyatukan tekad untuk menuntut perubahan. Massa buruh yang di bawah koordinasinya, kata dia, saat ini tengah dalam perjalanan menuju Jakarta menggunakan sepeda motor.

"Sekarang sekitar 10 ribu motor sudah sampai di Ciawi, pada titik terakhir besok tanggal 2 Maret, kami akan mendukung agar dibuka siapa penanggung jawab skandal Bank Century itu, paling tidak DPR harus mengeluarkan nama," tegas Bambang.

Sedangkan koordinator lapangan aksi massa gabungan ini, Masinton Pasaribu menegaskan, aksinya itu akan menuntut supaya Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani diadili. "Kita juga mendesak pertanggungjawaban SBY dengan menyerahkan Sri Mulyani dan Boediono, diserahkan untuk diproses secara hukum," imbuhnya.

Dia menambahkan, berkaca ada pandangan akhir fraksi di DPR, 7 pandangan fraksi menyatakan Sri Mulyani dan Boediono bersalah. Menurutnya secara moral politik Boediono tidak layak menjadi wakil presiden lagi. "Selayaknya dia harus mundur, begitu juga Sri Mulyani," tandas Masinton. [jib]

http://inilah.com/news/read/politik/2010/02/28/372311/50-ribu-massa-kawal-paripurna-2-maret-di-dpr/

Intel Tentara Kepergok Mata-matai Demo 2 Maret 2010

28 Pebruari 2010 | 19.04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat koodinasi oleh kelompok Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) menjelang aksi berbagai elemen massa pada 2 Maret 2010 mendatang rupanya disusupi oleh intelejen dari aparat TNI. GIB mendapati oknum intel tersebut menyusup dan mengikuti beberapa kali rapat koordinasi yang dilakukan GIB.

"Kami bahkan disusupi intelejen dari Kostrad. Ini menunjukkan ada kekhawatiran pemerintah terhadap gerakan-gerakan yang menentang kebijakan-kebijakan berbau neoliberal," kata Koordinator Lapangan GIB Masinton Pasaribu, dalam konferensi persnya, Minggu (28/2/2010), di Jakarta.

Sebelumnya, GIB bersama berbagai komponen gerakan massa dari berbagai elemen berencana melakukan aksi unjuk rasa dan pengepungan Gedung DPR pada Rapat Paripurna DPR terkait penanganan Pansus Hak Angket Bank Century pada 2 Maret mendatang.

Masinton menjelaskan, oknum berinisial ES itu beberapa kali ikut rapat GIB sebelum akhirnya diketahui merupakan mata-mata pada rapat Sabtu (27/2/2010) kemarin. "Dia mengaku berasal dari Gerakan Pemuda Srengseng. Setelah kami geledah ternyata dia memiliki kartu anggota Detasemen Intelejen Kostrad," tuturnya.

Dari fotokopi kartu anggota oknum tersebut, diketahui oknum berinisial ES tersebut berasal dari Detasemen Intelejen Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dengan alamat Wisma Cakra Danintel Kostrad. Dalam surat monitoring tugas oknum tersebut juga tertulis tugasnya, yakni melaksanakan monitor di seluruh wilayah NKRI dalam rangka kegiatan intelejen taktis dan strategis.

Masinton menjelaskan, GIB akhirnya tidak mempermasalahkan kehadiran intelejen tersebut. Pihaknya pada akhirnya memulangkan oknum tersebut begitu saja. "Kami suruh pulang. Kami hanya ambil identitasnya dan kami beritahu, bahwa kami ini tak layak dimata-matai. Ini bukan tugas tentara," tuturnya.

Masinton mengaku tindakan dimata-matai ini bukan kali pertama dialami GIB. Sebelum-sebelumnya GIB juga pernah mengalami kejadian serupa. "Hanya saja baru kali ini kami dimata-matai dari tentara. Biasanya kan polisi," tuntasnya.

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.28.19040937

Boediono dan Sri Mulyani Sudah Layak Mundur

24 Pebruari 2010 | 09.38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Petisi 28, melalui salah seorang anggotanya, Masinton Pasaribu, menyatakan, sikap beberapa partai, baik yang tidak mengungkap nama secara langsung maupun yang berani menyebut nama dalam pandangan akhir kasus skandal bail out Bank Century, sebenarnya makin mengukuhkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wapres Boediono, serta mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menkeu Sri Mulyani, untuk segera meletakkan jabatannya.

"Mayoritas pandangan fraksi sebenarnya secara tersirat sudah menyatakan, Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam skandal bail out Bank Century, Rp 6,7 triliun ini. Maka, secara etika Boediono dan Sri Mulyani harus segera mengundurkan diri," tandas Masinton Pasaribu, Rabu (24/2/2010).

Keduanya, kata Masinton, harus legowo untuk meletakkan jabatannya sebagai Wapres dan sebagai Menkeu untuk memudahkan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga tidak ada intervensi dari kekuasaan.

Walaupun semua fraksi di Pansus Angket Kasus Bank Century tidak berani menyentuh nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lanjut Masinton, Presiden tentunya ikut bertanggung jawab atas kebijakan bail out yang ternyata banyak terjadi penyimpangan. "Pak SBY, katanya lagi, tidak mungkin tidak merestui proses kebijakan ini," tegas Masinton.

"Sri Mulyani saat dimintai keterangannya oleh Pansus Angket bahkan sudah secara jelas menyatakan, Presiden SBY selalu dilaporkan mem-bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, yang ternyata uangnya diselewengkan ke mana-mana. Salah satu modus tercanggih, dengan menumpang rekening milik nasabah Century yang saya menduga untuk kepentingan Pemilu 2009 lalu. Proses hukum tentu akan menjawab ini semua," tandasnya lagi.

⁠Penulis: PERSDA Rahmat Hidayat ⁠ ⁠Editor: Glo ⁠

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.24.09382349

Sikap Demokrat Soal Century Tak Berpihak Kepada Keadilan dan Kebenaran

Laporan wartawan PERSDA Rahmat Hidayat

Rabu, 24 Februari 2010 | 09:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandangan akhir Fraksi Demokrat yang menganggap kebijakan bailout terhadap Bank Century tak melanggar hukum, tentu sudah bisa ditebak sejak awal. Meski demikian, bagi pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, hal itu adalah sebuah keanehan yang luar biasa.

‎"Bagi saya, Demokrat dalam pandangan akhirnya yang tidak menyebut nama, merupakan keanehan yang luar biasa. Sebab sebelumnya, mereka telah mengakui ada masalah di akuisis dan merger Bank Century ini. Tentu saja, tak menyebut siapa yang mengakibatkan akuisisi dan merger bermasalah merupakan penilaian yang bermasalah," kata Ray kepada Persda Network, Rabu (24/2/2010).

"Demokrat bisa lari dari kewajiban menyebut nama bila mereka tak menyatakan ada yang masalah. Yang kedua, jika mereka tak menyebut nama sekalipun tidak dengan sendirinya mengurangi bobot penetapan nama-nama yang dilakukan oleh Pansus. Sebab, bila 4 dari 9 fraksi menyebut nama, cukup jadi alasan untuk menetapkan nama-nama itu sebagai penanggungjawab, dan karenanya mereka dapat dituntut secara hukum dan politik," urai Ray.

Masinton Pasaribu, salah seorang aktivis yang juga anggota LSM Petisi 28 menilai, pandangan fraksi Demokrat, tidak mencerminkan semangat anti korupsi, dan tidak menghendaki agar kasus skandal korupsi bank century Rp 6,7 triliun diungkap seterang-terangnya seperti yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

"Pandangan dan kesimpulan Fraksi Partai Demokrat tidak ubahnya seperti kesimpulan yang tidak mengandung makna apa-apa dalam mengungkap skandal Bank Century yang diindikasikan merugikan keuangan negara ini," tandas Masinton.

http://lipsus.kompas.com/topikpilihan/read/2010/02/24/0911221/Aneh..Sikap.Demokrat.Soal.Century

Boediono-Sri Mulyani Sebaiknya 'Lempar Handuk'

24/02/2010 - 19:45
INILAH.COM, Jakarta - Kalangan masyarakat madani mulai mendesak agar Boediono-Sri Mulyani mundur, mengingat keduanya sudah jelas dinilai melakukan moral hazard, dan terancam sanksi pidana. Bagaimana kemungkinannya?

Menyusul sikap Fraksi PDIP, Golkar, PKS, Hanura dan Gerindra yang sudah menegaskan KSSK sarat masalah, mahasiswa dan masyarakat kembali mendesak Boediono-Sri Mulyani mundur. "Sikap fraksi itu makin mengukuhkan, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Wapres Boediono serta mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Menkeu Sri Mulyani, agar segera meletakkan jabatannya," kata Tom Abdilah, Sekjen Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Mayoritas pandangan fraksi sebenarnya secara tersirat sudah menyatakan Boediono dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century sebesar Rp6,7 triliun ini. "Maka, secara etika Boediono dan Sri Mulyani harus segera mengundurkan diri. Jika tidak, mahasiswa dan masyarakat akan turun ke jalan meski mungkin secara sporadis," tandas Masinton Pasaribu, aktivis Petisi 28, suatu gerakan masyarakat dari berbagai golongan dan organisasi

Sosiolog dan pengajar UIN Jakarta Abas Jauhari MA menilai pula, Boediono an Sri Mulyani harus legowo meletakkan jabatannya sebagai wapres dan sebagai menkeu, untuk memudahkan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak ada intervensi dari kekuasaan.

Sementara dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada Arie Sujito mengatakan, kendati seluruh fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century, tidak berani menyentuh nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka SBY tentunya terkena dampak sebab secara moral terpaksa ikut bertanggungjawab atas kebijakan dana talangan yang ternyata banyak terjadi penyimpangan. "Ini memang dilematis," katanya.

Sejauh ini, pandangan akhir Fraksi Demokrat yang menganggap kebijakan dana talangan terhadap Bank Century tak melanggar hukum, sudah dinilai aneh dan janggal. Aktivis antikorupsi Ray Rangkuti menyebut hal itu sebagai keganjilan dan keanehan luar biasa.

Masinton Pasaribu menilai, pandangan fraksi Demokrat, tidak mencerminkan semangat antikorupsi, dan tidak menghendaki agar kasus skandal korupsi Bank Century Rp6,7 triliun diungkap seterang-terangnya seperti yang dijanjikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sementara Isti Nugroho dari Indonesia Democracy Monitor menilai, isu Boediono-Sri Mulyani sudah menjadi konsumsi publik. Dalam hal ini, katanya, agar KPK proaktif memproses Boedion-Sri Mulyani, maka KPK juga harus direformasi karena lambat dalam menangani kasus korupsi, termasuk kasus Century yang menjadi sorotan publik ini. KPK, dimana Tumpak Panggabean terkesan lamban, juga pegawai internalnya yang dianggap bermasalah, bakal didesak untuk direformasi. Publik mulai kecewa atas lambannya KPK menangani Century dan kasus-kasus lainnya," katanya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani yakin negara akan melindungi dirinya karena ia merasa tindakan dan kebijakan pemberian dana talangan kepada Bank Century adalah benar. Sri juga menegaskan tidak akan mengundurkan diri. "Kami merasa tenang karena sudah melaksanakan UU. Dengan demikian, kami yakin akan dilindungi negara," katanya. [mor]

http://inilah.com/news/read/politik/2010/02/24/366042/boediono-sri-mulyani-sebaiknya-lempar-handuk/

Walau Tak Disebut, SBY Tetap Harus Bertanggungjawab

Rabu, 24 Februari 2010
12:33:22 WIB

Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. Pandangan berbagai fraksi di Pansus Centurygate sudah menyatakan bahwa Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam skandal bailout Century.

Secar etika, Boediono dan Sri Mulyani harus segera mundur dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan hukum oleh Komisi Pemberantasn Korupsi tanpa ada intervesi kekuasan. Demikian dikatakan oleh Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online hari ini (Rabu, 24/2). 

Menururt Masinton, walau Pansus Centurygate tidak berani menyebut nama Presiden SBY, namun sebagai persiden, SBY ikut bertanggungjawab karena skandal tersebut telah merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun.

SBY diyakini mengetahui proses pengambilan kebijakan bailout. Sebagai anak buah, baik Boediono atau Sri Mulyani, pasti melaporklan persoalan itu kepada SBY. [fik]

http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=88603

GIB Minta Pansus Century Sebut Nama

Selasa, 23 Februari 2010, 17:28 WIB

VIVAnews - Gerakan Indonesia Bersih (GIB) meminta Pansus Century membuat rekomendasi lugas dengan menyebut nama yang bersalah secara politik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selanjutnya, DPR diminta memproses secara politik dan merekomendasikan kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti nama-nama yang terindikasi korupsi.

Tuntutan itu disampaikan aktivis GIB Masinton Pasaribu dalam jumpa pers menjelang penarikan kesimpulan dan rekomendasi Pansus Century.

Menurut GIB, nama yang layak disebut antara lain Boediono dan Sri Mulyani, serta mereka yang berada di Komite Koordinasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta jajaran deputi gubernur senior dan sejumlah direktur Bank Indonesia.

"Kami dengan data seadanya saja bisa menunjuk itu, mestinya Pansus juga," ujar Masinton di Jakarta, Selasa 23 Februari 2010.

Aktivis GIB lainnya, Lalu Hilman, mengatakan pihaknya akan menggelar unjuk rasa untuk mengawal tuntutan tersebut.

"Rencananya 25 Februari, menurunkan seribu delapan ratus orang, dan 2 Maret, lebih besar lagi. Estimasinya tiga ribu lima ratus," ujar Lalu.

Menurut Lalu, aksi itu juga merupakan tanda penutupan pemantauan pansus. "Kami juga menggelar aksi pada awal pembentukan pansus, di akhir juga," ujarnya.

http://wap.vivanews.com/news/read/131759-gib_minta_pansus_century_sebut_nama

Pansus Century Harusnya Berani "Tunjuk Hidung"

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, mengaku heran dengan pandangan semua fraksi di DPR terkait kesimpulan yang dibacakan dalam kasus skandal bail out Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Masinton kepada Persda Network, Kamis (18/2/2010), menyatakan, harusnya fraksi yang sejak awal menganggap adanya pelanggaran terkait dana talangan ke Bank Century itu sudah berani "tunjuk hidung" siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab atas makin terungkapnya skandal bail out yang merugikan uang negara ini.

"Saya merasa aneh saja bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun itu hanya diinisiatifi oleh BI, Menkeu, dan Bank Century tanpa melibatkan yang paling atas. Bagi saya, itu tidak masuk akal," kata Masinton.

Dia menegaskan, untuk apa dibentuk Pansus Angket Kasus Bank Century kalau akhirnya ada yang ingin dilindungi dengan berusaha ditutup-tutupi. Semua pelaku, kata Masinton, modusnya sudah sangat jelas, adanya dugaan aliran yang mengalir yang diindikasikan untuk keperluan biaya kampanye pasangan capres dan cawapres tertentu pada Pilpres 2009.

"Saya menduga, keberhasilan ketika itu, mem-bail out Bank Century hingga mencapai Rp 6,7 triliun, kompensasinya jabatan untuk Boediono dan Sri Mulyani sebagai Wapres dan Menteri Keuangan," tandasnya.

Petisi 28 yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) tetap akan mengawal kinerja Pansus Angket Kasus Bank Century DPR dengan cara "mengepung" DPR, membentuk rantai manusia mengelilingi Gedung DPT pada 2 hingga 4 April mendatang.

"Aksi kami ini nanti sebagai bentuk penolakan adanya kompromi politik dengan rezim pemerintahan ini. Kami akan mencegah, jangan sampai fraksi yang awalnya mendukung bahwa bail out cacat hukum malah berbalik bersikap seperti Partai Demokrat yang menyatakan bail out tidak melanggar hukum," kata Masinton.

"Kami sama sekali tidak ingin kompromi itu terjadi. Dan, tentu saja, rakyat menunggu sikap tegas partai politik, mana yang bersungguh-sungguh mengungkap skandal bail out Bank Century ini dan mana yang tidak, memilih berkompromi hanya sekadar mempertahankan kekuasaan," tegas Masinton.

Aneh, Inilah Keanehan yang Tidak Dianggap Aneh

Kamis, 18 Februari 2010
11:12:46 WIB

Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Aneh bila sebuah kebijakan senilai Rp 6,7 triliun tidak diketahui oleh seorang Presiden yang bertanggungjawab terhadap jalannya sebuah pemerintahan.

Lebih aneh lagi, bila keanehan ini tidak dipandang sebagai sebuah keanehan.

Mengucurkan dana talangan untuk Bank Century yang sejak berdiri sudah penuh masalah diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani, sesaat setelah “bank itu ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik”.

Keputusan itu diambil dalam rapat yang digelar marathon antara malam hari 20 November hingga dinihari 21 November 2008 di kompleks Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Keputusan KSSK itu tidak datang dengan sendiri. Ia mengikuti rekomendasi Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang lebih dahulu, hanya beberapa jam sebelumnya, menetapkan Bank Century sebagai “bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik”. Selain menyarankan agar Bank Century ditetapkan sebagai “bank gagal berdampak sistemik” Boediono pun menyarankan agar pemerintah mengucurkan Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank itu. Pada perjalanannya, hingga Juli 2009, dana yang dikucurkan membengkak hingga sepuluh kali menjadi Rp 6,7 triliun.

Ketika keputusan itu diambil, Presiden SBY sedang berada di Washington DC. Adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertindak sebagai acting president sementara Presiden SBY berada di luar Indonesia. Tetapi sang acting president tidak menerima laporan mengenai keputusan itu sampai empat hari kemudian, tanggal 25 November 2008.

Sementara pada subuh 21 November 2008 itu, Ketua KSSK/Menkeu memilih untuk mengirimkan apa yang disebutnya sebagai laporan lewat SMS kepada Presiden SBY yang sedang berada di Washington DC.

Banyak pihak yang tidak percaya dengan anggapan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui rencana bail out Bank Century. Juga banyak yang tidak percaya dengan anggapan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui proses pengucuran dana talangan yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Kalau ia, Presiden SBY, memang tidak tahu menahu atas urusan ini, itu berarti dia telah gagal dalam memimpin pemerintahannya. Ketidaktahuannya itu telah memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang maksimal dalam mengarahkan laju roda pemerintahannya. Ia dengan sengaja atau tidak telah membiarkan pejabat-pejabat di bawahnya bekerja dengan insiatif mereka sendiri. Dan keadaan ini jelas berbahaya.

Kunci dari pertanyaan apakah Presiden SBY tahu atau tidak tentang rencana dan keputusan KSSK mengikuti rekomendasi Gubernur BI untuk mengucurkan dana talangan kepada Bank Century terletak pada pesan pendek yang dikirimkan Sri Mulyani Indrawati itu.

Soal isi SMS ini akan kita bahas dalam kesempatan berikut.

Aktivis Masinton Pasaribu adalah satu dari sekian banyak orang yang mencium keanehan di balik pandangan akhir yang disampaikan fraksi dalam rapat Pansus Centurygate kemarin (Rabu, 17/2).

"Aneh bila sebuah skandal besar yang merugikan keuangan negara hingga Rp 6,7 triliun hanya hasil dari inisiatif Gubernur BI, Menkeu, dan Bank Century, tanpa melibatkan Presiden. Nggak masuk akal ujarnya.

“Untuk apa dibentuk Pansus Centurygate kalau masih ada yang ditutup-tutupi? Semua indikasi, pelaku dan modusnya sudah jelas, bahwa bail out Bank Century dilakukan untuk keperluan biaya kampanye pemenangan pilpres SBY-Boediono tahun 2009,” sambungnya.

Dia menambahkan, posisi wapres yang diduduki Boediono dan posisi Menkeu yang tetap diduduki Sri Mulyani adalah kompensasi bagi kemampuan mereka mengorkestrasi skandal ini

Masinton juga mengatakan, dia dan teman-temannya di Gerakan Indonesia Bersih (GIB) akan mengepung gedung DPR dengan rantai manusia  pada tanggal 2 hingga 4 Maret nanti, saat DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas rekomendasi Pansus Centurygate.

Kita tunggu aksi Masinton Cs. Sementara itu, kita sepakati dulu bahwa adalah aneh bila keanehan yang terpampang jelas di mata kita ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh. [guh]

www.myrmnews.com

Petisi 28: Sering Curhat, Bukti SBY Tidak Kuat

03 Pebruari 2010 | 15.53 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang aktivis yang tergabung dalam Petisi 28, Masinton Pasaribu menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kerap curhat kepada rakyat, terkait kritisi oleh para elemen massa saat menggelar aksi. Terakhir, Presiden SBY menyesalkan aksi massa pada 28 Januari lalu yang membawa kerbau dalam aksi itu. Saat aksi digelar, pada tubuh kerbau ada coretan cat berwarna putih bertuliskan "SiBuYa".

"Kami melihatnya, Presiden SBY yang selalu curhat ke publik, jelas membuktikan bahwa SBY tidak memiliki talenta kepemimpinan yang kuat. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi, tegar dalam situasi apa pun, dan pantang mengeluh di hadapan rakyat," kata Masinton kepada Persda Network, Rabu (3/2/2010).

Ia kemudian menegaskan, sebagai seorang Presiden, SBY tidaklah dianggap pantas dan tidaklah bisa dianggap etis bila selalu curhat dan berkeluh kesah ke publik. Apalagi keluh kesah SBY, dianggapnya tidak memiliki urgensi dan relevansinya dengan persoalan kenegaraan dan kerakyatan saat ini.

"Seperti kemiskinan yang terus meluas, harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, korupsi yang merajalela, dan ancaman PHK massal pascapemberlakuan ACFTA. Bagi saya, curhat SBY salah kaprah, karena yang layak berkeluh kesah adalah rakyat karena pemerintahan SBY belum mampu menciptakan kesejahteraan untuk rakyat seperti yang dijanjikan SBY dalam kampanyenya saat pilpres 2004 dan 2009," tandas Masinton lagi.

"Kalau dalam bahasa gaulnya anak muda saat ini model curhatnya SBY dianggap sebagai 'lebay' yang berarti suka mengada-ada untuk mendapatkan perhatian," katanya lagi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pernyataannya kemudian meminta agar aspirasi dengan cara menggelar aksi demontrasi dilakukan dengan cara beretika dan kepatutan.

"Sebagai bagian dari ekspresi politik dan kebebasan berpendapat, demonstrasi adalah hal yang wajar, dan biasa saja. Bahkan secara sadar, itu dilindungi, diberi kesempatan dan diatur oleh undang-undang. Tetapi, demonstrasi tetap membutuhkan panduan etika," kata Anas.

"Kalau tanpa etika, demonstrasi tidak akan menjadi ekspresi demokrasi dalam sikap kritis. Justru demonstrasi yang tuna etika akan menjadi kepanjangan dari kebencian dan ketidakdewasaan. Karena itu, sebaiknya demonstrasi dijauhkan dari cara-cara yang kasar dan tanpa etika," Anas menegaskan.

Desmond J Mahesa, mantan aktivis yang kini anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Gerindra punya argumen lain terkait sikap presiden yang kerap menanggapi aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen massa, mengkritisi kinerja pemerintah.

"Kalau hanya satu atau dua kali curhat, mungkin tak masalah. Akan tetapi, kalau tiap kali curhat, masyarakat jadi imun. SBY kan penguasa, pemimpin yang justru harus menunjukkan ketegaran dan kekuatannya. Penguasa kok malah sering curhat," sesalnya. (YAT)
http://m.kompas.com/news/read/data/2010.02.03.15534935

Petisi 28: SBY Lebih Lamban Dari Kerbau

02 Februari 2010 | 13:48 | Politik
Zul Sikumbang
Jakarta - Aktivis Petisi 28 Masinton menilai kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih lamban dari kerbau.

"Kerbau dilecut baru bekerja, tapi SBY lebih lamban dari itu," kata Masinton kepada primaironline.com di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/2).

Aksi demo tanggal 28 Januari lalu, ketika para demonstran dalam aksinya membawa kerbau, juga menjadi bahasan dalam pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas.

Menurut Masinton, para demonstran yang membawa kerbau merupakan ungkapan atau ekspresi masyarakat atas keadaan yang terjadi sekarang.

Disebutkannya, kerbau bekerja sangat lamban, tidak peka dan tidak tanggap dengan situasi dan kondisi yang ada. "Seharusnya SBY membahas masalah kesejahteraan rakyat, ACFTA, masalah kebutuhan pokok, tenaga kerja. Tidak membahas masalah-masalah yang tidak substantif," kata Masinton.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta perkembangan sejumlah aksi demonstrasi yang dinilai tidak patut selama ini dibahas dalam kelompok kerja yang membahas reformasi birokrasi,penegakan hukum, demokrasi, dan keamanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah aksi teatrikal yang menampilkan binatang kerbau dalam aksi 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono itu.

"Ada yang bawa kerbau, (diumpamakan) SBY badannya besar, malas dan bodoh seperti kerbau, dibawa itu, apa ya itu unjuk rasa sebagai ekspresi kebebasan, lantas foto diinjak-injak, dibakar-bakar di mana-mana di daerah, akan dibahas, dengan pikiran yang jernih, menyelamatkan demokrasi kita, menyelamatkan budaya kita, menyelamatkan peradaban bangsa," ungkap SBY saat membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Istana Cipanas, Cianjur, Selasa siang. (new)
http://www.primaironline.com/berita/detail.php?catid=Politik&artid=petisi-28-sby-lebih-lambat-daripada-kerbau

Jelang Aksi 28 Januari 2010

Selasa, 26 Januari 2010 | 19:18 WIB
Palmerah, Warta Kota

Isu "penumpang gelap" menjelang unjuk rasa yang akan digelar Kamis (28/1) dinilai sengaja diembuskan pemerintah untuk memecah belah aktivis antikorupsi.

Menurut anggota Petisi 28 Masinton Pasaribu, modus seperti itu merupakan pola lama dan tidak akan membuat para aktivis ciut nyali. "Isu penumpang gelap adalah strategi atau pola lama yang selalu dimainkan pemerintah. Tapi kami tidak akan terprovokasi oleh isu-isu tersebut," katanya, melalui telepon, Senin (25/1).

Juru bicara Petisi 28 Adhie Massardi mengatakan, aksi itu akan diikuti sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Mereka antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pengamat politik Yudi Latif, serta Effendi Gazali, Franky Sahilatua, Usman Hamid, Ali Mochtar Ngabalin, dan Ray Rangkuti.

"Sedikitnya 20.000 orang dari 45 organisasi akan ikut aksi pada hari ke-100 pemerintahan SBY itu. Kami akan sampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah," kata Adhie.

Sebelumnya, Mennegpora Andi Mallarangeng mempersilakan pemuda dan mahasiswa melakukan unjuk rasa pada 28 Januari mendatang. Namun, katanya, aksi itu harus tetap pada koridor aturan yang berlaku dan tidak anarkis.

"Silakan demo asal tertib, damai, dan sesuai aturan," kata Andi seusai membuka loka karya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, kemarin.

Mantan juru bicara kepresidenan itu memperingatkan agar para mahasiswa berhati-hati terhadap munculnya penumpang gelap yang akan mengacaukan aksi tersebut.

Sementara itu Menko Polhukam Djoko Suyanto mengingatkan agar Petisi 28 dalam melakukan aksi mematuhi koridor hukum dan tidak mengabaikan hak masyarakat lainnya dalam memperoleh keamanan. "Pemerintah tidak pernah melarang demo, asal tertib," katanya seperti dilansir Antara. (jan)

http://wartakota.co.id/read/warta/20538

6.000 Orang Akan Kepung Istana Negara (AYO BERGABUNG)

6.000 Orang Akan Kepung Istana Negara

Peringati 100 Hari Pemerintahan SBY-Boediono

Sabtu, 23 Januari 2010 | 00:43 WITA

JAKARTA, Tribun - Elemen massa yang tergabung dalam Petisi 28 tak menghiraukan kesepakatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuh pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/1). Mereka akan tetap turun jalan menggelar demo pada hari ke-100 pemerintahan SBY-Boediono, Kamis (28/1).

Berbagai elemen masyarakat akan mengepung Istana Negara pada hari tersebut.
Salah satu anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, kemarin, mengungkapkan, sudah 6.000 massa dari berbagai elemen yang akan ikut dalam aksi demontrasi nanti yang akan mengusung tema, kegagalan pemerintahan SBY-Boediono.
Persda Network, Jumat (22/1), mendapatkan dokumen pertemuan perwakilan elemen massa terkait rencana aksi tersebut. Dokumen itu tertanggal 03-01-2010 pukul19.30 WIB. Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan.  Lokasi rapatnya di Bulak Rantai, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dalam dokumen itu dijelaskan para anggota peserta Petisi 28 yang hadir disebut inisial.
Hadir, antara lain, ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI), HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).
Kemudian  terdapat beberapa nama purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.
Resume pertemuan antara lain; persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh  Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945. 
Lalu,  akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk Posko untuk melakukan aksi  besar-besaran. Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.
Terkait isi dokumen ini, Masinton Pasaribu membantah bila pertemuan juga diikuti oleh para purnawirawan TNI/Polri.  "Memang ada rapat, tapi rapatnya tidak seperti yang dijelaskan dalam dokumen itu. Rapat hanya dihadiri oleh elemen gerakan. Rapat itu untuk menyikapi program kerja 100 hari kabinet SBY-Boediono yang kami anggap gagal," ujar Masinton.
Dirinya kemudian membantah saat ditanya para purnawirawan TNI maupun Polri yang ikut nimburung dalam pertemuan itu. Masinton menjawab diplomatis, kalaupun ada pertemuan dengan para purnawirawan, hanya sebatas diskusi saja. 
"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan rencana aksi kami.  Aksi kami adalah murni gerakan rakyat dan tidak diintervensi oleh siapapun," katanya.(Persda Network/yat)

Tribun Timur, Selalu yang Pertama

http://www.tribun-timur.com/read/artikel/72160

Aktivis Cium Bau Persekongkolan SBY

RAPAT ISTANA BOGOR
Aktivis Cium Bau Persekongkolan SBY
Jumat, 22 Januari 2010
23:41:18 WIB

Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Aktivis mencium pertemuan SBY dengan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor (Kamis, 21/1), sebagai bentuk persekongkolan tingkat tinggi.

"Pertemuan para pimpinan lembaga tinggi negara di Bogor tidak lain adalah ajakan persekongkolan tingkat tinggi yang dilakukan oleh Presiden SBY kepada pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir untuk bersama-sama mengamini skandal korupsi Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dan berbagai kegagalan pemerintah,” kata Aktivis Petisi 28, Masinton, kepada Rakyat Merdeka Online, beberapa saat lalu (Jumat, 22/1).

Menurut Masinton, tujuan pesekongkolan itu agar skandal Century tidak menyentuh kalangan Istana yang diduga turut serta merekayasa dan menerima aliran dana bailout Century. Masinton berharap, Pansus Centurygate tidak terpengaruh dengan manuver dan kooptasi kekuasaan. Sebab, katanya, dukungan rakyat terhadap Pansus tidaklah gratis.

“Rakyat berharap Pansus DPR berani membongkar skandal korupsi Bank Century seterang-terangnya dan berani memberikan sanksi politik kepada siapapun yang terlibat termasuk SBY. Pansus harus mampu menciptakan dan membuat sejarah baru dengan berada di garis pro perubahan bersama rakyat ketimbang berada di kelompok segelintir elit yang pro status quo,” kata Masinton. [yan]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86901

Beredar, Dokumen Aksi Besar Petisi 28. Paspampres Siap Hadapi Aksi "Petisi 28"

21/01/2010 - 01:47
Beredar, Dokumen Aksi Besar Petisi 28
INILAH.COM, Jakarta - Sebuah dokumen, yang berisi tentang rencana aksi besar-besaran beredar. Targetnya: pemerintah saat ini.

Dokumen ini diterima INILAH.COM dalam bentuk fax, Kamis (21/1). Dari tanggal yang ada, dokumen itu diketahui dibuat tanggal 03-01-2010/19.30 WIB.

Isi dokumen itu adalah resume rapat Petisi 28 dengan perwira dan purnawirawan TNI/Polri soal 100 hari pemerintahan. Lokasi rapatnya di Bulak Rantai.

Di situ disebutkan, peserta Petisi 28 adalah: ANS (HMI), HR (FKPI), MP (Repdem), AJB (Papernas), LHAA (LMND), JM (Doekoen Kopi), BH (UI), AKF (Aktivis 98), VR (GMNI),

HM (Doekoen Kopi), PMKRI, FAM UI, TA (IMM), GJA (Penulis Buku Gurita), ETG (Aktivis 98), SK (Aktivis 98), SD (IGJ), GG (FKPI), IDL (Jaman).

Di situ juga disebutkan inisial beberapa purnawirawan TNI/Polri: SS, TS, HD, GK, AD, SM, AN, AU, HW, ID, KS, EP, FX, SM, SP, MA.

Resume pertemuan antara lain berisi:

1. Persoalan bangsa saat ini sudah sangat kritis, pemerintah dinilai telah merugikan rakyat petani dan buruh.

2. Kebijakan pemerintah dinilai melenceng jauh dari Proklamasi 1945, Pancasila, dan UUD 1945.

3. Akan ada upaya untuk segera mengungkap berbagai skandal melalui berbagai media manapun.

5. Penggerak Petisi 28 akan menggalang massa serta membentuk posko untuk melakukan aksi besar-besaran.

Pertemuan ditutup, hasil pertemuan diharapkan untuk tidak menjadi konsumsi publik. Koordinasi berikutnya dilakukan secara terbatas menjelang 100 hari pemerintahan. Tempat menyusul.[irv/ims]

Paspampres Siap Hadapi Aksi "Petisi 28"
Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Brigjen TNI Marciano Norman mengatakan, pihaknya siap mengantisipasi berbagai kemungkinan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, terkait aksi "Petisi 28".

"Kita senantiasa waspada, siap dan siaga menghadapi segala perkembangan situasi yang ada, termasuk untuk keadaan terburuk sekali pun," katanya, usai peringatan Hari Bakti ke-64 Paspampres di Jakarta, Kamis (21/1).

Marciano mengatakan, pengamanan yang dilakukan khususnya menghadapi aksi "Petisi 28" selalu berkoordinasi dengan unsur Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya.

"Di luar itu masih ada pasukan kewilayahan dari kodam jaya, dari polda metro jaya, unsur-unsur lain. Kita yang berada di lingkar dalam (ring satu) pasti sudah mengantisipasi segala hal. Kita lihat saja perkembangan situasi yang terjadi," katanya.

Pada 28 Januari akan menjadi puncak dari gerakan massa yang menamakan diri "Petisi 28" dengan menggelar aksi jalanan besar-besaran.

Petisi 28 merupakan gabungan elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang mengevaluasi kinerja 100 hari Pemerintahan SBY-Boediono, sekaligus menuntut mundur karena dinilai gagal memperbaiki kondisi bangsa. [*/bar]

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/21/295141/beredar-dokumen-aksi-besar-petisi-28/

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/21/297032/paspampres-siap-hadapi-aksi-petisi-28/

Program 100 Hari Dinilai Gagal, Petisi 28 Desak SBY Mundur

Berita Utama

04 Januari 2010

Program 100 Hari Dinilai Gagal

Petisi 28 Desak SBY Mundur

JAKARTA - Petisi 28 menilai program 100 hari pertama pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono gagal memenuhi harapan rakyat.

Atas kegagalan tersebut, SBY tidak layak diberi kesempatan lagi dan didesak mengundurkan diri sebagai presiden. ”Program 100 hari pertama SBY-Boediono gagal. SBY sebaiknya lempar handuk karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan semakin menempatkan posisi sebagai neokolim. Rakyat harus diselamatkan dari bencana ekonomi,” kata juru bicara Petisi 28, Lalu Hilman Afriandi saat membacakan ”Maklumat Pemuda” di Doekoen Coffe, Pancoran, Minggu (3/1).

Sebelum acara dimulai, tokoh Petisi 28, antara lain, Bonni Hargens, Haris Rusly, Beotro Suryansi, Masinton Pasaribu, Jon Helmi Mempi, dan Lalu Hilman Afriandi sempat menggelar hening cipta mengenang dua tokoh demokrasi yang baru meninggal dunia: Gus Dur dan Frans Seda.

Haris menjelaskan, persoalan-persolan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah fakta, bukan gosip, fitnah atau asumsi yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintahan SBY.

Dia menyebut Indonesia mengalami empat krisis semenjak SBY berkuasa.  ”Pertama, krisis kebangsaan. Saat ini harga diri bangsa Indonesia hilang. Indonesia hanya menjadi persembahan bagi bangsa lain,” katanya.
Krisis Kenegaraan Kedua, saat ini Indonesia bukan mengalami kritis politik, melainkan krisis kenegaraan, akibat amandemen UUD 1945 yang amburadul. Indikasinya, banyak UU yang bertabrakan dengan UUD, sehingga berakibat terjadinya anarkisme kenegaraan.

”Ketiga, krisis kesejahteraan. Faktanya rakyat sengsara, sementara para pejabat negara semakin tidak bermoral dengan terjadinya korupsi di lingkaran SBY. Para pejabat disibukkan dengan mobil dinas yang bagus, seolah bangsa ini tidak mengalami krisis keuangan,” ujar Haris.

Dan keempat, lanjutnya, adalah krisis moral. Pejabat tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat karena mereka tidak bermoral. Lantaran itu Petisi 28 menilai, SBY tidak perlu diberikan kesempatan lagi. Bahkan mereka menargetkan 28 Januari mendatang merupakan puncak gerakan massa yang akan mendesak SBY mundur dari jabatan presiden.(A20-49)

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/01/04/93717/Program.100.Hari.Dinilai.Gagal.


---------------------------------------------

07/01/2010 - 16:17

100 Hari, SBY Terancam Tumbang

INILAH.COM, Jakarta - Menjelang 100 hari program kerja pemerintah Presiden SBY justru akan direspon dengan gerakan berbagai elemen masyarakat untuk menurunkan SBY dari kursi kepresidenan.

"Kami akan melakukan gerakan massa yang akan dibesarkan pada 100 hari pemerintahan SBY. Disana nanti berbagai elemen rakyat akan turun," ujar Ketua Relawan Pembela Demokrasi Masinton Pasaribu di Doekoen Cafe, Jakarta (7/1).

Mereka menganggap berbagai kebijakan Presiden SBY tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sehingga mereka perlu untuk merebut kembali kepemimpinan SBY.

"Pemimpin telah membohongi rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Maka rakyat harus mengambil kedaulatannya dengan merebut kembali kepemimpinan SBY," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat Tiyasno Sudarto.

Mereka mengancam akan terus melakukan aksinya hingga SBY bersedia mengundurkan diri atau diturunkan oleh rakyat sebagai Presiden. "Kalau SBY tidak mau mundur, gerakan kami akan terus berlanjut sampai SBY diturunkan," ujar Masinton lagi.

Saat ini, tutur dia, pihaknya sudah menerima konfirmasi sebanyak 5000 orang dari berbagai elemen masyarakat yang akan turut serta dalam aksi tersebut. Dana untuk aksi tersebut telah mereka kumpulkan dari internal anggota petisi 28 sejak 20 oktober 2009 lalu.

"Saat ini kami telah mencatat ada 5000 orang yang pasti akan mengikuti aksi itu dan ini akan terus bertambah. Dan dananya telah kami kumpulkan sejak 20 oktober kemarin," pungkas masinton. [jib]
http://www.inilah.com/news/2010/01/07/266401/100-hari-sby-terancam-tumbang/

Lemparan Telur Untuk Anggodo di KPK, Warning Buat Para Koruptor

Warning Buat Para Koruptor
Selasa, 12 Januari 2010
14:48:42 WIB

Laporan: Teguh Santosa
Jakarta, RMOL. Menurut Anggota Petisi 28 Masinton, insiden mahasiswa dengan Anggodo di KPK tadi malam (11/1) adalah bukti bahwa mahasiswa dan rakyat tidak diam.

Insiden itu adalah warning kepada para koruptor. Insiden tersebut juga harus menjadi bahan instrospeksi bagi KPK agar bergerak lebih cepat dalam menangani kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi Anggoro, membongkar praktek mafia hukum yang melibatkan Anggodo, dan menahannya.

KPK juga harus berani membongkar mafia perbankan dalam kasus skandal korupsi Rp 6,7 trilyun yang melibatkan pejabat negara seperti Menkeu, BI, dan istana.

Ketika institusi hukum bergerak lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi, maka mahasiswa dan rakyat pasti bergerak dengan caranya sendiri. Karena rakyat sudah muak dengan perilaku korupsi yang menciptakan kemiskinan dan ketidakadilan.

Masinton mengatakan bahwa lemparan telur kepada Anggodo adalah ekspresi mahasiswa yang tidak pandang bulu terhadap koruptor. Itulah sikap rakyat yang menggandrungi kebenaran dan keadilan. Pers dan elemen gerakan mahasiswa adalah pilar demokrasi yang meneriakkan suara kebenaran untuk tegaknya demokrasi.[fik]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86245
www.rakyatmerdeka.co.id/news/.../Warning-Buat-Para-Koruptor -

Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century

Forum-Pembaca-Kompas ·
Komunitas Forum Pembaca "KOMPAS"

Tokoh Muda Insipratif Versi Kasus Bibit/Chandra dan Century

Mau tahu tokoh-tokoh inspiratif yang meramaikan kasus Bibit/Chandra ataupun kasus Century?
Berikut beberapa nama dari kalangan masyarakat sipil dan
anggota dewan yang pantas disebut (Yang tak disebut, maaf!):

1. Danang Widoyoko, aktivis dari ICW. Dikenal lugas bicara soal pemberantasan korupsi.

2. Ray Rangkuti, pengamat pemilu. Ia dikenal dengan LIMA-nya. Dalam pilpres, Ray menjadi penyokongnya Megawati - Prabowo.

3. Fadjroel Rachman, Ketua Pedoman Indonesia. Waktu pilpres, mau jadi capres jalur independen. Setelah itu, aktif mengajak golput.

4. Rusdi Marpaung, aktivis Imparsial. Rajin berbicara soal penegakkan hak asasi manusia.

5. Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dari UI. Waktu pilpres, menjadi
pendukungnya JK - Wiranto.

6. S. Tavip, aktivis buruh. Waktu pilpres menjadi tim-nya HB X.

7. Franky Sahilatua, musisi. Pembela warga korban Lapindo. Waktu pilpres, menjadi punggawanya Tim pemenangan HB X bersama Garin Nugroho.

8. Drajat Wibowo, ekonom Indef (PAN). Waktu pilpres, menjadi tim pemenangannya JK.

9. Masinton Pasaribu, aktivis pergerakan, kader Repdem, sebuah underbouw dari PDIP.

10. Boni Hargen, dosen dan aktivis politik. Punya lembaga kajian bersama Sigit Haryo Wibisono. Lembaganya mendukung PDIP (waktu pileg, disewa oleh Denny JA)
dan kemudian mendukung Megawati waktu Pilpres.

11. Johan, tidak terlalu dikenal di kalangan aktivis politik. Waktu pilpres, menjadi timnya JK.

12. Indra Piliang. politisi Golkar dan pendukung utama JK.

13. Eep Saefullah Fatah, pengamat politik. Waktu pilpres tidak diketahui
posisinya.

14. Haris Motti, aktivis politik,diduga kuat waktu pilpres menjadi tim
silumannya JK.

15. Adhie Massardi, eks jubir Gus Dur, belakangan jadi jubirnya Indonesia Bangkit. Waktu pilpres, lebih dekat ke Prabowo, tapi juga mendukung Megawati.

16. Chalid Muhammad, bekas Kordinator Walhi. Waktu pilpres, masuk timnya Prabowo.

17. Yudi Latief, aktivis yang akademisi. Waktu pilpres menjadi tim pemenangan tertutup dari Megawati

Dari kalangan DPR, ada beberapa nama yang jadi langganan narasumber yang
dikutip media massa:

1. Bambang Soesatyo, politisi Golkar. Sebelum jadi anggota dewan, merupakan direktur Kodeco Timer, perusahaan HPH dan batubara di Kalimantan Selatan. Kodeco Timber merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Kodeco Energy dari
Korea.

2. Maruarar Surait, politisi PDIP. Menjadi ketua Taruna Merah Putih, menjadi salah satu kader muda tercemerlang di partainya selain Budiman Sudjatmiko.

3. M. Misbakhun, PKS. sebelumnya dikenal sebagai pengusaha rumput laut.

4. Aziz Syamsuddin (Golkar), penyandang 4 gelar akademis. Dulu berkiprah dari DPD Golkar Lampung. Waktu pilpres, tim pemenangannya JK.

5. A. Kurdi Mukrie (PPP). Pernah tersangkut kasus kavlinggate sewaktu jadi pimpinan DPRD Jawa Barat.

6. Akbar Faisal (Hanura). Mantan wartawan dan anggota HMI.

http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/144567

Buku Kontra Gurita Cikeas, Bukti Kepanikan Istana

Rabu, 6 Januari 2010 | 23:02 WITA

JAKARTA, RABU - Salah seorang anggota Petisi 28 Masinton Pasaribu menilai, diterbitkannya buku 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi' yang berisi bantahan atas buku Membongkar Gurita Cikeas adalah sebuah bentuk kepanikan kalangan Istana dan kroninya.  Masinton memaklumi hal itu karena kepanikan memang sudah muncul begitu buku karya George Ajitjondro berjudul Membongkar Gurita Cikeas diterbitkan.

Terbitnya buku tandingan untuk menandingi buku Gurita Cikeas katya George Ajitjondro, tidak lain wujud kepanikan  kubu Presiden SBY dan kroninya. Kepanikan ini sudah dimulai sejak diterbitkannya buku Gurita Cikeas yang peredarannya tiba-tiba menghilang dari berbagai toko  buku karena takut berurusan dengan rezim sekarang," kata Masinton kepada Persda Network, Rabu (6/1/2010).

"Kami menganggap,  terbitnya buku itu, tidak mampu menutupi topeng kemunafikan rezim pemerintahan ini yang memang mulai terbuka karena praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme nya (KKN) diketahui rakyat. Buku tandingan itu, tidak akan mampu meredam keingintahuan rakyat tentang fakta KKN nya rezim pemerintahan ini. Jadi, saya menganggap, hanya sebuah kepanikan kroni Istana saja atas terbitnya buku itu," ujarnya lagi.

Rabu siang, Buku 'Hanya Fitnah dan Cari Sensasi' yang berisi bantahan atas buku Membongkar Gurita Cikeas dilaunching di Hotel Cemara, Jakarta Pusat. Buku ini ditulis oleh  oleh mantan wartawan Tempo Setyardi.

Sardan Marbun, salah seorang staf khusus Presiden SBY yang mengolah SMS dan Po Box 9949 saat  dikonfirmasi di Istana Negara usai acara pelantikan tiga wakil menteri dan menseskab kepada wartawan mengaku, dirinya tidak terlalu mengikuti terkait diterbitkannya buku tandingan  buku Gurita Cikeas. Ia hanya mendengar hal itu melalui surat kabar.

"Itu hanya masyarakat saja yang menulis buku itu.  Saya sudah membaca buku Gurita itu, banyak fitnah, banyak yang tidak benar. Jadi, memang harus ada yang mengcounter yang memberitakan, meluruskan. Apalagi, kalau itu dikaitkan dengan Partai Demokrat maupun SBY sendiri," ujarnya.

Terkait soal tudingan buku yang ditulis mantan wartawan Tempo didanai oleh Istana, Sardan membantah dengan tegas.  "Sekarang ini beredar fintah dan kebohongan. Segala sesuatupun diekspos ke arah yang mau memojokkan.  Dan sama sekali tidak benar ada dana dari Istana," tandasnya.


(Persda Network/yat) 

Dapatkan artikel ini di URL:

http://banjarmasinpost.co.id/31901/Buku Kontra Gurita Cikeas, Kepanikan Kroni Istana

http://banjarmasinpost.co.id/printnews/artikel/31901

Sudah Gagal, Sebaiknya Mundur Saja

Minggu, 10/01/10

  NEWS

100 HARI SBY-BOEDIONO
Sudah Gagal, Sebaiknya Mundur Saja

Minggu, 10 Januari 2010
05:38:40 WIB

Jakarta, RMOL. Memasuki program 100 hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dinilai gagal dan harus segera mundur. Sehingga tidak perlu lagi harus memimpin sampai lima tahun ke depan.

Kebusukan serta ketidakmampuan SBY-Boediono mempimpin Indonesia menuju arah perubahan dan kemajuan yang lebih baik , semakin hari semakin nyata dirasakan oleh rakyat Indonesia.

“Bagaimana mungkin SBY bisa memimpin Negara ini hingga lima tahun ke depan. Sedangkan lima tahun sebelumnya saja sudah jelas-jelas gagal, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat, sudah tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia,” kata   Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta, Masinton Pasaribu kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (10/01).

Pentolan aktivis 98 ini juga membeberkan sejumlah kegagalan SBY serta kebijakan yang menambah kesengsaraan mayarakat, mulai dari mahalnya harga sembako, biaya pendidikan dan kesehatan yang terus melambung, ditambah lagi pengangguran yang meluas serta lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian minimnya upah buruh. Selain itu juga, munculnya berbagai konflik antar lembaga negara (Polri vs KPK, Menkeu vs BPK). Kemudian, skandal korupsi Bank Century senila Rp 6,7 triliun, yang melibatkan penguasa dan kroninya, ditambah lagi, munculnya protes fasilitas mobil pejabat negara, dengan harga miliaran rupiah.

“Semua itu, adalah bukti nyata kegagalan pemerintahan SBY-Boediono, yang mengakibatkan rakyat, semakin hari semakin sengsara. Oleh karena itu, kepada seluruh fraksi partai di parlemen, agar kegagalan rezim saat ini segera direspon cepat oleh wakil rayat (DPR-MPR) untuk melakukan aksi pemecatan terhadap SBY – Boediono, bertepatan dengan aksi yang akan digelar 100 hari pemerintahan SBY-Boedino mundur, tanggal 28 Januari 2010 mendatang,” tandas Masinton. [bis]
http://m.orangmerdeka.com/?pilih=news&id=86127

Petisi 28 Serukan Gerakan Tolak Mobil Dinas Mewah

Kamis, 07/01/2010 14:11 WIB

detikcom - Jakarta, Penolakan terhadap mobil dinas mewah pejabat terus bergulir. Kali ini organisasi yang menamakan Petisi 28 menyampaikan penolakannya.

"Dengan diberikannya mobil dinas mewah, maka moralitas pemimpin dan pejabat negara telah musnah," ujar perwakilan dari Repdem, Masinton Pasaribu dalam deklarasi yang dibacakan di Doekoen Cafe, Jl Raya Pasar Minggu, Kamis (7/1/2010).

Menurut Masinton, harga sebuah mobil dinas yang mencapai Rp 1,3 M jelas-jelas telah menghamburkan uang negara dan mencerminkan moralitas yang sudah terdegradasi. Parahnya lagi, kata Masinton, hal ini juga diikuti para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPD.

"Mengguritanya perilaku tidak wajar serta berfoya-foya para pemimpin dan pejabat telah menyedot anggaran negara yang sangat besar," terang mantan aktivis 98 ini.

Sementara itu mantan KSAD Jendral purn Tyasno Sudarto yang hadir mengatakan, pemimpin seharusnya melayani rakyat. Namun yang terjadi di Indonesia justru pemimpin yang minta dilayani.

"Kerusakan sistem di Indonesia dari hulu ke hilir. Yang rusak sistem dan pemimpinnya, kalau mau diperbaiki ganti rezim dengan sistemnya sekarang," kata Tyasno.

Tyasno pun meminta rakyat agar bertindak menyikapi perilaku para pejabat yang semakin menyengsarakan rakyat.

"Jalannya cuma satu, revolusi!" tegas Tyasno yang disambut tepuk tangan dan teriakan revolusi peserta yang hadir.

Pada saat dilangsungkan deklarasi teriakan agar SBY mundur terdengar menggema dalam acara ini.

http://m.detik.com/read/2010/01/07/141153/1273548/10/petisi-28-serukan-gerakan-tolak-mobil-dinas-mewah

Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela

7 Januari 2010 | 13.58 WIB

Hai Pejabat, Contohlah Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela






JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan mobil mewah Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar per unit bagi pejabat dilakukan atas nama peningkatan kinerja. Namun apakah para pejabat dijamin dapat bekerja secara optimal ketika mereka menerima fasilitas mewah? Tidak juga.

Aktivis "Gerakan Tolak Mobil Dinas Mewah" Lalu Hilman mengatakan, banyak sekali pemimpin yang dapat bekerja produktif dengan tetap menjalankan hidup prihatin dan sederhana. Sebut saja Mahatma Gandhi dari India dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Keduanya berhasil menorehkan sejarah perjuangan bangsa tanpa hidup bermewah-mewah.

Gandhi, misalnya, berhasil mengangkat harkat hidup masyarakat dari kasta rendah, Sudra. Sementara Mandela berhasil mengangkat harkat hidup orang kulit hitam. "Jadi, banyak sekali pemimpin yang tetap berprestasi dalam melayani rakyat meskipun hidup sederhana," ujar Lalu pada acara pendeklarasian gerakan tersebut, Kamis (7/1/2010) di Jakarta.

Aktivis lain, Masinton Pasaribu mengatakan, pejabat yang masih bersikeras menggunakan mobil 100 persen buatan Jepang ini merupakan tipe pemimpin yang tidak sensitif dengan penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin mereka tega hidup bermewah-mewah sementara masih banyak rakyat miskin yang makan nasi aking dan tidak mampu bersekolah.

"Pemimpin seharusnya peka dan mampu memperjuangkan nasib rakyat dan memenuhi rasa keadilan," ujarnya. 

Hal senada juga disampaikan mantan KASAD pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. "Pejabat seharusnya mengutamakan orang-orang yang dipimpinnya, yaitu rakyat," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, pemimpin harus memperhatikan satunya kata dengan perbuatan. Janji-janji para pemimpin untuk mengangkat hidup rakyat jangan sekadar menjadi retorika belaka. Masinton bahkan mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku tidak tahu-menahu terkait pengadaan mobil mewah dengan nilai pajak Rp 62 miliar per tahun tersebut.

"Telinga SBY sangat tipis jika mendengar hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaannya. Tapi, SBY gagal mendengar penderitaan rakyat. Bagaimana mungkin dirinya tidak mengetahui pengadaan mobil tersebut?" ujarnya.

http://m.kompas.com/news/read/data/2010.01.07.13581987

KOMPAK Minta Ruhut Ditarik Dari Pansus

Rabu, 07 Januari 2010

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman meminta kepada Partai Demokrat (PD) menarik Ruhut Sitompul sebagai anggota fraksi Demokrat DPR. Fadjroel, kepada Persda Network, Kamis (7/1/2010) menganggap, sikap Ruhut Sitompul kek

“Ruhut Sitompul seharusnya ditarik PD dari DPR karena tidak pantas menjadi wakil rakyat dengan sikap kekanak-kanakan. Bukan hanya PD dan DPR yang dirugikan, juga Presiden SBY sebagi Ketua Dewan Pembina PD, malu memiliki anggota DPR kampungan seperti Ruhut Sitompul,” tegas Fadjroel.

“Merusak citra PD, DPR dan Presiden SBY, Ruhut juga merusak citra Pansus Kasus Bank Century. Tampaknya, ingin menyabotase kerja Pansus Angket Century,” tandasnya lagi.

Fadjroel menyesalkan sikap Ruhut saat beradu argumentasi dengan Wakil Ketua Pansus, Gayus Lumbuun (PDI-P) yang terjadi saat rapat Pansus Kasus Bank Century di DPR sedang berlangsung, Rabu (6/1/2010) kemarin.

Dalam pesan singkat kepada Persda Network, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyatakan, perseteruan yang sempat terjadi antara Ruhut Sitompul dengan Gayus Lumbuun, adalah sebuah dinamika yang terjadi di dalam Pansus Kasus Bank Century, semata.

“Memang agak panas. Tapi, itu jelas bukan skenario untuk mengganggu. Skenario kami adalah bagaimana Pansus bisa bekerja dengan baik, fokus, dan obyektif, dijauhkan dari kesan mengganggu,” kata Anas.

Bahwa kadangkala, ada dinamika yang agak panas, Anas menegaskan, belum sampai pada tahapan mengganggu agenda kerja Pansus Kasus Bank Century.

“Kami berharap, semua pihak berada pada jalur yang konstruktif. Soal gaya Bang Ruhut, barangkali intonasinya saja yang perlu disesuaikan, jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Mesti mempertimbangkan konteks aksi dan reaksi atau reaksi dan reaksi lanjutan,” papar Anas.

Anggota Petisi 28, Masinton Pasaribu, menyesalkan pernyataan Ruhut Sitompul sehari setelah adu argumentasinya dengan Gayus Lumbuun yang mengatakan, “jangan main api dengan partai pemenang pemilu”. Perkataan itu, kata Masinton, adalah bentuk dari arogansi kekuasaan.

“Kami menangkap kesan, gejala arogansi kekuasaan mulai tumbuh. Pernyataan dan perilaku Ruhut sebagai politisi, kami anggap sebagai politisi yang tidak memiliki etika dan sebagai bentuk premanisme. Tindakan ini, jauh dari nilai-nilai demokrasi,” tandas Masinton.
nasional.kompas.com/read/2010/01/.../Kompak.Minta.Ruhut.Ditarik -

Repdem Curigai Rencana Pertemuan SBY Dengan Tim 9

26 Desember 2009 | 20.38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) - merupakan sebuah sayap organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang fokus pada basis masa pekerja - mencurigai niat yang akan dilakukan Tim 9 bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikatakan oleh salah satu Ketua Repdem Masinton Pasaribu yang juga salah seorang anggota Petisi 28, Sabtu (26/12/2009).

"Bagi kami, tidak ada guna sama sekali pertemuan itu. Selain tidak ada urgensinya, rencana pertemuan itu dikhawatirkan akan digunakan oleh Presiden SBY sebagai ajang penyelamatan dirinya," tandas Masinton.

Menurut Masinton, bisa saja, rencana pertemuan itu malah menggagalkan kemungkinan pemanggilan Presiden SBY oleh Pansus Hak Angket Bank Century DPR. "Kami, yang sejak awal mendukung pengusutan dugaan skandal aliran dana ke Bank Century, yang nilainya Rp 6,7 triliun berharap kepada Pansus untuk fokus saja agar dugaan ini benar-benar terungkap," kata Masinton.

Fokus, katanya lagi, pada upaya penyelidikan terhadap pejabat negara yang terlibat dalam skandal aliran dana Century yang merugikan uang negara triliunan rupiah. "Termasuk, rencana pemanggilan Presiden SBY untuk diperiksa di hadapan Pansus terkait kebijakannya di dalam bailout dana ke Bank Century. Kerja Pansus, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Kami berharap, jangan sampai ada dusta diantara kita," katanya.

Sebelumnya, melalui Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengungkapkan Presiden SBY menyatakan siap bertemu dengan para inisiator Hak Angket Kasus Bank Century atau Tim 9. "Tentu. Kalau sifatnya hanya silaturahmi atau untuk melaporkan kepada Presiden, tentu beliau senantiasa bersedia. Tinggal mengatur waktunya," ujar Julian.

http://m.kompas.com/news/read/data/2009.12.26.20381343

Repdem Tuding Polri Kompromistis terhadap Anggodo

Repdem Tuding Polri Kompromistis terhadap Anggodo


PERSDA/BIAN HARNANSA



JAKARTA, KOMPAS.com — Belum ditahannya Anggodo Widjojo, adik kandung Anggoro Widjojo, dituding sebagai sikap kompromistis pimpinan Polri. Salah seorang anggota Relawan Pro Demokrasi (Repdem) sayap PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan, sikap ini patut dipertanyakan dengan dalih, Polri belum menemukan alat bukti yang kuat.

"Kami menganggap, sikap pimpinan Polri yang lembek dan kompromistis terhadap Anggodo dan semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa pimpinan Polri saat ini bisa diatur semuanya oleh pengusaha Anggodo," kata Masinton, Rabu (4/11).

Masinton tegas menyatakan, sikap Polri ini sudah nyata-nyata bertentangan dengan kehendak masyarakat yang menghendaki Anggodo ditangkap dan dihukum seberat-beratnya karena diduga kuat terbukti merekayasa pelemahan KPK, termasuk melakukan penyuapan dan merencanakan pembunuhan terhadap pimpinan KPK.

"Seluruh rencana jahat oleh Anggodo didengar oleh seluruh rakyat Indonesia sejak diputar rekamannya oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa Mabes Polri dengan mudah menahan dua pimpinan KPK, tuduhan pasal yang berubah-ubah, dan tidak memiliki alasan bersalah? sementara terhadap Anggodo yang jelas-jelas merencanakan, bahkan melakukan kejahatan, masih belum dijadikan tersangka? bahkan mau dibebaskan," Masinton mempertanyakan.

Ia mengatakan, seharusnya Polri menggunakan hak dan kewenangan yang sama pada saat melakukan pemaksaan terhadap dua pimpinan KPK saat ditahan. (Persda Network/YAT)

http://m.kompas.com/news/read/data/2009.11.04.19460043

Prihatin Korupsi, Aktivis Mahasiswa 98 Kumpul di KPK

16 November 2009 | 11.10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan aktivis mahasiswa 98 dari seluruh Indonesia akan melakukan konsolidasi aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (16/11) malam. Mereka prihatin, upaya pemberantasan korupsi belakangan ini seperti menjadi permainan pihak-pihak tertentu.

"Pemberantasan korupsi merupakan salah satu poin penting dalam reformasi tahun 98. Maka, ketika pemerintahan pascareformasi tidak lagi memiliki komitmen berarti itu adalah pengkhianatan terhadap agenda reformasi," tutur mantan aktivis mahasiswa 98, Masinton Pasaribu, kepada Kompas.com, Senin.

Dalam pertemuan malam ini akan dibahas apa yang bisa mereka lakukan untuk mengingatkan pemerintah tetap berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Masinton yang kini aktif menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kekisruhan lembaga penegak hukum dalam kasus pimpinan KPK (nonaktif) Bibid Samad Rianto dan Chandra Hamzah meresahkan para mantan aktivis.

Selain itu, sikap politik pemerintah di parlemen yang direpresentasikan dalam sikap Partai Demokrat yang emoh menandatangani hak angket DPR menunjukkan sinyalemen lemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Kami punya tanggung jawab moral untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi. Kekisruhan di lembaga penegak hukum mendorong kami untuk kembali turun ke jalan. Hadirnya kami malam nanti di KPK juga simbol dukungan moril kami kepada siapa saja yang masih berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini," tegasnya.

http://m.kompas.com/news/read/data/2009.11.16.11104941

Repdem Tuntut DPR Serius Tuntaskan Skandal Century, Wapres Boediono Didesak Mundur

10 Nopember 2009 | 15:08 wib | Nasional

Repdem Tuntut DPR Serius Tuntaskan Skandal Century

Jakarta, CyberNews. Sekitar 100 pemuda yang tergabung dalam Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DKI Jakarta menggelar  unjuk rasa di depan pintu masuk Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Selasa (10/11), menuntut DPR bersungguh-sungguh menuntaskan skandal Bank Century.

Dalam aksi unjuk rasa yang dijaga ketat sejumlah aparat keamanan tersebut, Ketua Repdem Masinton Pasaribu menegaskan bahwa tujuan mereka berunjuk rasa adalah mendesak DPR segera membentuk panitia khusus hak angket untuk memeriksa dan menyelidiki kasus korupsi dana talangan untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

"Praktek dan prilaku korupsi telah memiskinkan rakyat Indonesia dan karenanya pemberantasan korupsi mutlak dilakukan dengan sesegera mungkin," ujarnya.

Kasus dana talangan untuk Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun, dinilai para pengunjuk rasa tersebut sebagai korupsi terbesar dalam era reformasi. Padahal, pemerintahan saat ini selalu menjanjikan kepada rakyat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Karena itu, kata Masinton, Presiden Yudhoyono perlu membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata dan harus mendorong KPK melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat yang diduga kuat terlibat kasus korupsi Bank Century tersebut.

Disaat yang sama, KPK juga harus segera bergerak memeriksa dan menangkap mereka yang diduga ikut berperan dalam kasus itu tanpa pandang bulu.

Pada bagian lain, para pengunjuk rasa juga menyatakan penentangannya terhadap berbagai upaya melemahkan KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi. "Pelemahan KPK sangat nyata dilakukan secara sistematis, khususnya melalui institusi negara yang berada langsung dibawah kendali presiden, seperti kepolisian dan kejaksaan," kata Masinton.

Masinton mensinyalir sistematisasi pelemahan terhadap KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi di Indonesia serta dimandulkannya hasil audit investigasi BPK merupakan bagian dari upaya mengalihkan penyelidikan kasus Bank Century saat ini. ( Ant / CN13 )

Wapres Boediono Didesak Mundur
JAKARTA, (PR).-
Petisi 28 mendesak Wakil Presiden yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinonaktifkan. Desakan itu sebagai respons keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kasus Bank Century dan penanganan hukum pimpinan KPK Bibit dan Chandra, yang dinilai normatif dan tidak konkret.

"Prinsip kami, (kasus itu) adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dilakukan pemerintah, yaitu Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (Boediono). Jadi, langkah awal kami (mendesak) nonaktifkan mereka," kata anggota Petisi 28 Haris Rusly Moti, saat mendatangi Fraksi Hanura di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (24/11).

Petisi 28 terdiri dari 28 aktivis LSM dan akademisi. Mereka antara lain Haris Rusly Moti, Boni Hargens, Agus Jabo Priyono, Masinton Pasaribu, Danang Widoyoko, Deni Daruri, Adhi Massardi, Ray Rangkuti, dan beberapa lainnya.

Selain meminta kedua pejabat itu dinonaktifkan, Petisi 28 meminta agar SBY juga diperiksa, karena tidak mungkin Sri Mulyani dan Boediono menggelontorkan Rp 6,7 triliun tanpa sepengetahuan Presiden.

"Kami menangkap kesan SBY cuci tangan, seolah tangannya bersih dan menyerahkan tanggung jawab ke Boediono dan Sri Mulyani," kata Haris Rusly, eksponen 1998 ini.

Terkait angket Century, Petisi 28 juga menaruh curiga terhadap Fraksi Demokrat karena selama ini mereka menolak angket. Akan tetapi, setelah pidato SBY, Fraksi Demokrat berbalik jadi mendukung hak angket.

"Tapi kami tetap mencurigai Demokrat, karena mungkin saja dukungannya disertai niat untuk mengaborsi hak angket," ujar Haris Rusly.

Sementara itu, Fraksi Hanura sepakat dengan Petisi 28 dan mendukung angket Bank Century. "Kami tidak punya beban dan kami tidak punya dosa terhadap demokrasi," kata anggota Fraksi Hanura Akbar Faizal.

http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2009/11/10/39802

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=112295

Petisi 28 : KPK Usut Tuntas Kasus Century. Minta Pansus Periksa SBY

10 Nov 2009 04:54:46

Jakarta, (tvOne) 

Sekitar 28 tokoh dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi yang menamakan diri Forum Petisi 28 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut tuntas kasus Bank Century yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6,7 triliun. "Ini skandal terbesar dalam masa reformasi," kata Adhie M Massardi yang membacakan petisi tersebut di Jakarta, Senin (9/11).

Beberapa nama yang masuk dalam forum itu antara lain Haris Rusly Moti, Boni Hargens, Agus Jabo Priyono, Masinton Pasaribu, Danang Widoyoko, Deni Daruri, dan sejumlah aktivis lainnya.

Adhie mengatakan, dukungan dan kepercayaan yang diberikan rakyat selama ini tidak boleh disia-siakan oleh KPK. Dukungan dan kepercayaan itu, lanjutnya, tidak gratis, harus dibayar dengan tindakan nyata, salah satunya dengan mengusut tuntas kasus Bank Century. "Siapa saja penikmat dana itu harus dihukum," kata juru bicara kepresidenan di era pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Penandatangan Petisi 28 lainnya, Haris Rusly, menambahkan, KPK diharapkan bisa kembali melakukan fungsinya sebagai lembaga pemberantas korupsi dengan membongkar kasus Bank Century. "Rakyat di belakang KPK," kata mantan ketua umum Partai Rakyat Demokratik itu.

Dikatakannya, KPK harus bisa memanggil semua pihak yang diduga terlibat di dalam kasus itu, seperti mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mantan aktivis `98 Masinton Pasaribu mengatakan, kasus Bank Century tidak boleh didiamkan. Ia mengingatkan pernyataan Jusuf Kalla ketika masih menjabat Wakil Presiden yang menyebut kasus itu sebagai perampokan.

Ketua Humanika Jakarta Syaiful Jihad menambahkan, KPK harus bisa menyelesaikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah elite itu secara menyeluruh mengingat dampak kerugian negara yang ditimbulkan sangat besar.

Penyerahan petisi tersebut juga diwarnai aksi teatrikal yang dilakukan sejumlah mahasiswa. (Ant)
-----------------------------------------------
Petisi 28 Minta Pansus Periksa SBY

Selasa, 22/12/2009 16:01 WIB

detikcom - Jakarta, Sepuluh orang yang mengatasnamakan Petisi 28 menggelar aksi di dalam Gedung DPR. Mereka menuntut Pansus Century memanggil dan memeriksa Presiden SBY.

"Kami menuntut Pansus Century memanggil dan memeriksa SBY karena diduga terlibat bailout Century," kata salah satu orator Petisi 28 Masinton Pasaribu.

Petisi 28 menggelar aksi di depan ruang wartawan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/12/2009). Mereka yang terdiri lima pria dan lima wanita ini membawa spanduk bertuliskan 'Periksa dan Adili Sri Mulyani, Boediono, Yudhoyono'.

Mereka mengaku kedatangannya untuk mendukung Pansus memanggil setiap pejabat yang ikut serta dalam skandal Bank Century. Mereka berharap Pansus tidak tebang pilih dalam pemanggilan saksi.

"Kami menuntut pejabat publik yang melakukan kebijakan yang menciderai rakyat," kata Masinton menggebu-gebu.

"Hidup rakyat, hidup rakyat," teriak ibu-ibu.

Masinton pun melanjutkan orasinya. Petisi 28 juga meragukan kebersihan pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menilai pemerintah tidak transparan dalam mengelola keuangan negara.

"Siapa pun yang terlibat mesti diseret. Periksa dan adili sekarang juga!" tegasnya.

Aksi demo hanya berlangsung sekitar lima belas menit. Pamdal DPR
meminta mereka mengakhiri aksi karena dilarang menggelar orasi di dalam gedung DPR.

http://m.detik.com/read/2009/12/22/160152/1264498/10/petisi-28-minta-pansus-periksa-sby

http://www.tvone.co.id/mobile/read.php?id=27237

SBY Tidak Tegas, Rakyat Galang "People Power"

Sabtu, 14/11/2009 05:43 WIB
Jakarta - Kritik pedas dilontarkan oleh Syafii Maarif melihat masalah dua pimpinan KPK nonaktif yang tak berujung. Mantan Ketua PP Muhamaddiyah ini meminta Presiden SBY segera menunjukan jiwa kepemimpinannya."Ini kesempatan baik bagi SBY untuk menunjukan kepemimpinan, jika dia punya kepemimpinan," sindir Syafii di kantor PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Jumat malam (13/11/2009).
Menurut Syafii, SBY seharusnya lebih percaya diri dalam menentukan sikapnya dengan dukungan rakyat. Namun yang terjadi, tambah Syafii, justru sebaliknya.
"Dia dipilih kemudian dia ditentang karena tidak ada ketegasan, jangan sampai terjadi konflik sosial," pesan Syafii.
Syafii juga miris melihat keadaan bangsa, khususnya di bidang hukum, yang begitu tercoreng. "Aparat tidak punya martabat lagi," jelasnya.
Syafii berpesan agar suara-suara rakyat yang kritis tidak ditanggapi enteng oleh penguasa. Mulai dari media yang begitu kompak menyuarakan ketidakadilan hingga dukungan lewat facebook."Itu tandanya hati nurani masih ada," tandasnya.
Dukung Gerakan People Power
Reaksi masyarakat terus bermunculan menanggapi persoalan yang menimpa Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif setuju jika muncul people power asal berlangsung damai.
"Asal dijalankan dengan damai, why not," kata Syafii singkat di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Jumat (13/11/2009) malam.
Syafii meminta agar setiap gerakan dapat diorganisir sedemikian rupa. Ia berharap, dengan cara seperti itu, resiko terjadinya konflik dapat diminimalkan.
"Sah saja selama tidak merusak, jangan merusak. Sebab kalau nanti merusak, rusaklah negeri ini," pintanya.
Syafii juga berpesan agar tuntutan yang ingin disampaikan lebih realistis. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan mundurnya Kapolri dan Jaksa Agung.
"Tidak sesederhana itu," jelasnya. Syafii menilai jika polisi dan Kejaksaan mengabaikan rekomendasi tim 8 dan tetap melanjutkan perkara Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, kedua institusi tersebut akan berhadapan dengan rakyat.
"Nggak apa-apa, resikonya berhadapan dengan rakyat," pungkasnya. (mok/rdf)